Page 40 - MAJALAH 65

LEGISLASI

memadai. Namun PP yang dimaksud ternyata negara kita masih menghadapi menyusun DIM-DIM. Dalam hal ini,
hingga saat ini belum ada. banyak problem terutama wilayah sudah tiga kali pemerintah menunda atau
Kondisi ini jelas membahayakan perbatasan dari wilayah negara kita, baik mengundurkan jadwal penyerahan DIM
kedaulatan Indonesia yang memiliki 17.580 problem dengan negara lain yaitu adanya yang telah disepakati.
pulau, dengan kata lain akan terjadi lagi potensi sengketa dengan negara-negara lain Hajriyanto berharap, mudah-mudahan
kasus lepasnya Sipadan Ligitan. Padahal, menyangkut wilayah perbatasan. Seperti penundaan sebanyak tiga kali dari
berdasarkan catatan dari 17.580 pulau yang baru saja terjadi adalah lepasnya pemerintah ini karena benar pemerintah
tersebut baru 6.000 pulau yang diberi nama, Sipadan dan Ligitan dari wilayah Indonesia melihat bahwa aspek dan dimensi dari UU
selebihnya pulau tak bernama. dan sekarang dihadapkan pada kasus ini begitu luas maka diperlukan waktu yang
Akibatnya banyak konflik di daerah- Ambalat yang terus menyita waktu dan cukup panjang untuk menyelesaikan DIM
daerah perbatasan wilayah Indonesia perhatian dari pemerintah. itu. Di sini, Pemerintah perlu waktu untuk
dengan negara lain, seperti dengan negara Menyangkut pembangunan wilayah menyusun DIM secara lengkap dan
Singapura yang sengaja mengulur-ulur perbatasan itu sendiri, jangan sampai terjadi komprehensif, sehingga terjadi penundaan
waktu karena tampaknya negara tersebut kesenjangan yang terlalu lebar terutama di tiga kali. “Mudah-mudahan betul secara
menunggu tenggelamnya Pulau Nipah bidang ekonomi. Kesenjangan obyektif luas dan dimensinya banyak,
yang merupakan pulau terluar Indonesia kesejahteraan yang terlalu besar dengan bukan karena pemerintah tidak kerja
dan berbatasan dengan wilayah laut ke dua negara tetangga akan menjadi sebuah dengan sungguh-sungguh untuk
negara. tekanan yang sangat dalam bagi warga menyusun DIM ini,” katanya.
Minimnya perhatian pemerintah negara yang berada di wilayah perbatasan. Dalam hal ini Hajriyanto melihat
terhadap wilayah perbatasan sebagai Menurut Hajriyanto, sangat sulit untuk Pemerintah bekerja tidak efektif dan efisien,
beranda negara membuat ratusan warga menjaga wilayah perbatasan kalau wilayah karena dia melihat Pemerintah itu aparatnya
memilih pindah kewarga-negaraan menjadi negara tetangga kita warga negaranya begitu banyak. Dan Presiden juga telah
Warga Negara Malaysia. Salah satunya di sedemikian tinggi tingkat kesejahteraannya. menugaskan empat orang menteri untuk
Kecamatan Entikong, Provinsi Kalimantan Sementara warga negara kita sedemikian mewakili Presiden dalam rangka membahas
Barat, dalam dua dekade terakhir sedikitnya rendahnya. Hal itu tentunya akan UU ini yaitu Menteri Dalam Negeri,
139 warga desa Suruh Tembawang yang mengundang problem yang sangat banyak Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri
kini menjadi warga negara Malaysia. dan implikasinya juga sangat luas. dan Menteri Hukum dan HAM.
Dari kejadian tersebut menjadi Seperti terjadinya isu askarwathania “Saya tidak bisa mengerti bagaimana
pelajaran berharga bagi negara kita, apalagi yaitu adanya warga negara Indonesia yang empat orang menteri yang memiliki eselon
batas darat Indonesia berbatasan langsung menjadi laskar wathania Malaysia baik yang I dan staf ahli yang begitu banyak, dan
dengan tiga negara yaitu Malaysia, Papua masih tercatat sebagai warga negara beragam bisa menghadapi kendala hanya
Nugini dan Timor Leste. Laut berbatasan Indonesia maupun yang sudah pindah untuk menyusun DIM,” tambahnya.
langsung dengan 10 negara, diantaranya kewarganegaraan hanya karena persoalan Disinilah menurut Hajriyanto salah satu
Singapura, Malaysia, Filipina, maupun lapangan kerja. kelemahan dari birokrasi kita yang sangat
Thailand. Lima Kabupaten di Provinsi Disinilah letak pentingnya RUU ini, lambat dan bekerja tidak efisien dan efektif.
Kalimantan Barat yaitu Sambas, karena pentingnya maka sekitar tiga tahun Walaupun pemerintah meyakini bahwa
Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas yang lalu DPR memprioritaskan dalam UU ini sangat penting untuk segera
Hulu juga berbatasan langsung dengan program legislasi untuk membentuk RUU dilakukan pembahasan.
Sarawak. Hal ini tentunya memerlukan ini. Mulai tiga tahun yang lalu (2005) mulai Dalam menyusun DIM itu memang
sebuah payung hukum yang kuat yang dilakukan pengkajian, pembahasan dan diperlukan sebuah forum interdep, namun
dapat memagari NKRI dari segala mengundang para pakar untuk menyusun ini bukan sesuatu yang baru, karena UU
rongrongan. draft akademik dari RUU dimaksud. Pada yang lain pun juga memakai interdep dan
akhir tahun 2007, DPR mengirimkan tidak memerlukan waktu yang begitu lama.
Tuntutan Konstitusional kepada pemerintah untuk melakukan “Namun mengapa RUU Wilayah Negara
Wakil Ketua Pansus RUU tentang pembahasan dalam rangka pembentukan ini begitu lama,” keluhnya.
Wilayah Negara Hajriyanto Y. Thohari (F- UU ini. Untuk itu, DPR menunggu dengan
PG) mengatakan, ada dua hal mengapa Sejauh ini, pembahasan RUU Wilayah sungguh-sungguh agar pemerintah segera
RUU sangat urgen untuk segera disahkan. Negara sampai pada tahap menunggu memberikan tanggapan yang positif dalam
Pertama, urgensi konstitusional karena respons dari pemerintah. Kalau secara verbal pengertian tanggapan yang konkrit dengan
dalam UUD mengamanatkan untuk pemerintah sudah menyatakan menyetujui segera menyelesaikan DIM RUU
segera membuat UU ini yang mengatakan untuk melakukan pembahasan terhadap dimaksud.
bahwa Negara RI memiliki suatu wilayah UU ini. Pansus juga telah melakukan rapat
yang batas-batasnya akan diatur oleh UU. koordinasi dengan pemerintah, yang dalam Tidak Secara Eksplisit Disebutkan
“Dalam hal ini ada tuntutan konstitusional,” hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, Hajriyanto menjelaskan, dalam UUD
kata Hajriyanto. tetapi pemerintah meminta waktu untuk sebelum dilakukan amandemen memang
Ke dua, secara tuntutan obyektif, mempelajari lebih mendalam terutama tidak secara eksplisit disebutkan tentang

40 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65