Page 26 - MAJALAH 103

LAPORAN UTAMA

sUtiyOsO, ketUa PkPi
Politik Masih Diterjemahkan

Merebut Kekuasaan

Sentralistik pergi, desentralistik datang. Inilah yang terjadi pada era reformasi di Tanah Air. Kewenangan
politik dan kekuasaan banyak diturunkan hingga ke pemerintah tingkat kabupaten/kota. Era otoritarianisme
jadi masa lalu dan demokrasi berkibar luas mewarnai panggung politik nasional. Muncullah wajah para
politisi baru seiring reformasi yang bergulir.

nilah cuplikan perbincangan eksklusif Parlementaria yang terjadi waktu itu. Namun, faktanya otonomi masih
Idengan Ketua Partai Keadilan dan Persatuan setengah hati.
Indonesia (PKPI) Sutiyoso di DPP PKPI, akhir Mei
lalu. Kepada Muhammad Husen dari Parlementaria, Banyak kewenangan pemerintah pusat di
Sutiyoso memaparkan banyak hal yang harus dilakukan departemen­departemen tidak sepenuhnya diberikan
menanggapi 15 tahun jalannya reformasi di Indonesia. kepada Pemprov DKI. Padahal, reformasi sudah bergulir.
Dari mulai politik, hukum, ekonomi, hingga ideologi jadi Contohnya, kewenangan mengelola pelabuhan masih
perbincangan menarik. Visinya bagaimana membangun diambil pemerintah pusat. Harusnya sudah berada di
Indonesia ke depan dan menciptakan kemandirian tangan gubernur DKI. “Kenapa enggan menurunkan
bangsa mengemuka dengan jelas. kewenangan? Macam­macam alasannya. Kalau menurut
saya latar belakangnya uang,” ungkap Sutiyoso.
Sebagai mantan gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso
merasakan betul buah reformasi. Hanya Provinsi DKI Sebagai pemimpin partai, ia coba mencermati
yang menerima desentralisasi alias otonomi daerah perkembangan mutakhir reformasi di Tanah Air dengan
(Otda). Di daerah lain, Otda turun ke kabupaten/kota. visinya. Partai yang dipimpinya merupakan gabungan
Saat memimpin Jakarta, Sutiyoso membenahi Ibu Kota partai­partai kecil di luar parlemen. Pada Pemilu
dengan semangat reformasi, mengikuti arus perubahan 2014, PKPI telah diakui menjadi salah satu peserta

26 PARLEMENTARIA EDISI 103 TH. XLIII, 2013