Page 19 - MAJALAH 172
P. 19
LAPORAN UTAMA
Konsitusi, yang kemudian dilakukan judicial review oleh para pakar, Tim Kajian DPR,
dilakukan judicial review oleh sekelompok masyarakat di serta bersama KPU dan Bawaslu.
sekelompok masyarakat, maka bawah komando Effendi “Kedepannya, UU Pemilu itu
ini nanti harus ada kajian Ghazali. Mereka menuntut agar perlu diberlakukan minimal 2
hukumnya,” terang Firman. dilaksanakan pemilu serentak. periode. Demikian juga halnya
Seperti kita ketahui, judicial dengan KPU dan Bawaslu,
EVALUASI KORBAN PEMILU review tersebut kemudian disetujui namun tetap diperlukan
Selain itu, Komisi II DPR RI oleh MK. Sama halnya dengan adanya evaluasi. Jika memang
juga mencermati, bahwa pemilu Peraturan Komisi Pemilihan kinerjanya bagus, maka tentu
serentak ini banyak petugas Umum (PKPU), yang juga terkena dilanjutkan. Namun, jika
Pemilu yang menjadi korban. dampak dari putusan MK. dikemudian hari kinerjanya
Tetapi, korban ini tentunya “Sehingga, PKPU menjadi tidak bagus, haruslah diganti.
belum diketahui penyebabnya. tidak mengikat. Hasil konsultasi Hal ini, supaya mereka nantinya
Apakah karena faktor kecapekan, yang dilakukan dengan DPR bisa terus sustainability dalam
kelelahan dan mungkin ada pun akhirnya menjadi tidak penugasan dan tidak terganggu
faktor-faktor lainnya. Namun, mengikat. Oleh karena itu, karena dengan adanya UU. Mereka
Firman tidak menyakini tentang DPR sebagai pembuat UU, maka dapat terus melakukan evaluasi,
isu yang berkembang sejauh ini, semua peraturan turunan itu perbaikan, penyempurnaan
bahwa ini terjadi diracun dan lain juga dipantau oleh Komisi II terhadap penyelenggaraan
sebagainya. Firman menegaskan, DPR. PKPU yang terkait dengan Pemilu yang ada,” pungkas
tidak mungkin terjadi sampai penyelenggaran Pemilu hasil rapat Firman. l pun
sejauh itu. konsultasi harusnya mengikat,
“Para petugas yang menjadi bukan dibuat tidak mengikat,”
korban tersebut bisa saja jelas Firman.
mengalami kecapekan. Atau bisa Oleh karena itu, Firman
juga, ada oknum penyelenggara menyatakan perlu diperhatikan
yang selama ini melakukan dengan cermat mengenai
transaksional dengan caleg-caleg formulasi hukumnya.
tertentu, namun tidak berhasil. Mengingat, segala sesuatu
Kemudian, dia mendapat tekanan yang di-judicial review tidak
dari pihak-pihak tertentu, boleh dimasukkan di dalam
sehingga mengalami depresi dan norma-norma UU yang sifatnya
pada akhirnya meninggal dunia. mengembalikan seperti pada
Ini bisa terjadi, mengingat fakta sebelumnya. Firman menegaskan,
yang ditemukan di lapangan langkah selanjutnya akan
adalah demikian adanya. Hal ini dilakukan kajian hukum
yang tentunya menjadi evaluasi yang melibatkan
bagi Komisi II DPR RI,” tandas
Firman.
Terkait revisi UU Nomor 7
Tahun 2017, Firman menjelaskan,
bahwa UU yang sudah disahkan
oleh Komisi II
DPR tersebut,
kemudian
Anggota Komisi II DPR RI
Firman Soebagyo.Foto: Arief/jk
