Page 21 - MAJALAH 172
P. 21

LAPORAN UTAMA





            PEMILU 2019 MENGGABUNGKAN         ADA WACANA, SEBAIKNYA PEMILU     apakah isunya yang terstruktur,
            PILPRES DAN PILEG. ADAKAH         LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF         sistematis, dan masiif atau
            YANG PERLU DIEVALUASI DARI        DIPISAH. APA PENDAPAT ANDA?      kecurangannya yang terstruktur,
            PENYELENGGARAAN PEMILU            Melihat fakta karut marutnya     sistematis, dan masif (TSM).
            TAHUN INI?                        pelaksanaan pileg dan pilpres    Ini adalah dua hal yang berbeda
            Pelaksanaan pemilu serentak yang   digabung, maka perlu ada        maknanya. Jika isu kecurangan
            menggabungkan pemilu presiden     evaluasi untuk memperbaiki       sengaja dibuat secara TSM maka
            (pilpres) dan pemilu legislatif   kualitas pemilu ke depan. Ada    tentu kita menduga ada pihak
            (pileg) memang sudah menjadi      dua opsi sebagaimana yang        yang sengaja menjadikan isu
            putusan Mahkamah Konstitusi       pernah diwacanakan sebelumnya.   kecurangan sebagai instrumen
            yang harus dijalankan. Tetapi     Opsi pertama, pemilu serentak    untuk mendeligitimasi
            realitanya, dalam pelaksanaan     nasional (memilih presiden-wakil   penyelenggara dan ujungnya
            pemilu serentak 2019 justru       presiden, anggota DPR RI, dan    bisa dijadikan alasan untuk
            menimbulkan lebih banyak          DPD RI). Setelah itu melaksanakan   menolak hasil pemilu.
            masalah dibanding pemilu 2014.    pemilu serentak daerah (memilih    Jika benar ada pelanggaran
            Sejumlah persoalan mengemuka      kepala daerah dan DPRD). Opsi    dan kecurangan secara TSM,
            dalam pelaksanaan pemilu          kedua, pilpres digabung dengan   maka saya setuju masalah ini
            serentak 2019 ini. Misalnya, dari   pilkada untuk pemilu eksekutif.   harus diselesaikan melalui
            segi penyelenggaraan, pemilu      Sementara pileg digabung antara   mekanisme hukum. Jalan
            2019 telah menimbulkan banyak     DPR RI, DPD RI, hingga DPRD      terakhir untuk menggugat
            korban. Adapun, data Kemenkes     Provinsi dan Kabupaten/Kota.     hasil pemilu adalah dengan
            per 14 Mei 2019, jumlah petugas   Oleh karenanya, diperlukan revisi   mengajukan gugatan ke MK.
            KPPS yang meninggal dunia,        UU Pemilu. Dengan sistem ini     Tetapi celakanya, pihak yang
            sebanyak 485 orang dan yang sakit   bisa lebih efektif dan beban tugas   menuduh pemilu curang
            sebanyak 10.997 orang.            penyelenggara tidak terlalu berat.   terkesan tidak mampu
              Petugas KPPS yang meninggal                                      membuktikan dan meyakinkan
            kebanyakan berusia di atas 50     SEJAUH MANA ANDA MELIHAT         publik dengan data-data yang
            hingga 70 tahun. Data-data        MASALAH KECURANGAN DALAM         bisa dipertanggungjawabkan.
            tersebut, belum terkumpul         PEMILU 2019?                     Mereka justru lebih senang
            seluruhnya. Data tersebut baru    Pada kenyataannya memang         membangun opini tentang
            didasarkan pada laporan 25        tidak ada pemilu yang bersih     kecurangan dibanding
            provinsi, belum semua provinsi.   100 persen. Setidaknya hal itu   membuktikannya dengan data.
            Sehingga dapat diprediksi jumlah   dapat diliihat dari data temuan   Di sisi lain ada klaim klaim
            korban bisa meningkat lagi. Tragedi   dan laporan pelanggaran pemilu   kemenangan dengan perolehan
            ini tentu perlu menjadi bahan     2019 yang diterima Bawaslu per   suara yang spektakuler, 62
            evaluasi agar pesta demokrasi     tanggal 12 April 2019 sebesar    persen. Tapi ternyata data
            tak memakan korban. Salah satu    6.649.                           yang digunakan adalah milik
            caranya perlu melakukan seleksi    Pun demikian dalam pemilu       internal yang tentu saja kental
            KPPS lebih ketat, terutama masalah   sebelumnya masih terjadi      dengan kepentingan subyektif.
            kesehatan calon KPPS.             pelanggaran atau kecurangan      Celakanya, belakangan klaim
              Selain banyak memakan korban,   baik yang dilakukan oleh peserta   kemenangannya berubah
            pemilu serentak menimbulkan       pemilu maupun penyelenggara      lagi, turun menjadi sekitar 54
            efek respon yang timpang          pemilu.  Hal itu bisa dilihat dari   persen. Hal ini justru semakin
            karena animo masyarakat lebih     jumlah kasus pelanggaran pemilu   membuat publik tidak percaya
            perhatian pada pilpres dibanding   yang diterima dan sebagian      dengan klaim kemenangan
            pileg. Dari sejumlah riset        diproses Bawaslu serta kasus     dan tidak percaya dengan isu
            menunjukkan pilpres lebih banyak   pelanggaran etik yang dilaporkan   kecurangan yang selama ini
            diperbincangkan publik dibanding   ke DKPP.                        dibangun. Dalam konteks ini saya
            pileg. Padahal dalam trias         Namun demikian masalah          ingin mengatakan bahwa berbuat
            politika yang kita terapkan, pileg   kecurangan dalam pemilu 2019   curang itu memang jahat, tapi
            kedudukannya sama-sama            ini ada yang beda dari pemilu    sama jahatnya dengan orang yang
            penting untuk memilih wakil       sebelumnya. Isu kecurangan kali   sengaja menuduh curang tanpa
            rakyat (legislatif).              ini memunculkan pertanyaan       ada bukti yang cukup. l mh



                                                                        TH. 2019      EDISI 172      PARLEMENTARIA        21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26