Page 41 - MAJALAH 65

LEGISLASI

batas wilayah negara bahkan tentang dan Perikanan tentang beberapa batas memiliki modal. “Apakah itu tidak dalam
wilayah negara itu tidak ada. wilayah dalam kaitannya dengan illegal kategori menyewakan,” ujarnya. Hal ini
Ketentuan dalam UUD mengenai fishing, dan industri kelautan. menimbulkan ketidakpastian hukum bagi
batas wilayah negara baru muncul setelah Selain itu, peraturan yang dikeluarkan warga negara kita yang berada di wilayah
dilakukan amandemen yang berakhir pada oleh masing-masing departemen selain perbatasan.
tahun 2002 yang lalu. Di situ disebutkan Departemen Kelautan dan Perikanan Dari contoh tersebut, masyarakat di
secara eksplisit dalam konstitusi tentang seperti misalnya Menteri Dalam Negeri, wilayah perbatasan betul-betul
wilayah negara, dimana batas-batasnya Menteri Pertahanan. Bahkan di menginginkan adanya sebuah kepastian
nanti akan diatur dalam UU. Departemen Pertahanan dan Keamanan aturan untuk melangkah. Dalam hal ini kita
“Jadi memang dulu kita ada Direktorat tentang wilayah perbatasan, meyakini komitmen mereka kepada NKRI,
mengambangkan soal batas wilayah ini, dan demikian juga di Departemen Dalam karena itu maka aturan sebagai Rule of the
saya tidak tahu pasti argumen-argumen atau Negeri. Tentu kalau Departemen Dalam game (aturan main) memang perlu segera
alasan-alasan apa sehingga dulu soal Negeri lebih menyangkut pada persoalan diselesaikan.
perbatasan ini tidak ditegaskan
secara eksplisit dalam konstitusi Empat Hal Krusial
maupun dalam UU,” tuturnya. Menyangkut RUU tentang Wilayah
Peristiwa lepasnya Sipadan Negara yang sekarang sedang menunggu
dan Ligitan, menurutnya hal itu DIM dari Pemerintah, ada empat hal krusial
menjadi trigger atau pendorong berkenaan dengan RUU tersebut. Pertama,
bagi lahirnya kesadaran kita masalah titik-titik perbatasan dengan negara
semua bahwa UU semacam ini lain. Titik-titik perbatasan dengan negara lain
penting. Oleh karena itu ketika kita harus merupakan kesepakatan dari dua
menghadapi sengketa dengan negara bukan hanya Indonesia dan Malaysia.
negara lain, biasanya pertama- Demikian juga dengan Singapura, Papua
tama akan dilihat aspek legal yaitu Nugini, Australia, Filipina. Titik perbatasan
UUD atau konstitusi atau dalam itu menurut hukum dan konvensi
bentuk UU yang lebih kuat. internasional harus merupakan kesepakatan
Ketika mengalami sengketa bersama dengan negara lain, tidak boleh
dengan pihak Malaysia, mengenai Indonesia menentukan secara sepihak.
Sipadan Ligitan, saat itu Tentunya dalam hal ini kita harus
disepakati untuk dibawa ke mengumpulkan banyak dokumen-
Mahkamah Internasional di dokumen perjanjian, dokumen-dokumen
Denhag. Ternyata di situ, yang Wakil Ketua Pansus RUU Wilayah Negara Hajriyanto kesepakatan, Treaty dan sebagainya antara
pertama-tama dilihat adalah Y. Tohari (F-PG). foto: I One Indonesia dengan negara tetangga dan itu
aspek legal. Tapi kedua negara baik memerlukan waktu, pikiran, perhatian dan
Indonesia maupun Malaysia juga kesungguhan dari kita semua. Dan
tidak memiliki argumen legal. Karena tidak politik dalam negeri, kalau Departemen nantinya harus dilakukan juga pembicaraan
ada dokumen legal yang menunjukkan Pertahanan menyangkut aspek pertahanan. dengan negara-negara tetangga yang
Sipadan Ligitan itu punya siapa, maka “Itu-itu saja yang dijadikan sebagai berbatasan langsung.
akhirnya Mahkamah Internasional landasan hukum atau payung dari apa yang Aspek yang ke dua adalah pengertian
menggunakan ketentuan tentang aspek de dilakukan negara kita dalam rangka mengenai perbatasan wilayah negara. Ada
facto atau aspek kehadiran dari negara itu menjaga keutuhan wilayah negara, dan ini yang berpendapat bahwa batas wilayah
secara konkrit. juga seringkali membingungkan daerah- negara itu adalah garis. Tetapi ada yang
Dalam kasus tersebut, secara de facto daerah perbatasan kita,” katanya. berpendapat bahwa wilayah perbatasan itu
Malaysia lebih kuat hadir di Sipadan Ligitan Seperti misalnya, ada peraturan adalah daerah. Dalam hal ini ia lebih condong
daripada Indoensia, maka akhirnya jatuhlah pemerintah yang menyatakan bahwa tidak pada pilihan yang ke dua, yaitu wilayah
ke tangan Malaysia. Pengalaman pahit diperbolehkan menyewakan sebuah pulau perbatasan itu merupakan daerah.
inilah yang menjadi pendorong bagi kita atau sebuah kawasan, padahal selama ini Menurut Hajriyanto, daerah ini cukup
untuk segera memiliki aspek legal dalam hal ada beberapa orang yang tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten.
wilayah negara. membudidayakan misalnya sayur-sayuran Sehingga dengan demikian yang disebut
Selama ini, kata Hajriyanto, karena dengan modal orang-orang dari negara dengan perbatasan itu adalah perbatasan
belum memiliki UU, yang dipakai adalah tetangga kita, dan hasilnya kemudian dikirim dimana daerah perbatasan tersebut apakah
Peraturan-peraturan Pemerin-tah. Bahkan ke negara tetangga tersebut. nanti tingkat kecamatan atau tingkat
seringkali hanya Peraturan Menteri dari Secara ekonomi hal ini sangat kabupaten harus mendapatkan special
menteri yang bersangkutan. Seperti menguntungkan mereka yang mempunyai treatment dari negara baik dalam bentuk
misalnya, ada Peraturan Menteri Kelautan lahan di wilayah perbatasan, tetapi tidak anggaran maupun dalam bentuk

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65 41