Page 39 - MAJALAH 65

LEGISLASI

RUU Wilayah Negara :

Untuk Pagari NKRI Dari Rongrongan Negara Lain

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A mengamatkan bahwa
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara
dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-undang.

Pansus RUU tentang wilayah negara rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto. foto: I One

egara Kesatuan bahwa, kedaulatan negara Republik disetujui fraksi-fraksi di DPR untuk
Republik Indonesia Indonesia atas seluruh wilayah negara yang menjadikan RUU tersebut sebagai usul
terletak di antara meliputi wilayah daratan, wilayah perairan, inisiatif DPR RI.
Benua Asia dan dan wilayah udara mutlak harus memiliki Selama ini, salah satu persoalan besar
N Benua Australia serta landasan hukum yang kuat. negara kita adalah tidak dimilikinya aturan
di antara Samudera Hindia dan Samudera RUU tentang Wilayah Negara ini hukum yang mengatur dan menetapkan
Pasifik memiliki wilayah dengan kekayaan mutlak diperlukan karena RUU ini akan batas wilayah NKRI. Sehingga tak heran
yang terkandung didalamnya perlu dijaga, mengatur perbatasan sebagai dasar bila banyak persoalan batas wilayah dengan
dikelola dan dikembangkan. Pengelolaan kebijakan dan strategi untuk negara tetangga kita selama ini. Dan tak
wilayah dilakukan secara terencana dan mempertahankan kedaulatan NKRI, heran juga bila banyak pernyataan publik
berkelanjutan serta ditujukan dan memperjuangkan kepentingan nasional dan yang mengatakan kedaulatan NKRI dalam
dimanfaatkan bagi kemakmuran dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, ancaman.
kesejahteraan rakyat Indonesia. pemberdayaan dan pengembangan Insiden Ambalat sebagai salah satu
Dalam perspektif geografis, Indonesia sumber daya alam bagi kemakmuran bukti bahwa negeri ini lemah, cenderung
adalah negara kepulauan terbesar di dunia seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan mengabaikan soal batas wilayah negara.
dengan 17.508 jumlah pulau dan memiliki UUD 1945. Sehingga persoalan Ambalat tidak jelas pola
bibir pantai terpanjang yakni 95.180 km. Hal penting lainnya mengapa penyelesaiannya dan terjadi lantaran tidak
Sesuai dengan amanat Pembukaan Indonesia perlu segera memiliki UU ini adanya hukum yang secara eksplisit
Undang-undang Dasar Negara Republik adalah karena Indonesia sudah 60 tahun mengatur tentang batas wilayah NKRI.
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : lebih merdeka, tetapi belum memiliki UU Kendati Indonesia sudah memiliki
“mengantarkan rakyat Indonesia ke depan yang mengatur tentang Wilayah Negara. sejumlah peraturan perundang-undangan
pintu gerbang kemerdekaan Negara Padahal jarang ada negara dibelahan bumi terkait dengan batas negara, tetapi
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, ini yang sudah merdeka puluhan tahun pengaturannya masih bersifat sektoral.
adil, dan makmur.” tetapi belum memiliki aturan hukum yang Misalnya, adanya Undang-undang Nomor
Dalam kaitannya dengan hal itu, usul mengatur batas wilayah negaranya, kecuali 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia,
inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. pada pasal 6 hanya mengamanatkan agar
Republik Indonesia mengenai Rancangan Namun akhirnya RUU tersebut segera ditetapkan Peraturan Pemerintah
Undang-undang tentang Wilayah Negara menjadi usul inisiatif Badan Legislasi DPR (PP) yang mengatur garis pangkal Indonesia
berdasarkan kerangka pikir yang sama RI dan pada 27 Februari 2007 telah yang dicantumkan dalam peta dengan skala

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65 39