Page 38 - MAJALAH 65
P. 38

LEGISLASI




              wilayah kita dipakai untuk latihan  Sementara dalam hal sanksi,  tujuan perjanjian ini dan ketentuan
              militer mereka.                  perjanjian ini tidak mengatur secara  hukum serta peraturan perundang-
                 Sementara, kompensasi yang    tegas bagi negara yang melanggar  undangan pihak diminta.
              didapatkan dari perjanjian tersebut  perjanjian itu. Sanksi dalam perjanjian  Perjanjian itu juga memuat bahwa
              sangat kecil sekali, hanya berupa  bantuan timbal balik hanya mengatur  setiap negara wajib sesuai dengan
              perbaikan beberapa fasilitas termasuk  sanksi moral, dimana negara yang  hukum nasionalnya melakukan
              lapangan terbang. Perjanjian tersebut  melanggar perjanjian tersebut  pencarian untuk mengetahui
              tidak mengatur secara jelas      dikucilkan dari negara lain.    keberadaan, menemukan, memblokir,
              konsekuensi kerusakan lingkungan   Sanksi moral ini tentunya tidak  membekukan, menyita atau merampas
              yang ditimbulkan paska latihan,  akan menjadikan efek jera bagi negara  harta kekayaan yang berasal dari tindak
              sementara kerusakan wilayah kita akan  yang melanggarnya, karena itu banyak  pidana dan alat-alat yang digunakan
              sangat besar, lebih-lebih wilayah itu  negara yang tidak patuh pada  untuk melakukan tindak pidana.
              berpenduduk ada nelayan, petani dan  perjanjian tersebut. “Dalam    Jadi, seharusnya UU ini dapat
              lain sebagainya.                 kenyataannya siapa yang mau     memberikan bantuan hukum timbal
                 Dalam Kesimpulan Rapat Kerja  mengucilkan Singapura, dia   itu negara  balik dalam masalah pidana dan
              Komisi I DPR dengan Menteri Luar  besar dan banyak negara selalu  menjadi suatu instrument hukum yang
              Negeri Hasan Wirajuda pada bulan  berhubungan dengan Singapura,” ujar  sangat penting dan berguna dalam
              Juni tahun lalu, Komisi I menolak  politisi F-PDIP ini.          upaya pengembalian aset-aset yang
              dengan tegas perjanjian DCA        Lebih jauh Permadi menjelaskan,  telah dicuri dan dilarikan ke luar negeri.
              tersebut. Komisi I berpendapat DCA  sebenarnya kalau perjanjian itu benar-  Apalagi kejahatan transnasional
              Indonesia – Singapura  merugikan  benar dipatuhi  sepuluh negara yang  semakin lama semakin meningkat
              kepentingan nasional dan sebaiknya  menandatangani perjanjian itu, banyak  dengan banyaknya kejahatan teroris
              perjanjian itu dibatalkan saja.  sekali manfaat yang didapat.    yang terjadi di berbagai negara.
                 Posisi pemerintah Singapura yang  Karena Perjanjian tentang      Namun sekali lagi Permadi
              menolak pembicaraan tentang aturan  Bantuan Timbal Balik dalam Masalah  menegaskan, dalam kenyataannya
              pelaksanaan    (Implementing     Pidana ini memuat beberapa hal,  perjanjian itu hanyalah untuk tata
              Arrangement/IA), berarti hanya akan  diantaranya ruang lingkup bantuan  krama internasional, dimana dalam
              meneruskan DCA yang sangat       yang dapat diberikan berdasarkan  pelaksanaannya hanya normatif dalam
              merugikan Indonesia.             perjanjian ini meliputi, pengambilan  dokumen saja, tapi sulit untuk
                 Permadi     menambahkan,      bukti atau pernyataan dari seseorang,  dilaksanakan.
              meskipun sepuluh negara telah    pengaturan agar seseorang dapat    Hal ini terbukti dengan masih
              menandatangani perjanjian tersebut,  memberikan bukti atau membantu  maraknya illegal logging, illegal fishing,
              banyak negara yang tidak patuh   dalam proses perkara pidana,    maupun pencurian pasir yang banyak
              terhadap penandatanganan itu.    penyampaian dokumen yang berkaitan  dilakukan oleh negara tetangga kita.
              Sebagai contoh Singapura, apakah  dengan proses peradilan, tindakan  Untuk itu Permadi berharap,
              dengan otomatis akan menyerahkan  penggeledahan dan penyitaan,   dengan telah disahkannya RUU
              bandit-bandit Indonesia dan jutaan  tindakan penyelidikan atas suatu objek  tentang Pengesahan Perjanjian
              dolar yang sudah dibawa lari ke  dan tempat.                     Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam
              Singapura. “Itu tidak akan mungkin,”  Selain itu, ruang lingkup lainnya  Masalah Pidana ini hendaknya harus
              kata Permadi.                    adalah penyerahan dokumen asli atau  disertai sikap tegas dari pemerintah,
                 Karena Singapura juga punya   salinan yang dilegalisir, catatan dan  kalau pemerintah tidak tegas seperti
              hukum nasional yang harus dihormati,  barang bukti, identifikasi atau  sekarang, kita akan tetap dipermainkan
              dan dibalik hukum nasional itulah  penelusuran harta benda yang  oleh negara-negara seperti Singapura
              Singapura tidak akan melaksanakan  diperoleh dari tindak pidana dan  dan Malaysia dan kita tidak akan
              timbal balik ini, sebab dianggap  benda yang digunakan untuk     mendapat manfaat apapun dari
              bertentangan  dengan hukum       melakukan   tindak   pidana,    pelaksanaan UU ini.
              nasional.                        pemblokiran dan penyitaan harta    Oleh karena itu dia juga berharap,
                 Jika ada negara yang betul-betul  kekayaan hasil tindak pidana yang  pemerintah setelah pelaksanaan
              mematuhi perjanjian tersebut, tidak  dapat disita atau dirampas,  Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 yang
              mungkin penjahat-penjahat Indonesia  perampasan dan pengembalian harta  akan datang, benar-benar mempunyai
              lari ke negara-negara tersebut. Karena  kekayaan hasil tindak pidana,  keberanian untuk berbuat tegas
              bagi penjahat Indonesia, negara yang  pencarian dan identifikasi saksi dan  terhadap negara-negara yang dengan
              dirasa paling aman dijadikan sebagai  tersangka dan pemberian bantuan  seenaknya merendahkan martabat
              tempat pelarian adalah Singapura.  lainnya yang disepakati sesuai dengan  bangsa dan negara.   (tt)




            38      PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43