Page 38 - MAJALAH 65

LEGISLASI

wilayah kita dipakai untuk latihan Sementara dalam hal sanksi, tujuan perjanjian ini dan ketentuan
militer mereka. perjanjian ini tidak mengatur secara hukum serta peraturan perundang-
Sementara, kompensasi yang tegas bagi negara yang melanggar undangan pihak diminta.
didapatkan dari perjanjian tersebut perjanjian itu. Sanksi dalam perjanjian Perjanjian itu juga memuat bahwa
sangat kecil sekali, hanya berupa bantuan timbal balik hanya mengatur setiap negara wajib sesuai dengan
perbaikan beberapa fasilitas termasuk sanksi moral, dimana negara yang hukum nasionalnya melakukan
lapangan terbang. Perjanjian tersebut melanggar perjanjian tersebut pencarian untuk mengetahui
tidak mengatur secara jelas dikucilkan dari negara lain. keberadaan, menemukan, memblokir,
konsekuensi kerusakan lingkungan Sanksi moral ini tentunya tidak membekukan, menyita atau merampas
yang ditimbulkan paska latihan, akan menjadikan efek jera bagi negara harta kekayaan yang berasal dari tindak
sementara kerusakan wilayah kita akan yang melanggarnya, karena itu banyak pidana dan alat-alat yang digunakan
sangat besar, lebih-lebih wilayah itu negara yang tidak patuh pada untuk melakukan tindak pidana.
berpenduduk ada nelayan, petani dan perjanjian tersebut. “Dalam Jadi, seharusnya UU ini dapat
lain sebagainya. kenyataannya siapa yang mau memberikan bantuan hukum timbal
Dalam Kesimpulan Rapat Kerja mengucilkan Singapura, dia itu negara balik dalam masalah pidana dan
Komisi I DPR dengan Menteri Luar besar dan banyak negara selalu menjadi suatu instrument hukum yang
Negeri Hasan Wirajuda pada bulan berhubungan dengan Singapura,” ujar sangat penting dan berguna dalam
Juni tahun lalu, Komisi I menolak politisi F-PDIP ini. upaya pengembalian aset-aset yang
dengan tegas perjanjian DCA Lebih jauh Permadi menjelaskan, telah dicuri dan dilarikan ke luar negeri.
tersebut. Komisi I berpendapat DCA sebenarnya kalau perjanjian itu benar- Apalagi kejahatan transnasional
Indonesia – Singapura merugikan benar dipatuhi sepuluh negara yang semakin lama semakin meningkat
kepentingan nasional dan sebaiknya menandatangani perjanjian itu, banyak dengan banyaknya kejahatan teroris
perjanjian itu dibatalkan saja. sekali manfaat yang didapat. yang terjadi di berbagai negara.
Posisi pemerintah Singapura yang Karena Perjanjian tentang Namun sekali lagi Permadi
menolak pembicaraan tentang aturan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah menegaskan, dalam kenyataannya
pelaksanaan (Implementing Pidana ini memuat beberapa hal, perjanjian itu hanyalah untuk tata
Arrangement/IA), berarti hanya akan diantaranya ruang lingkup bantuan krama internasional, dimana dalam
meneruskan DCA yang sangat yang dapat diberikan berdasarkan pelaksanaannya hanya normatif dalam
merugikan Indonesia. perjanjian ini meliputi, pengambilan dokumen saja, tapi sulit untuk
Permadi menambahkan, bukti atau pernyataan dari seseorang, dilaksanakan.
meskipun sepuluh negara telah pengaturan agar seseorang dapat Hal ini terbukti dengan masih
menandatangani perjanjian tersebut, memberikan bukti atau membantu maraknya illegal logging, illegal fishing,
banyak negara yang tidak patuh dalam proses perkara pidana, maupun pencurian pasir yang banyak
terhadap penandatanganan itu. penyampaian dokumen yang berkaitan dilakukan oleh negara tetangga kita.
Sebagai contoh Singapura, apakah dengan proses peradilan, tindakan Untuk itu Permadi berharap,
dengan otomatis akan menyerahkan penggeledahan dan penyitaan, dengan telah disahkannya RUU
bandit-bandit Indonesia dan jutaan tindakan penyelidikan atas suatu objek tentang Pengesahan Perjanjian
dolar yang sudah dibawa lari ke dan tempat. Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam
Singapura. “Itu tidak akan mungkin,” Selain itu, ruang lingkup lainnya Masalah Pidana ini hendaknya harus
kata Permadi. adalah penyerahan dokumen asli atau disertai sikap tegas dari pemerintah,
Karena Singapura juga punya salinan yang dilegalisir, catatan dan kalau pemerintah tidak tegas seperti
hukum nasional yang harus dihormati, barang bukti, identifikasi atau sekarang, kita akan tetap dipermainkan
dan dibalik hukum nasional itulah penelusuran harta benda yang oleh negara-negara seperti Singapura
Singapura tidak akan melaksanakan diperoleh dari tindak pidana dan dan Malaysia dan kita tidak akan
timbal balik ini, sebab dianggap benda yang digunakan untuk mendapat manfaat apapun dari
bertentangan dengan hukum melakukan tindak pidana, pelaksanaan UU ini.
nasional. pemblokiran dan penyitaan harta Oleh karena itu dia juga berharap,
Jika ada negara yang betul-betul kekayaan hasil tindak pidana yang pemerintah setelah pelaksanaan
mematuhi perjanjian tersebut, tidak dapat disita atau dirampas, Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 yang
mungkin penjahat-penjahat Indonesia perampasan dan pengembalian harta akan datang, benar-benar mempunyai
lari ke negara-negara tersebut. Karena kekayaan hasil tindak pidana, keberanian untuk berbuat tegas
bagi penjahat Indonesia, negara yang pencarian dan identifikasi saksi dan terhadap negara-negara yang dengan
dirasa paling aman dijadikan sebagai tersangka dan pemberian bantuan seenaknya merendahkan martabat
tempat pelarian adalah Singapura. lainnya yang disepakati sesuai dengan bangsa dan negara. (tt)

38 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65