Page 33 - MAJALAH 65
P. 33

LEGISLASI


         Fraksinya          menyatakan,    pembangunan teknologi informasi  carding dan pembobolan kartu kredit
         penyalahgunaan teknologi informasi  dapat dilakukan secara optimal, merata,  melalui internet tumbuh subur di
         dan komunikasi telah menjadi ancaman  dan menyebar ke seluruh lapisan  Indonesia sampai sekarang.
         nyata bagi kesejahteraan manusia.  masyarakat.                        Untuk itu F-KB berharap dengan
         Karena itu F-PG bertekad untuk       Chudlary Syafi’I Hadzami, juru  adanya UU ITE ini mampu membawa
         mencegah kejahatan it uterus      bicara F-PPP menyatakan, teknologi  bangsa Indonesia keluar dari stigma
         berlangsung di Indonesia. Oleh karena  informasi selain memberikan manfaat,  dunia internasional atas kejahatan
         itu, adalah sebuah keniscayaan bagi  secara bersamaan juga memunculkan  informasi dan transaksi elektronik.
         Indonesia untuk memiliki peraturan  ekses negative yang merugikan  Selain itu juga mampu menjawab serta
         perundang-undangan yang terkait   manusia. Terobosan  membuat      menjadi solusi atas masalah ITE yang
         dengan pemanfaatan teknologi      peraturan perundang-undangan yang  selama ini menjadi persoalan di tengah
         informasi dan komunikasi.         komprehensif yang mengatur masalah  masyarakat.
            Fraksi ini juga berharap kehadiran  ini menjadi langkah yang signifikan.  Juru bicara F-PKS Hilman Rosyad
         peraturan perundang-undangan ini     Juru bicara F-PAN Sujud       Syihab dalam pendapat akhirnya
         dapat memperbaiki citra Indonesia di  Siradjuddin menyatakan, F-PAN  menyatakan, dalam mengembangkan

























           Ketua Pansus ITE DPR RI Suparlan rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika M. Nuh di Gedung Nusantara I DPR RI. foto: Olly



         forum internasional serta menjaga  sangat berharap pembahasan RUU  teknologi informasi sangat diperlukan
         kepentingan masyarakat Indonesia.  ITE menjadi UU mampu menciptakan  infrastruktur hukum yang mengaturnya,
                                           kepastian hukum, khususnya bagi  yang bertujuan agar pemanfaatan
         Munculkan beragam persoalan       masyarakat yang menggunakan      teknologi informasi dilakukan dengan
            Sedangkan juru bicara F-PDIP   transaksi  elektronik   dalam    aman terkendali dan dapat mencegah
         Hasib Wahab Chasbullah menyatakan,  kehidupannya. Artinya, proses  penyalahgunaan dari orang atau
         perkembangan teknologi informasi  pertukaran   informasi   yang    lembaga yang tidak bertanggungjawab.
         selain telah meningkatkan intensitas  menggunakan transaksi elektronik  Karena itu, diperlukan sebuah
         hubungan antarnegara dan bangsa   dalam segala bidang merupakan bagian  kepastian hukum yang dapat
         ternyata juga memunculkan beragam  dari bukti-bukti hukum, yang apabila  memberikan rasa aman, keadilan bagi
         persoalan yang menuntut kepedulian,  terjadi pelanggaran akan mendapatkan  pengguna dan penyelenggara teknologi
         perhatian, dan penanganan bersama  sanksi hukum.                   informasi. F-PKS juga berharap melalui
         seluruh Negara di dunia.             F-KB dengan juru bicaranya    Undang-undang ini dapat menjadi
            Karena itu, sebagai negara yang  Abdullah Azwar Anas menyatakan,  salah satu solusi dari permasalahan
         sudah terlibat penggunaan teknologi  Fraksinya sangat memahami bahwa  teknologi dan informasi tersebut.
         informasi dan memanfaatkan transaksi  penguasaan teknologi informasi dan
         secara elektronik dalam hampir semua  transaksi elektronik merupakan  Jadi alat bukti
         bidang kegiatan, mengharuskan     kebutuhan yang tidak bisa dihindari  Fraksi Partai Demokrat dengan juru
         dibentuknya peraturan mengenai    lagi. Karena itu sangat perlu    bicaranya Atte Sugandi dalam kata khir
         pengelolaan informasi dan transaksi  diperhatikan , mengingat kejahatan  persetujuannya  menyatakan,
         elektronik di tingkat nasional, sehingga  teknologi informasi melalui internet,  permasalahan hukum saat ini sebelum


                                                                             PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65  33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38