Page 35 - MAJALAH 65

LEGISLASI

RUU Timbal Balik :

Sebagai Landasan Hukum Dalam

Masalah Pidana Seluas Mungkin

Baru-baru ini, tepatnya tanggal 3 April 2008, Rapat Luar Negeri, Menteri Hukum dan
Paripurna DPR RI mengambil keputusan atas Rancangan HAM serta Jaksa Agung.
Imam menambahkan, meskipun
Undang-Undang Tentang Pengesahan Treaty on Mutual
RUU dimaksud hanya bersifat
Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian Tentang pengesahan, namun membutuhkan
Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana). ketelitian dan kecermatan dalam
melakukan pembahasan. Untuk itu,
dipandang perlu untuk membentuk
Tim Perumus yang akan meneliti dan
engesahan RUU ini dan memudahkan mobilisasi orang mencermati serta lebih mensinkronkan,
menambah daftar maupun perpindahan barang dari satu terutama berkaitan dengan materi dan
panjang RUU yang telah negara ke negara lain dapat dilakukan isi perjanjian dengan rumusan dan
disahkan DPR RI dengan cepat dan canggih. Sehingga ketentuan dalam batang tubuh dan
P terutama dalam dengan kemajuan tersebut, sangat penjelasan RUU.
kaitannya dengan perjanjian kerjasama berpeluang terjadinya suatu tindak Sesuai dengan sifat dari RUU yang
antar negara, khususnya dalam pidana yang bersifat transnasional. akan mengesahkan suatu perjanjian,
masalah hukum pidana. Oleh karenanya, untuk dalam hal ini kata Imam, Pansus tidak
RUU tentang Pengesahan meningkatkan efektifitas lembaga mengubah materi dan isi perjanjian
Perjanjian Tentang Bantuan Timbal penegak hukum guna mencegah dan yang menjadi satu kesatuan dengan
Balik Dalam Masalah Pidana, memberantas tindak pidana RUU.
merupakan RUU yang akan transnasional diperlukan suatu Namun, beberapa perubahan dan
mengesahkan suatu perjanjian perangkat hukum dan memperluas penyempurnaan rumusan secara
kerjasama tentang bantuan timbal balik kerjasama dengan berbagai negara redaksional terutama dalam penjelasan
dalam masalah pidana dengan dalam upaya penegakan hukum dan umum menyangkut ruang lingkup
beberapa negara. Perjanjian ini pemberantasan kejahatan dengan bantuan yang dapat diberikan
ditandatangani pada tanggal 29 mengadakan perjanjian ekstradisi atau berdasarkan perjanjian, perlu dilakukan
Nopember 2004 di Kuala Lumpur perjanjian bantuan timbal balik dalam penyesuaian dan sinkronisasi dengan
Malaysia. masalah pidana. isi perjanjian tersebut.
Negara-negara tersebut adalah, Perjanjian bantuan timbal balik Hal ini sangat penting untuk
Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, dalam masalah pidana diperlukan menjadi perhatian mengingat RUU
Republik Indonesia, Republik karena untuk penyidikan, penuntutan tersebut akan mengesahkan suatu
Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni dan proses peradilan pidana yang tidak perjanjian yang menjadi landasan
Myanmar, Republik Filipina, Republik cukup hanya mengekstradisi pelaku hukum bagi para pihak untuk
Singapura, Kerajaan Thailand, dan kejahatan, tetapi juga sangat diperlukan memberikan bantuan timbal balik
Republik Vietnam. bantuan keterangan, data dan saksi bagi dalam masalah pidana seluas mungkin,
Menurut Ketua Pansus RUU pemeriksaan pelaku kejahatan. meliputi penyidikan, penuntutan dan
tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Dalam rangka melakukan proses peradilan pidana. Dengan
Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah pendalaman materi perjanjian yang adanya ruang lingkup perjanjian yang
Pidana, H. Imam Anshori Saleh (F- menjadi satu kesatuan dengan RUU, telah ditentukan, dalam
KB), awalnya perjanjian ini diadakan Pansus telah melakukan rapat kerja, pelaksanaannya para pihak tidak boleh
tidak terlepas dari adanya rapat dengar pendapat maupun rapat melakukan penyimpangan dari ruang
perkembangan tindak pidana yang dengar pendapat umum, baik dengan lingkup bantuan dimaksud.
semakin canggih, serta perkembangan pakar hukum pidana Rudi Satrio, Berdasarkan kesepakatan fraksi-
ilmu pengetahuan dan teknologi yang Bareskrim, maupun dengan Badan fraksi, tanggal 26 Maret 2008, dilakukan
mengakibatkan satu negara dengan Intelijen Negara. Selain itu, Pansus juga pengambilan keputusan Tingkat I, dan
negara lain seakan-akan tanpa batas melakukan rapat kerja dengan Menteri Pansus telah menyetujui draft RUU

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65 35