Page 32 - MAJALAH 65

LEGISLASI

Penandatanganan naskah akhir RUU ITE oleh ketua Pansus Suparlan dan Menkominfo Muhammad Nuh disaksikan para anggota
Pansus. foto: Olly

DPR Setujui RUU ITE ;

Teknologi Informasi Jadi

Pedang Bermata Dua

negara lain di dunia tidak dapat
Rapat Paripurna DPR, pada Masa Persidangan III, Selasa
melepaskan diri dari perkembangan
(25/3) lalu dipimpin Ketua DPR Agung Laksono menyetujui
teknologi informasi dan kegiatan di
Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan dunia maya. Di Indonesia keberadaan
Transaksi Eletronika (RUU ITE) untuk disahkan menjadi regulasi yang secara khusus mencakup
Undang-Undang. kegiatan dunia maya yang dapat
dijadikan dasar hukum untuk semua
bentuk perbuatan hukum secara
komprehensif belum ada, maka
ada Paripurna tersebut, perdagangan melalui system elektronik diperlukan Undang-Undang yang
Ketua Pansus ITE telah menjadi bagian dari perniagaan khusus mengatur teknologi informasi
Suparlan (F-PDIP) nasional dan internasional. dan transaksi elektronik.
dalam laporan Ketua Suparlan menambahkan, Lebih lanjut Suparlan menjelaskan,
PPansus mengatakan pendekatan melalui system hukum pembentukan UU tentang ITE akan
teknologi informasi saat ini menjadi konvensional tidak lagi dapat dilalukan, menjadi landasan hukum yang kuat
pedang bermata dua karena selain mengingat kegiatannya tidak lagi bisa terkait dengan kegiatan pemanfaatan
memberikan kontribusi bagi dibatasi oleh territorial suatu Negara, teknologi informasi yang tidak terbatas
peningkatan kesejahteraan, kemajuan aksesnya dengan mudah dapat pada kegiatan internet, tetapi semua
dan peradaban manusia, sekaligus dilakukan dari belahan dunia manapun, kegiatan yang memanfaatkan
menjadi sarana efektif perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan perangkat komputer dan instrumen
melawan hukum. dapat terjadi pada siapapun, baik pada elektronik lainnya yang memiliki akibat
Permasalahan yang lebih luas pelaku internet maupun orang lain yang nyata.
terjadi pada bidang keperdataan karena tidak pernah berhubungan sekalipun. Sementara itu, juru bicara F-PG
transaksi elektronik untuk kegiatan Indonesia seperti layaknya negara- Josef A. Nae Soi dalam pendapat akhir

32 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65