Page 37 - MAJALAH 65
P. 37

LEGISLASI


         internasional harus segera dijawab.  yang dilarikan ke luar negeri yang  termasuk pemulihan dan pengembalian
         Salah satunya adalah dengan       seringkali mempunyai sistem hukum  aset-aset hasil tindak pidana terutama
         menjadikan RUU tentang Timbal Balik  dan politik yang sangat berbeda  korupsi.
         ini menjadi UU.                   dengan Indonesia.                Sementara H. Nursyamsi Nurlan (jubir
            Menurut F-PKS melalui juru     Perjanjian ini juga menjadi landasan  F-BPD), dan Jansen Hutasoit (jubir F-
         bicaranya Almuzammil Yusuf, bantuan  hukum bagi para pihak untuk   PDS) mengatakan, perlunya kerjasama
         hukum timbal balik ini merupakan nafas  memberikan bantuan timbal balik  antar negara yang lebih efektif baik
         dari upaya pengembalian aset-aset yang  dalam masalah pidana seluas mungkin  bilateral, regional dan multilateral dalam
         telah dicuri dan dilarikan oleh para  yang meliputi penyidikan dan  pencegahan, penyidikan, penuntutan
         pelaku pidana.                    penuntutan dalam proses peradilan  dan penanganan proses peradilan
         Sehingga bantuan hukum timbal balik  pidana.                       pidana, terutama negara-negara yang
         ini menjadi suatu instrumen hukum  Oleh karena itu, kerjasama internasional  sering dijadikan tempat pelarian.   (tt)
         yang sangat penting dan berguna   sangat dibutuhkan dalam upaya
         dikarenakan banyaknya aset curian  pencegahan dan pemberantasan






           Permadi (F-PDIP) :

           Manfaat Yang Didapat Sekedar Normatif




                  UU Tentang Pengesahan     memang telah disahkan April lalu.  pertama, kelemahan kepemimpinan
                  Treaty  on Mutual Legal      Sejumlah pertanyaan muncul   nasional Indonesia sehingga kita
            RAssistance in Criminal         dalam benak kita, manfaat apa yang  dilecehkan oleh negara-negara lain.
            Matters (Perjanjian Tentang Bantuan  dapat dirasakan bangsa Indonesia  Dalam hal ini, negara lain belum tentu
            Timbal Balik Dalam Masalah Pidana)  dengan telah disahkannya perjanjian  mau mentaati hukum yang berlaku di
                                            tersebut.                       Indonesia.
                                               Menurut anggota Pansus RUU      Ke dua, sikap Singapura, yang tidak
                                            tentang Bantuan Timbal Balik Dalam  mau menandatangani perjanjian
                                             Masalah Pidana, Permadi (F-PDIP),  ekstradisi, menjadikan Singapura
                                             dengan telah disahkannya RUU   dengan seenaknya tidak akan
                                             tersebut, paling-paling kita hanya  melaksanakan UU tentang Bantuan
                                             mendapatkan manfaat yang       Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
                                             normatif yang ada dalam dokumen  ini.
                                                itu.                           “Selama sikap kita seperti itu,
                                                       Permadi mengatakan,  selama kepemimpinan nasional tidak
                                                         sulit rasanya kita  kuat, kita tidak akan mendapat manfaat
                                                          mendapatkan       apa-apa dari  perjanjian yang sudah
                                                           manfaat yang     kita tandatangani ,” tegas Permadi.
                                                           sebesar-besarnya    Dalam  Defend Cooperation
                                                           dari perjanjian  Agreement (DCA) atau Perjanjian
                                                            tersebut. Hal itu  Pertahanan antara pemerintah
                                                             disebabkan     Indonesia dengan Singapura, Permadi
                                                                            menilai dibandingkan dengan
                                                                            manfaatnya perjanjian itu hanya akan
                                                                            merugikan Indonesia saja.
                                                                               Bagaimana tidak, kata Permadi,
                                                                            seolah-olah seratus persen kita
                                                                            menyerahkan wilayah Indonesia
                                                                            untuk diobok-obok  sama Singapura
                                                                            untuk dibom, diroket, dirudal, karena
           Permadi (F-PDIP). foto: Olly


                                                                             PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65  37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42