Page 42 - MAJALAH 65

LEGISLASI

perlakuan-perlakuan khusus lainnya yang Tapi sampai hari ini, Pansus masih tetap tidak ada, artinya kepentingan politik dari
menyangkut berbagai dimensi oleh karena membuka kesempatan bagi kalangan masing-masing fraksi tidak seperti misalnya
daerah tersebut berada di wilayah masyarakat, Perguruan Tinggi, pengamat UU tentang Pemilu atau UU tentang Parpol.
perbatasan. dan para ilmuwan untuk memberikan Dan ini betul-betul menjadi concern dari
Hal yang ke dua ini masalah yang masukan terhadap RUU ini. semua pihak, tidak peduli apapun partai
sangat krusial, karena nanti akan menyentuh Rencananya, kata Hajriyanto, Pansus politiknya.
pada persoalan otonomi daerah, juga juga akan melakukan studi banding ke Menyinggung masalah sanksi dalam
persoalan otonomi khusus. beberapa negara. Namun studi banding ini RUU tersebut, Hajriyanto mengatakan,
Aspek krusial yang ke tiga, adalah akan dilakukan oleh anggota Panja saja, tidak biasanya ketika merumuskan pasal-pasal
menyangkut bidang pertahanan. Negara seluruh anggota Pansus karena terlalu besar mengenai adanya kewajiban, ada semacam
kita sudah memiliki UU Pertahanan, karena jumlahnya. Karena Pemerintah belum keharusan dalam rangka konsistensi untuk
itu maka ada aspek-aspek khusus bagi mengirim DIM dan Panja belum terbentuk, juga menunjukkan pasal-pasal yang
wilayah perbatasan ini menyangkut maka pelaksanaan studi banding itu ditunda. menyangkut sanksi.
penguatan wilayah perbatasan. Pansus sudah menyepakati bahwa Dalam UU ini juga akan ada beberapa
Hal terakhir mengenai hukum laut, studi banding tentang RUU Wilayah bahkan cukup banyak yang berisi
terutama hukum laut internasional. Negara ini akan dilakukan ke negara-negara kewajiban-kewajiban, baik kewajiban pada
Berjalannya Doktrin Juanda dan sebagainya dengan dua kategori, pertama, yang sudah pemerintah maupun kewajiban kepada
ada kaitannya dengan perbatasan wilayah memiliki UU tentang Wilayah Negara atau warga negara yang berada di perbatasan
laut dan itu ada persoalan-persoalan batas wilayah negara. Yang ke dua, negara- termasuk juga pemerintah daerah dan
tersendiri. Masalah ini juga menjadi hal yang negara tersebut mewakili negara yang lembaga-lembaga yang bergiat di wilayah
cukup krusial untuk dibahas didalam berbatasan dengan bentuk daratan, dan perbatasan. Maka di situ tentunya akan
pembahasan RUU ini. yang ke tiga, negara yang berbatasan dengan dirumuskan sanksi-sanksi apabila kewajiban
negara lain yang mempunyai batas lautan. tersebut dilanggar.
Mengakomodirl Kepentingan Untuk itu, Pansus sedang menjajaki UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Tata
Masyarakat kemungkinan dengan negara-negara Cara Pembentukan Perundang-undangan
Hajriyanto menambahkan, jika telah seperti bekas Uni Soviet dan bekas menyatakan bahwa sanksi itu relevan, juga
disahkan dalam batas-batas tertentu RUU Yugoslowakia, dimana dua negara itu ada pasal-pasal mengenai kewajiban.
ini sudah dapat mengakomodasi terpecah-pecah. Di samping itu negara Adanya kewajiban tentu ada sanksi,
kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Rumania juga memiliki UU Wilayah biasanya setiap orang wajib untuk
Karena ketika tahap pembahasan dilakukan Negara. Selain itu, Pansus akan memilih mentaatinya, maka pelanggaran terhadap
di Badan Legislasi telah dilakukan rapat negara-negara di kawasan Pasifik yang kewajiban tersebut melahirkan sanksi.
dengar pendapat dengan berbagai pihak perbatasannya banyak dengan lautan Untuk itu Hajriyanto berharap, dengan
yaitu dari para pakar, kalangan Perguruan seperti Jepang dengan Korea, Jepang disahkannya RUU tersebut dapat lebih
Tinggi, Lembaga-lembaga Swadaya dengan Cina. “Yang kita tahu ada beberapa menjaga dan mempertahankan keutuhan
Masyarakat yang bergerak di bidang persoalan menyangkut perbatasan wilayah teritorial NKRI. Selain itu, harapan lainnya
pertahanan dan keamanan, juga sudah negara diantara negara-negara adalah agar wilayah-wilayah perbatasan itu
dilakukan pembicaraan substansif dengan tersebut,”jelasnya. mendapatkan perhatian yang sangat
pemerintah. khusus (perhatian yang spesial), oleh karena
Pada tingkat Pansus, diagendakan Tahun 2008 Ditargetkan Selesai dimensi wilayah perbatasan itu begitu
pembahasan langsung dilakukan dengan Mengingat urgensi dan relevansi dari banyak dan begitu luas. Kita tidak ingin
pemerintah, karena rapat dengar pendapat RUU ini sangat tinggi, Hajriyanto berharap wilayah perbatasan itu yang merupakan
sudah dilakukan sebelumnya di Baleg, Pansus dapat menyelesaikan RUU ini pada frontier dari wilayah Indonesia terlihat
sehingga bisa membuka file-file, arsip-arsip tahun sidang 2008. Sebelum penutupan memiliki kesenjangan dengan negara yang
yang berisi masukan-masukan pada waktu masa sidang akhir tahun 2008, RUU ini lain.
dibahas di Baleg. diharapkan dapat disahkan, mengingat Dengan adanya RUU Wilayah Negara,
Pansus juga telah melakukan RUU ini sudah terlalu lama dan warga maka pembangunan wilayah perbatasan
kunjungan kerja ke wilayah perbatasan yaitu negara Indonesia atau masyarakat di akan memiliki payung hukum bagi
Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau. wilayah perbatasan khususnya juga sangat pelaksanaan pembangunan dan
Dalam kunjungan tersebut sudah bertemu menunggu terbentuknya UU ini. pengembangan wilayah tersebut yang
dengan tokoh-tokoh masyarakat, LSM, “Saya berharap pemerintah dengan selama ini tidak ada payung hukumnya,
kalangan media massa, Pemda dan juga sungguh-sungguh menyepakati untuk Sehingga dengan demikian seringkali
bahkan mereka yang memiliki kerja sama dapat menyelesaikan UU ini pada masa wilayah-wilayah perbatasan itu tercecer dari
ekonomi dengan orang-orang asing yang sidang tahun 2008 ini,” katanya. Karena perhatian kita dan bahkan kemudian terjadi
berada di wilayah perbatasan. Dalam hal menurutnya, tidak ada alasan yang terlalu kehilangan-kehilangan wilayah negara baik
ini, Pansus sudah mendapatkan masukan penting untuk menunda RUU ini, karena berupa pulau maupun bergesernya
yang sangat kaya menyangkut pembahasan dimensi politik dari UU ini hampir-hampir wilayah-wilayah perbatasan. (tt/iw)
UU ini.

42 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65