Page 16 - MAJALAH 167

Laporan Utama

Asuransi Indonesia

Terkecil di Dunia

Pasal 141 ayat 1 Undang-Undang tentang Penerbangan
menyebutkan bahwa maskapai penerbangan wajib mengganti
kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap,
ataupun luka-luka. Sesuai dengan Pasal 3a Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Nominal Ganti
Rugi Tiap Penumpang yang Meninggal Dunia, maka ganti rugi
kepada korban sebesar Rp 1,25 miliar.

lainnya. Menurut Bambang, hal-hal
yang menjadi hak penumpang,
namun tidak diberikan, hal itu tidak
boleh terjadi lagi ke depannya.
Kembali kepada kasus
kecelakaan pesawat Lion Air
PK-LQP, Bambang mengaku
FOTO : ANDRI/IW heran, dalam dalam keadaan
emergency, namun pesawat itu
masih dipaksakan untuk terbang.
Padahal, berdasarkan regulasi yang
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono ada, surat izin terbang diberikan
24 jam sebelumnya. Surat izin
nggota Komisi V DPR Karya Sumadi, di Gedung DPR RI, itu diberikan oleh petugas yang
RI Bambang Haryo Senayan, Jakarta, baru-baru ini. ditunjuk Kementerian Perhubungan,
Soekartono menyoroti Legislator Partai Gerindra yang sebelumnya melakukan
Aimplementasi dari itu meminta adanya perbaikan pengecekan, sehingga mendeteksi
regulasi itu. Berkaca dari kasus pada implementasi ganti rugi agar kejadian seperti pesawat Lion
kecelakaan pesawat Lion Air atau asuransi yang menjadi hak Air PK-LQP tidak terjadi.
berkode PK-LQP rute Jakarta – korban kecelakaan transportasi “Kami ikut prihatin dengan
Pangkalpinang beberapa waktu sesuai dengan regulasi yang kepedulian Lion Air ini. Berita yang
lalu, menurutnya kompensasi yang berlaku. Menurutnya, jika ganti ada di media online menyebutkan
diberikan Jasa Raharja sebesar Rp rugi yang diberikan tidak sesuai bahwa pemilik dari Lion Air
50 juta per korban terlalu kecil. Ia dengan regulasi, tentu ini semakin mengatakan ‘kami yang terburuk
mengemukakan, jika di luar negeri, memberatkan dan menambah duka di dunia’. Terburuk ini luas. Mungkin
korban kecelakaan penerbangan keluarga korban. Ia memastikan, dari pelayanannya, atau on time
bisa mendapat ganti rugi mencapai pihaknya siap membentu secara performance atau keselamatannya.
miliaran. maksimal dalam memperjuangkan Ini perlu diklarifikasi, karena
“Asuransi mulai membaik pada hak-hak keluarga korban. bagaimanapun juga, sesuai dengan
saat Pak Jonan (mantan Menteri Di sisi lain, ia juga UUD 1945, negara berkewajiban
Perhubungan) mengeluarkan mempertanyakan mengenai melindungi tumpah darah
statement, maskapai harus kepedulian maskapai terhadap Indonesia,” tegas Bambang.
mengansuransikan sampai Rp 1,25 keselamatan penumpang dan Menurutnya, jika ada maskapai
milliar dan ini harus dilaksanakan. awak pesawat kepada Menhub seperti itu, ia menyarankan
Tapi saya melihat sampai detik Budi Karya. Selain keselamatan, Kemenhub untuk menutup
ini belum ada satu gerakan untuk menurutnya, pelayanan yang operasionalnya. Alasannya,
mengganti asuransi ini. Ini adalah diberikan maskapai kerap maskapai itu tidak memiliki
hak korban dan keluarga korban,” kali mendapat komplain dari komitmen yang baik, dan bisa
tegas Bambang saat rapat kerja penumpang. Misalnya dari segi mengakibatkan citra buruk
dengan Menteri Perhubungan Budi kenyamanan, ketepatan waktu, dan Kemenhub. SF

16 PARLEMENTARIA 167 XLVIII 2018