Page 51 - MAJALAH 65

KUNJUNGAN KERJA

tingkat kesehatan masyarakat pada
umumnya masih rendah, tingkat
pendidikan masih rendah, dan sarana
dan prasarana sekolah, perpustakaan
masih sangat terbatas.
Mengenai tanda Patok pada wilayah
perbatasan, Pangdam menjelaskan,
sepanjang perbatasan darat RI-
Malaysia terdapat 19.328 buah patok
batas dengan kondisi patok saat ini 270
patok hilang yang diduga sengaja
dipindah oleh pihak Malaysia dan di
klaim sebagai wilayah Malaysia.
Selain ada beberapa patok yang
hilang, Tono juga menyampaikan ada 48
patok dalam kondisi rusak, 6 patok
miring, 5 patah, 4 retak, 2 lepas, 2
tertimbun tanah, dan 1 patok roboh yang
disebabkan oleh faktor manusia seperti
pencurian kayu (illegal Logging) dengan
Pusat Latihan Elektronika dan Tim Kunker yang dipimpin Wakil menggunakan alat berat maupun faktor
Pengendalian Senjata (Puslatlekdalsen). Ketua Komisi I DPR Sidarto alam seperti tanah longsor.
Tim juga sempat menyaksikan Danusubroto (PDI-P) beranggotakan Tono menambahkan, TNI sering
pengoperasian peralatan simulator 20 orang, yaitu Yuddy Chrisnandi (F- menemukan kasus illegal logging yang
latihan perang laut yang berada di ruang PG), Joeslin Nasution (F-PG), di lakukan oleh pihak Malaysia, sehingga
cubikel Action Speed Takticel Training Hajriyanto Y. Thohari (F-PG), Afifuddin banyak mesin-mesin berat milik
(ASTT). Thaib (F-PG), Yorris TH. Raweyai (F- pengusaha Malaysia yang disita oleh
PG), R.K.Sembiring Meliala (F-PDIP), TNI.
Malaysia Sering Melanggar Permadi (F-PDIP), Sabam Sirait (F- “TNI tidak dapat melakukan
Wilayah RI PDIP), Syarif Hasan (F-PD), Shidki tindakan apapun terhadap para pelaku-
Rawannya daerah perbatasan antara Wahab (F-PD), Deddy Djamaluddin pelaku pelanggaran karena belum
Indonesia dengan Malaysia yang berada Malik (F-PAN), M. Junaedi (F-PAN), mempunyai payung hukum untuk
di Pulau Kalimantan saat in semakin Marwan Ja’far (F-PKB), Helmi Faishal memberikan sanksi kepada para pelaku
terasa. Hal tersebut dapat dilihat dari Zaini (F-PKB), Luthfi Hasan Ishaaq (F- illegal logging,” ujarnya.
banyaknya pelanggaran yang dilakukan PKS), Bagus Suryama (F-PKS), Ali Menanggapi permasalahan tersebut,
baik oleh warga negara Indonesia Mochtar Ngabalin (F-BPD), Anggota Komisi I Permadi (F-PDIP),
maupun Malaysia seperti sering Suprihartini (Sekretariat Komisi I), yang ditemui selepas melakukan
terjadinya illegal logging, illegal fishing, Sugeng Riyadi (Sekretariat Komisi I), dan pertemuan dengan Pangdam VI/
dan traficking. Selain itu banyak pula Begi Hersusanto (Staf Ahli Komisi I). Tanjung Pura mengatakan, Komisi I
patok-patok perbatasan antara RI dan Pada hari pertamanya kunjungan DPR sering kali melakukan kunjungan
Malaysia yang hilang atau bergeser dari kerja di Provinsi Kalimantan Timur, Tim kerja ke Provinsi Kalimantan, dan
tempat semula. Kunker melakukan pertemuan dengan permasalahan yang ditemui lebih banyak
Pelanggaran-pelanggaran tersebut Pangdam VI/Tanjung Pura. Dalam mengenai masalah Patok perbatasan
dapat terjadi dikarenakan lemahnya pertemuannya kali ini Tim ingin dan illegal logging. Permadi juga
pengawasan dan fasilitas penunjang mengetahui mengenai perbatasan dan menambahkan bahwa Komisi I sudah
yang dimiliki oleh Pemerintah dalam hal konflik serta rencananya akan membahas memberikan penjelasan kepada
ini TNI yang memiliki tugas menjaga mengenai kekuatan, kondisi dan Pemerintah Pusat, namun menurutnya
keamanan negara. masalah-masalah yang ada di wilayah tidak ada tindak lanjutnya.
Menyikapi permasalahan tersebut, perbatasan. “Komisi I sering datang ke Provinsi
Komisi I DPR RI yang membidangi Dalam pertemuan tersebut, Kalimantan, kami juga sering
masalah Pertahanan, Keamanan dan Pangdam VI/Tanjung Pura Mayjen membicarakan kepada Panglima TNI
Telekomunikasi, dalam Reses Masa TNI Tono Suratman menjelaskan dan Menkopolhukam, namun tidak ada
Persidangan III Tahun 2007-2008 bahwa kondisi alutsista baik udara, darat tanggapan,” ujar Permadi.
melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) maupun sungai yang berada di daerah Permadi juga menegaskan, sebaiknya
ke Provinsi Kalimantan Timur pada perbatasan sangat terbatas. Alat anggota Kodam VI/Tanjungpura yang
tanggal 5 s/d 8 Mei 2008. komunikasi juga masih sangat terbatas, bertugas di wilayah perbatasan harus

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65 51