Page 34 - MAJALAH 65

LEGISLASI

UU ITE lahir, bilamana menyangkut telah menunjukan kemajuan dalam atau arbitrase.
terhadap tindak pidana yang ada upaya penetapan regulasi dunia cyberspace Dengan disahkannya UU ITE,
kaitannya dengan masalah cyber atau dan transaksi eletronik. Indonesia sudah sejajar dengan negara-
deviasi transaksi elektronik yang Sementara itu Menkominfo negara lain seperti Malaysia, Singapura,
disalahgunakan oleh perseorangan atau Muhammad Nuh yang mewakili India, atau negara-negara maju seperti
badan hukum, terhindar dari tindakan pemerintah dalam pandangannya Amerika Serikat dan negara-negara Uni
hukum akibat belum adanya UU menyatakan, teknologi informasi dan Eropa yang telah secara serius
tentang cyber ini. komunikasi telah merubah pola hidup mengintegrasikan regulasi yang terkait
Setelah Indonesia memiliki UU masyarakat secara global. Oleh karena itu, dengan pemanfaatan teknologi informasi
ITE, maka dokumen elektronik maupun teknologi informasi dan komunikasi ke dalam instrumen hukum positif
salinannya bisa jadi alat bukti di dewasa ini telah menjadi pedang bermata (existing law) nasionalnya.
pengadilan. UU ITE ini akan diakui dua, karena selain memberikan kontribusi Penyusunan RUU ITE ini,
diseluruh dunia karena yurisdiksinya bagi peningkatan kesejahteraan, sekaligus didasarkan pada fakta bahwa teknologi
tak terhalang batas Negara. sarana efektif perbuatan melawan hukum. informasi telah mengubah perilaku dan
Ali Mochtar Ngabalin, juru bicara F- Untuk mengatasi hal ini tidak lagi dapat pola hidup masyarakat secara global.
BPD menyatakan, RUU ini merupakan dilakukan pendekatan melalui system Perkembangan teknologi informasi telah
RUU yang sangat strategis nilainya bagi hukum konvensional. pula menyebabkan dunia menjadi tanpa
kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran Undang-Undang ITE batas (borderless) dan menyebabkan
Nilai, makna dan urgensinya tidak hanya yang sudah ditunggu oleh seluruh lapisan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan
terletak pada penggunaannya dalam masyarakat, selain akan menjamin pola penegakan hukum yang secara
dunia transaksi. Nilai dan makna RUU kepastian hukum bagi masyarakat signifikan berlangsung demikian cepat.
terletak pada spectrum intrisiknya, yaitu pengguna, juga akan mencegah dampak Untuk mengatasi hal ini tidak lagi
merangsang terciptanya tanggungjawab negative pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan pendekatan melalui
pengguna teknologi informasi dan dan komunikasi. sistem hukum konvensional, mengingat
transaksi elektronik itu sendiri. Melalui kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh
RUU ini, kita tidak hanya memantapkan Permintaan Publik teritorial suatu negara, aksesnya dengan
tatanan hukum pembuktian, melainkan Dalam beberapa kali sosialisasi RUU mudah dapat dilakukan dari belahan
yang lebih penting adalah RUU ini ITE di beberapa kota besar di Indonesia, dunia manapun, kerugian dapat terjadi
menjadi bagian terpenting bagi bangsa mencuat permintaan publik agar RUU baik pada pelaku transaksi maupun orang
dan Negara. ITE segera disahkan. Beberapa alasan lain yang tidak pernah berhubungan
Ade Daud Nasution, juru bicara F- yang dikemukakan publik bahwa UU sekalipun, misalnya dalam pencurian dana
PBR menyatakan, kemajuan teknologi ITE akan memberikan manfaat, sebagai kartu kredit melalui pembelanjaan di
informasi tidak lagi bersifat positif, tetapi berikut: menjamin kepastian hukum bagi internet.
perkembangan ini juga telah masyarakat yang melakukan transaksi Di samping itu masalah pembuktian
diselewengkan untuk melahirkan ruang secara elektronik, mendorong merupakan faktor yang sangat penting,
kejahatan. Untuk itu F-PBR memberikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebagai mengingat data elektronik bukan saja
apresiasi atas aksistensi RUU ITE ini salah satu upaya untuk mencegah belum terakomodasi dalam sistem hukum
sebagai instrument hukum positif nasional terjadinya kejahatan berbasis teknologi acara Indonesia, tetapi dalam
dalam rangka megisi dan melengkapi informasi, melindungi masyarakat kenyataannya data dimaksud juga
regulasi yang secara komprehensif belum pengguna jasa dengan memanfaatkan ternyata sangat rentan untuk diubah,
dapat mengatur dan mencakup kasus teknologi informasi. disadap, dipalsukan dan dikirim ke
hukum yang ditimbulkan oleh interaksi Adapun terobosan-terobosan berbagai penjuru dunia dalam waktu
virtual di cyber space, sebagaimana penting yang dimiliki RUU ITE adalah : hitungan detik.
termaktub dalam RUU ITE, sehingga Tanda Tangan Elektronik diakui memiliki Sehingga dampak yang
sangat mendesak dan begitu penting kekuatan hukum yang sama dengan diakibatkannya pun bisa terjadi demikian
lahirnya regulasi di sektor teknologi tandatangan konvesional (tinta basah dan cepat, bahkan sangat dahsyat. Teknologi
informasi. materai), alat bukti elektronik diakui infomasi dan komunikasi telah menjadi
Juru bicara terakhir dari F-PDS seperti alat bukti lainnya yang diatur instrumen efektif dalam perdagangan
Constant M. Ponggawa berpandangan dalam KUHAP, Undang-undang ITE global dan sekaligus perbuatan melawan
bahwa peningkatan aplikasi teknologi berlaku untuk setiap orang yang hukum dan kejahatan. Ironinya dalam
informasi dan perkembangannya yang melakukan perbuatan hukum baik yang keadaan transaksi dan kegiatan virtual
begitu pesat dan luar biasa memang berada di wilayah Indonesia maupun di telah meningkat demikian tinggi dan
menghadirkan fenomena yang berwajah luar Indonesia, yang memiliki akibat cepat, justru kita belum memiliki regulasi
dua. Karena itu kebutuhan regulasi hukum di Indonesia; penyelesaian yang mengatur tentang Cyber Law. (ol)
menjadi sebuah keniscayaan. F-PDS juga sengketa juga dapat diselesaiakan dengan
berpandangan bahwa RUU ITE kali ini, metode penyelesaian sengketa alternatif

34 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65