Page 36 - MAJALAH 65

LEGISLASI

tentang Pengesahan Perjanjian tentang UUD 1945. adanya UU ini pelaksanaan penegakan
Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah F-PG juga berharap, dengan supremasi hukum dengan prinsip
Pidana untuk dilanjutkan pada disahkannya UU ini akan memperkuat kesetaraan dalam hukum akan dapat
Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan pemerintah Indonesia dalam terwujud.
Keputusan pada Rapat Paripurna DPR melakukan hukum dan keadilan serta F-PD juga berharap jika RUU ini
RI. perlindungan Hak Azasi Manusia. telah disahkan, segera dilakukan
Dalam Pandangan Akhir Fraksi Juru Bicara F-PDIP, M. Nurdin sosialisasi kepada masyarakat hukum di
Partai Bintang Reformasi, Junisab mengatakan, pemberantasan kejahatan Indonesia, sehingga tidak akan terjadi
Akbar mengatakan, perjanjian tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat multi tafsir, kebuntuan dalam proses
dapat memberikan bantuan timbal balik hukum di Indonesia saja, tetapi pelaksanaan penegakan hukum.
seluas mungkin. Adapun ruang diperlukan kerjasama antar negara “Paling tidak, dengan adanya UU ini
lingkupnya adalah pengambilan bukti, dalam mencegah dan memberantas akan dapat meminimalisir tindakan
pengaturan agar seseorang dapat kejahatan. pelanggaran hukum,” kata Shidki.
memberikan bukti atau membantu Untuk itu, ada beberapa catatan F-PAN melalui juru bicaranya
dalam proses perkara pidana, yang perlu menjadi perhatian Sahrin Hamid menegaskan agar
penyampaian dokumen yang berkaitan diantaranya adalah, perlunya dengan pengesahan perjanjian ini
dengan proses pengadilan, tindakan sinkronisasi terhadap perundang- memberikan kemudahan dalam
penggeledahan dan penyitaan dan undangan lainnya yang bersifat formil, mencari maupun mengeksekusi asset
tindakan penyelidikan atas suatu objek karena tidaklah mustahil akan terdapat koruptor yang lari ke luar negeri. Upaya
dan tempat. kekurangan-kekurangan pada waktu pengejaran asset ke luar negeri harus
Selain itu ruang lingkup lainnya diimplementasikan, sehingga betul-betul dilaksanakan secara efektif
adalah penyerahan dokumen asli atau diperlukan dikresi yang tidak dan efisien.
salinan yang dilegalisir, catatan, dan bertentangan dengan hukum yang Selain itu, prinsip timbal balik dalam
barang bukti, melakukan identifikasi berlaku. masalah pidana harus tetap mengacu
atau penelusuran harta benda yang RUU ini juga diharapkan dapat pada ketentuan hukum acara pidana,
diperoleh dari tindak pidana dan benda memberikan perlindungan terhadap perjanjian antar negara yang dibuat,
yang digunakan untuk melakukan warga negara Indonesia serta konvensi dan kebiasaan internasional.
tindak pidana, perampasan dan kedaulatan hukum negara Republik Dengan prinsip-prinsip ini, maka upaya
pengembalian harta kekayaan hasil Indonesia. penanggulangan kejahatan yang
tindak pidana, pencarian dan Sementara jubir F-PPP Mahsusoh bersifat transnasional dapat berjalan
identifikasi saksi dan tersangka dan Ujiati mengatakan, kerjasama di bidang secara efektif, tanpa harus mengganggu
pemberian bantuan lainnya yang hukum baik yang berlingkup antar dua kedaulatan suatu negara.
disepakati yang sesuai dengan tujuan negara, regional maupun internasional F-PAN juga mengharapkan kepada
perjanjian ini dan ketentuan hukum dan merupakan sebuah keniscayaan untuk pemerintah, untuk segera menyusun
perundangan Pihak diminta. mengatasi makin kompleks, terorganisir peraturan pelaksanaan Undang-
Menurut F-PBR, banyak manfaat dan meluasnya tindak pidana yang Undang pengesahan Perjanjian Timbal
dari perjanjian tersebut terutama untuk melewati batas-batas yuridiksi suatu Balik Dalam Masalah Pidana, dengan
meningkatkan efektifitas lembaga negara. mengikutsertakan instansi-instansi
penegak hukum guna mencegah dan Menurut Mahsusoh, fraksinya terkait, seperti Departemen Hukum
memberantas tindak pidana sangat memahami RUU ini memiliki dan HAM, Departemen Luar Negeri,
transnasional. arti yang sangat penting untuk Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung
Untuk itu, fraksinya berpendapat memenuhi kebutuhan nasional dalam dan Komisi Pemberantasan Korupsi,
agar berjalan lebih baik kita perlu rangka penegakan hukum, dan bukan PPATK, dan POLRI sehingga UU
memiliki payung hukum yang lebih semata-mata didasarkan karena dapat segera berlaku secara efektif dan
kuat, dan kerjasama tersebut perlu adanya tekanan dunia internasional. efisien.
segera disahkan menjadi Undang- Selain itu, RUU ini juga menjadi Jubir F-KB, H.M. Khaidir M. Wafa
undang. landasan hukum dan pedoman bagi menyampaikan bahwa kita tidak akan
Sementara juru bicara Fraksi Partai pemerintah untuk meminta dan/atau bisa bekerja sendiri tanpa bantuan atau
Golkar, H. Deding Ishak mengatakan memberikan bantuan timbal balik kerjasama dengan negara lain dalam
yang terpenting adalah UU ini kelak dalam masalah pidana dan membuat menyelesaikan persoalan nasional,
tidak bertentangan dengan asas hukum perjanjian bantuan timbal balik dalam khususnya penyelesaian masalah
pidana maupun Undang-undang masalah pidana dengan negara asing. pidana.
lainnya yang berlaku di Indonesia serta Sementara Shidki Wahab, jubir F- Stereotipe bahwa Indonesia sebagai
tetap mengedepankan Hak Azasi PD menekankan perlunya dilakukan negara yang belum mampu secara
Manusia serta nilai-nilai yang pengawasan terhadap pelaksanaan UU maksimal menyelesaikan masalah
termaktub di dalam Pancasila dan ini. Sehingga diharapkan, dengan hukum tindak pidana korupsi di dunia

36 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65