Page 52 - MAJALAH 101

dan juga jajaran pimpinan pemerintahan daerah. Marzuki mengharapkan diskusi antara pemerintahan
Aceh , DPRK dan DPR diharapkan bisa memberikan solu­
Wakil Bupati Aceh Timur menginginkan agar investor si. Dia mendorong agar sesuai dengan UU No 33/2004
tidak semena­mena melanggar peraturan yang ada tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah se­
di pemerintahan Aceh. Untuk itu, diharapkannya bagaimana di pasal 14 huruf f menyatakan bahwa per­
keberdaan investor tersebut harus memberikan dampak tambangan migas yang dari daerah yang bersangkutan
positif bagi masyarakat. setelah di kurangi komponen pajak dan pungutan lain­
nya yakni dengan porsi 70 untuk pemerintah pusat 30
“ Kami mengharapkan pada Tim Pemantau Otsus untuk pemerintahan daerah.
dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang
menyangkut kesejahteraan rakyat Aceh,” ungkapnya . Pihaknya juga akan memperjuangkan agar segera
diselesaikannya peraturan pemerintah (PP) mengelolaan
Harapan yang sama disampaikan Pimpin an DPRK Aceh migas yang saat ini masih ‘deadlock’.
yang juga menginginkan agar ada kesepakatan men­
genai pengelolaan Blok Pase. DPRK juga menginginkan Hal senada juga disampaikan Nasir Djamil dengan
agar kasus pengelolaan lapan­
gan Migas Arun yang sudah
menjadi bukti bahwa pen­
gelolaan migas tersebut tidak
membe rikan dampak bagi
masyakat perlu dicarikan jalan
keluarnya.
Pimpinan DPRK Aceh juga
mengungkapkan tak hanya pe­
rusahaan Migas tetapi perusa­
haan perkebunan juga banyak
yang merugikan masyarakat.
Secara tegas, DPRK Aceh me­
minta jika tidak memenuhi
tuntut an masyarakat maka
didesak untuk angkat kaki dari
bumi Aceh.

Marzuki Daud mengatakan
bahwa tujuan Tim Pemantau
Otsus Aceh dan Papua DPR
adalah untuk mendapatkan
informasi yang sangat aktual
masalah khususnya sumber
daya alam Migas di Aceh Timur di Blok Pase. mengatakan, kunjungan ini penting untuk mengecek,
siapapun yang mengelola blok ini bisa memberikan
Marzuki Daud mengatakan bahwa Tim Pemantau DPR kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat di
mendapatkan masukan bahwa perusahaan Migas ini Aceh Timur dan Aceh Utara. Ditegaskannya bahwa DPR
tidak memberikan manfaat apapun kepada masyarakat tidak akan berpihak baik perusahaan asing maupun
maupun pemerintahan Aceh Timur dan Aceh Utara. perusahaan Daerah.

Yang terjadi di Blok Pase di komplek perusahan listrik
menyala, tetapi di pemukiman masyarakat disana tidak Sekretaris Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Gde Prad­
bisa menikmati listrik. nyana mengatakan bahwa Blok Pase telah di beli oleh
perusahaan Australia dari Exxon Mobil dimana kon­
Yang menjadi sorotan adalah bahwa hasil migas Aceh trak pengelolaan migas bersifat panjang. Sekarang ini,
di eksplorasi sampai triliunan rupiah, tetapi kenyataan­ pengelolaan migas di Blok Pase hanya menghabiskan
nya sekarang hak­hak masyarakat terabaikan, se­ cadangan yang ada tanpa ada investasi baru. Untuk
hingga masih ada puluhan ribu masyarakat Aceh Timur itu, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) Migas meng­
dan Aceh Utara dibawah garis kemiskinan. Harapan harapkan segera ada keputusan bagi pihak­pihak yang
Masyarakat adalah bisa memberikan kenyamanan bagi diberikan kewenangan mengelola Blok Migas. (as) Foto:
masyarakat di kedua Kabupaten tersebut. As/Parle.

52 PARLEMENTARIA EDISI 101 TH. XLIII, 2013