Page 39 - MAJALAH 65
P. 39

LEGISLASI


         RUU Wilayah Negara :



         Untuk Pagari NKRI Dari Rongrongan Negara Lain



         Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A mengamatkan bahwa
         Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara
         dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-undang.





















          Pansus RUU tentang wilayah negara rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto. foto: I One



                       egara    Kesatuan   bahwa, kedaulatan negara Republik  disetujui fraksi-fraksi di DPR untuk
                        Republik Indonesia  Indonesia atas seluruh wilayah negara yang  menjadikan RUU tersebut sebagai usul
                        terletak di antara  meliputi wilayah daratan, wilayah perairan,  inisiatif DPR RI.
                        Benua Asia dan     dan wilayah udara mutlak harus memiliki  Selama ini, salah satu persoalan besar
         N Benua Australia serta           landasan hukum yang kuat.        negara kita adalah tidak dimilikinya aturan
         di antara Samudera Hindia dan Samudera  RUU tentang Wilayah Negara ini  hukum yang mengatur dan menetapkan
         Pasifik memiliki wilayah dengan kekayaan  mutlak diperlukan karena RUU ini akan  batas wilayah NKRI. Sehingga tak heran
         yang terkandung didalamnya perlu dijaga,  mengatur perbatasan sebagai dasar  bila banyak persoalan  batas wilayah dengan
         dikelola dan dikembangkan. Pengelolaan  kebijakan dan strategi untuk  negara tetangga kita selama ini. Dan tak
         wilayah dilakukan secara terencana dan  mempertahankan kedaulatan NKRI,  heran juga bila banyak pernyataan publik
         berkelanjutan serta ditujukan dan  memperjuangkan kepentingan nasional dan  yang mengatakan kedaulatan NKRI dalam
         dimanfaatkan bagi kemakmuran dan  keselamatan bangsa, memperkuat potensi,  ancaman.
         kesejahteraan rakyat Indonesia.   pemberdayaan dan pengembangan       Insiden Ambalat sebagai salah satu
            Dalam perspektif geografis, Indonesia  sumber daya alam bagi kemakmuran  bukti bahwa negeri ini lemah, cenderung
         adalah negara kepulauan terbesar di dunia  seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan  mengabaikan soal batas wilayah negara.
         dengan 17.508 jumlah pulau dan memiliki  UUD 1945.                 Sehingga persoalan Ambalat tidak jelas pola
         bibir pantai terpanjang yakni 95.180 km.  Hal penting lainnya mengapa  penyelesaiannya dan terjadi lantaran tidak
            Sesuai dengan amanat Pembukaan  Indonesia perlu segera memiliki UU ini  adanya hukum yang secara eksplisit
         Undang-undang Dasar Negara Republik  adalah karena Indonesia sudah 60 tahun  mengatur tentang batas wilayah NKRI.
         Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :  lebih merdeka, tetapi belum memiliki UU  Kendati Indonesia sudah memiliki
         “mengantarkan rakyat Indonesia ke depan  yang mengatur tentang Wilayah Negara.  sejumlah peraturan perundang-undangan
         pintu gerbang kemerdekaan Negara  Padahal jarang ada negara dibelahan bumi  terkait dengan batas negara, tetapi
         Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat,  ini yang sudah merdeka puluhan tahun  pengaturannya masih bersifat sektoral.
         adil, dan makmur.”                tetapi belum memiliki aturan hukum yang  Misalnya, adanya Undang-undang Nomor
            Dalam kaitannya dengan hal itu, usul  mengatur batas wilayah negaranya, kecuali  6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia,
         inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat  Indonesia.                      pada pasal 6 hanya mengamanatkan agar
         Republik Indonesia mengenai Rancangan  Namun akhirnya RUU tersebut  segera ditetapkan Peraturan Pemerintah
         Undang-undang tentang Wilayah Negara  menjadi usul inisiatif Badan Legislasi DPR  (PP) yang mengatur garis pangkal Indonesia
         berdasarkan kerangka pikir yang sama  RI dan pada 27 Februari 2007 telah  yang dicantumkan dalam peta dengan skala

                                                                             PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65  39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44