Page 55 - MAJALAH 101
P. 55

KUNJUNGAN KERJA
















































            PanJa sektOr HULU Listrik
            Kritisi Pembangunan PLTU Pacitan




            Komisi VII DPR belum lama ini, mengadakan Kunjungan Lapangan Panja Sektor Hulu Listrik Komisi VII   Proyek PLTU 1 Jawa
            DPR RI ke PLTU Pacitan Provinsi Jawa Timur. Kunlap itu dalam rangka inspeksi secara langsung dan   Timur, Pacitan ini
                                                                                                 memiliki dua unit
            menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu   pembangkit dengan
            sector listrik pada PT PLN, Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kementerian   kapasitas total tenaga
                                                                                                 listrik yang dihasilkan
            Energi dan SDM No. 30/auditama VII/PDTT/09/2011 tanggal 16 September 2011, khususnya kemajuan   sebesar 630 MW,
            proyek  pembangunan  PLTU  Pacitan  Commercial  Operation  Day  (COD)  yang  tidak  sesuai  jadwal   dimana kapasitas
                                                                                                 masing-masing unit
            menurut Peraturan Presiden RI No. 71 tahun 2006 tentang penugasan kepada PLN untuk melakukan   pembangkit sebesar
            pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara.                     315 megawatt.




                   ada kesempatan itu, Tim ingin mem­  PLTU program percepatan 10 ribu MW telah
                   peroleh informasi terkait kemajuan  mengalami perlambatan.
              Pproyek pembangunan PLTU Pacitan
            dan diharapkan hasil kegiatan kunjungan ini   Program tersebut semua dijadwalkan se­
            bisa menjadi rekomendasi untuk ditindaklan­  lesai dan beroperasi paling lambat pada 31
            juti dalam rangka Rapat Panja Sektor Listrik  Desember 2009 sebagaimana ditetapkan da­
            Komisi VII DPR RI dengan mitra terkait. Kita  lam Perpres 71 tahun 2006. Sebelumnya me­
            akui bahwa penyelesaian pembangunan  mang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK


                                                                                PARLEMENTARIA  EDISI 101 TH. XLIII, 2013  55
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60