Page 37 - MAJALAH 65

LEGISLASI

internasional harus segera dijawab. yang dilarikan ke luar negeri yang termasuk pemulihan dan pengembalian
Salah satunya adalah dengan seringkali mempunyai sistem hukum aset-aset hasil tindak pidana terutama
menjadikan RUU tentang Timbal Balik dan politik yang sangat berbeda korupsi.
ini menjadi UU. dengan Indonesia. Sementara H. Nursyamsi Nurlan (jubir
Menurut F-PKS melalui juru Perjanjian ini juga menjadi landasan F-BPD), dan Jansen Hutasoit (jubir F-
bicaranya Almuzammil Yusuf, bantuan hukum bagi para pihak untuk PDS) mengatakan, perlunya kerjasama
hukum timbal balik ini merupakan nafas memberikan bantuan timbal balik antar negara yang lebih efektif baik
dari upaya pengembalian aset-aset yang dalam masalah pidana seluas mungkin bilateral, regional dan multilateral dalam
telah dicuri dan dilarikan oleh para yang meliputi penyidikan dan pencegahan, penyidikan, penuntutan
pelaku pidana. penuntutan dalam proses peradilan dan penanganan proses peradilan
Sehingga bantuan hukum timbal balik pidana. pidana, terutama negara-negara yang
ini menjadi suatu instrumen hukum Oleh karena itu, kerjasama internasional sering dijadikan tempat pelarian. (tt)
yang sangat penting dan berguna sangat dibutuhkan dalam upaya
dikarenakan banyaknya aset curian pencegahan dan pemberantasan

Permadi (F-PDIP) :

Manfaat Yang Didapat Sekedar Normatif

UU Tentang Pengesahan memang telah disahkan April lalu. pertama, kelemahan kepemimpinan
Treaty on Mutual Legal Sejumlah pertanyaan muncul nasional Indonesia sehingga kita
RAssistance in Criminal dalam benak kita, manfaat apa yang dilecehkan oleh negara-negara lain.
Matters (Perjanjian Tentang Bantuan dapat dirasakan bangsa Indonesia Dalam hal ini, negara lain belum tentu
Timbal Balik Dalam Masalah Pidana) dengan telah disahkannya perjanjian mau mentaati hukum yang berlaku di
tersebut. Indonesia.
Menurut anggota Pansus RUU Ke dua, sikap Singapura, yang tidak
tentang Bantuan Timbal Balik Dalam mau menandatangani perjanjian
Masalah Pidana, Permadi (F-PDIP), ekstradisi, menjadikan Singapura
dengan telah disahkannya RUU dengan seenaknya tidak akan
tersebut, paling-paling kita hanya melaksanakan UU tentang Bantuan
mendapatkan manfaat yang Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
normatif yang ada dalam dokumen ini.
itu. “Selama sikap kita seperti itu,
Permadi mengatakan, selama kepemimpinan nasional tidak
sulit rasanya kita kuat, kita tidak akan mendapat manfaat
mendapatkan apa-apa dari perjanjian yang sudah
manfaat yang kita tandatangani ,” tegas Permadi.
sebesar-besarnya Dalam Defend Cooperation
dari perjanjian Agreement (DCA) atau Perjanjian
tersebut. Hal itu Pertahanan antara pemerintah
disebabkan Indonesia dengan Singapura, Permadi
menilai dibandingkan dengan
manfaatnya perjanjian itu hanya akan
merugikan Indonesia saja.
Bagaimana tidak, kata Permadi,
seolah-olah seratus persen kita
menyerahkan wilayah Indonesia
untuk diobok-obok sama Singapura
untuk dibom, diroket, dirudal, karena
Permadi (F-PDIP). foto: Olly

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65 37