Page 17 - MAJALAH 172
P. 17

LAPORAN UTAMA
                                                                                    LAPORAN UTAMA




            serta partisipasi 16 partai pada   kemungkinan-kemungkinan           Satu hal yang ingin disoroti
            pemilihan anggota legislatif dari   terburuk yang akan terjadi seperti   oleh politisi dapil Jawa Barat VIII
            masing-masing tingkatan, dengan   santunan, asuransi dan lain      ini agar Badan Pengawas Pemilu
            sistem pemilu terbuka tentu       sebagainya bagi petugas lapangan   (Bawaslu) segera mem-follow-
            bukanlah hal yang sederhana       di tingkat bawah.                up terhadap berbagai temuan
            untuk bisa menghasilkan            “Apa yang tentu menjadi         masyarakat di berbagai daerah,
            penghitungan pemilu yang          reasioning saat itu, kami juga   termasuk temuan yang terjadi di
            legitimate, disetujui dan dapat   mempertimbangkan jika terjadi    Malaysia tentu saja sebagai upaya
            diterima semua pihak.             hal-hal terkait dengan korban    memperbaiki sistem kepemiluan.
              Bila hal tersebut dirasa terlalu   jiwa maupun sakit dari para     “Bawaslu harus tegas, harus
            berat, menurutnya, bagi para      penyelenggara Pemilu. Oleh       mem-follow up dan menyikapi
            penyelenggara Pemilu, tentu       karenanya kami Komisi II sudah   terhadap berbagai temuan
            harus mencarikan sistem pemilu    mengusulkan untuk adanya         yang terjadi di berbagai daerah.
            yang lebih modern. Misalkan       asuransi. Secara prinsip sudah   Termasuk dalam pemikiran saya
            pemanfaatkan teknologi informasi   disetujui, tapi kenapa kemudian   sebaiknya memang dibentuk
            dengan menerapkan e-voting        tidak jalan ya? Ini juga menjadi   tim guna mendalami berbagai
            dan e-counting. Dengan sistem     persoalan,” tanya Herman.        persoalan yang terjadi pada pemilu
            menerapkan sistem e-voting dan     Honor penyelenggara Pemilu      2019,” sarannya.
            e-counting ketika masyarakat      di tingkat KPPS sangatlah kecil,   “Kemudian yang terjadi di KPU
            menggunakan hak pilihnya, akan    yaitu hanya sejumlah Rp 475.000.   RI, input data yang salah dan tidak
            langsung terkoneksi dengan        Sehingga, kedepan Herman         tepat yang ramai diperbincangkan
            matriks penghitungan suara.       memandang perlu ada konsepsi     masyarakat. Nah kalau kemudian
              “Artinya bahwa dari sebuah      yang lebih pasti dan jelas bagi   ini dibiarkan, tentu ini juga
            tahapan Pemilu yang saat ini      para penyelenggara Pemilu ini.   menjadi asumsi dan spekulasi di
            banyak menelan korban, tentu      Karena jumlah tersebut tidaklah   kalangan masyarakat,” urainya.
            harus dicarikan jalan keluar      sebanding dengan tanggung jawab    Oleh karena itu, kepada KPU
            yang lebih tepat ke depannya,     dan beban kerja yang dipikul     RI, ia menganjurkan agar KPU
            agar tersedianya waktu kerja      petugas lapangan.                membuat sistem yang handal dan
            yang cukup bagi penyelenggara      Ia menghimbau, agar             aman serta dipercayai oleh semua
            pemilu. Tetapi jika diukur kepada   pemerintah memberikan santunan   pihak. Sistem yang dibangun oleh
            substansinya, pemilu presiden     yang memadai bagi para korban.   KPU harus memiliki kemampuan
            sebaiknya dipisahkan dengan       Bukan saja kemudian mengurusi    untuk lebih objektif, memiliki
            pemilu legislatif. Nah ini saya kira   sampai jenazah dikuburkan, tetapi   kemampuan dari berbagai
            kondisi di lapangan,” tegasnya.   juga ini terkait dengan masa depan   berbagai keinginan ataupun
              Seperti diketahui, lebih dari   keluarganya, masa depan anak-    kecurangan, siapapun tentunya
            500 petugas lapangan pada         anaknya.                         yang ini menurut saya harus ada
            proses Pemilu serentak 2019 ini    Situasi ini tentu juga menjadi   perbaikan-perbaikan tersendiri di
            meninggal dunia, mewakili Komisi   bahan refleksi di Komisi II     sistem yang berada di KPU RI.
            II DPR RI Herman menyampaikan     DPR RI, dalam pandangannya,        Tentu hal ini dengan tidak
            rasa prihatin dan berbelasungkawa   kalau melihat dari substansinya   mengurangi rasa hormat
            atas kejadian yang diluar         bahwa pilpres dan pileg          atas kerja keras dan prestasi
            pemikiran Komisi II DPR RI.       memang semestinya harus          yang ditorehkan oleh para
              Sejak awal, Komisi II DPR       dipisah. “Ketika ini digabung,   penyelenggara Pemilu 2019. Kami
            RI dalam rapat-rapat dengan       kami merasakan betul bahwa       juga harus memberikan apresiasi
            KPU, Bawaslu dan Kemendagri       di bawah kehilangan ruh          bahwa Pemilu dapat berlangsung
             seringkali membicarakan terkait   pilegnya. Secara substansi,     Sesuai dengan jadwal yang
                                              pileg kehilangan ruhnya karena   sudah di tetapkan, namun tentu
                                              hiruk-pikuk pilpres. Sehingga    temuan-temuan dan masalah-
                                              dalam pandangan saya sebaiknya   masalah yang terjadi di lapangan
                                              ke depan Pemilu presiden dan     ini seharusnya, sejatinya menjadi
                                              pemilu legislatif ini dipisah    sebuah bahan evaluasi dan
                                              kembali seperti tahun-tahun      tentu perbaikan kepada Pemilu
                                              sebelumnya,” jelasnya.           selanjutnya. l es



                                                                        TH. 2019      EDISI 172      PARLEMENTARIA        17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22