Page 17 - MAJALAH 167
P. 17

Laporan Utama



              Keselamatan Penumpang



                                     Paling Utama






                Maskapai Low Cost Carrier (LCC) atau maskapai penerbangan yang memberikan tarif
                 rendah dengan menghapus beberapa layanan penumpang yang biasa, menjamur
                 bukan hanya di Indonesia, namun juga di sejumlah negara. Bahkan, maskapai LCC
               menjadi pilihan masyarakat saat bepergiaan menggunakan moda transportasi udara.
               Namun, persepsi maskapai harga tiket murah mengabaikan keselamatan penumpang,
                                                 harus ditepis jauh-jauh.


                     nggota Komisi V DPR       terbang, itu jelas kesalahan
                     RI Jhoni Allen Marbun     manusia dan kefatalan bagian
                     menegaskan bahwa          pengawasan untuk layak terbang   tidak ada hubungan
              A harga tiket murah bukan        atau tidak layak terbang.
              berarti mengurangi servis kepada    “Berikutnya, dalam Anggaran   tiket murah dengan
              penumpang. Menurutnya, karena    2018, Direktorat Kelaikan Udara   pelayanan rendah
              ini ranah bisnis, tentu maskapai   dan Pengoperasian Pesawat
              sudah memperhitungkan sisi       Udara memiliki anggaran
              harga tiket pelayanan yang       kurang lebih Rp 250 miliar untuk
              diberikan. Jika harga tiket murah   melakukan pengawasan dan      kita bicarakan pada instansi atau
              dan pelayanan rendah, tentu tidak   pengecekan layak tidaknya setiap   petugas yang berwenang untuk
              ada penumpang yang mau. Ia       penerbangan. Kemenhub sebagai    itu, dalam hal ini tentunya Komisi
              menegaskan, tidak ada hubungan   regulator, sementara pengusaha   V akan mengundang mitra kerja
              tiket murah dengan pelayanan     maskapai sebagai pelaksana,      terkait. Kalau kita bersaing untuk
              rendah.                          tapi pelaksananya harus diawasi   mengejar jam terbang dalam
                 “Mencari untung adalah hal    oleh pemerintah, dalam hal itu   rangka mengambil untung dalam
              yang wajar dalam bisnis apapun   regulator Dirjen Perhubungan     bisnis, ya sah-sah saja. Tetapi
              itu. Saya kira landasan berfikirnya,   Udara,” jelas Jhoni.       jangan dibalik, ini itu dikejar, jadi
              pemerintah sebetulnya sudah         Jhoni menambahkan, kasus      semuanya rugi,” tutup legislator
              membuat batas minimal dan        jatuhnya Lion Air PK-LQP         dapil Sumatera Utara itu.   SF
              batas maksimal harga tiket.      bukanlah kasus maskapai “singa
              Bahkan, dalam kasus-kasus        terbang” untuk yang pertama
              tertentu, maskapai rugi banyak,   kalinya. Kendati pesawat Lion
              bukan berarti mengurangi tingkat   Air ini merupakan pesawat
              kelayakan terbang atau tingkat   baru, Boeing 737 Max 8,
              keselamatan penumpang. Itu       menurut Jhoni ada Standard
              yang paling pokok. Tingkat       Operasional Product (SOP)
              keselamatan adalah bagian yang   yang harus dipenuhi,
              paling utama,” tegas Jhoni ketika   baik pesawat baru
              ditemui Parlementaria.           maupun pesawat yang
                 Legislator Partai Demokrat    jam terbangnya
              itu melihat, hal yang menjadi    sudah tinggi,
              penyebab kecelakaan adalah       termasuk standar
              kelalaian atau kurangnya         pemeliharaan
              pemeliharaan, dan faktor         pesawat.
              manusia, sehingga terjadi           “Kita utamakan
              kecelakaan. Mengambil contoh     adalah perbaikan
              pesawat Lion Air PK-LQP,         yang lebih baik                                                 FOTO : JAKA/IW
              menurutnya dengan kondisi        lagi ke depan, Soal
              pesawat yang dipaksakan          bagaimana nanti,


                                                                                167 XLVIII 2018  PARLEMENTARIA 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22