Page 54 - MAJALAH 65
P. 54

KUNJUNGAN KERJA


            kembali putih. “Kalau tidak segera  dan penuntutan 2 kasus.        dengan kondisi sosial masyarakat.
            dibersihkan, bukan tidak mungkin aktifitas  Untuk mengamankan hutan di Kalbar,  Dari aspek Peraturan Perundang-
            pembalakan hutan secara liar pasca  Dinas Kehutanan mempunyai Polisi  undangan terkendala dengan pelaksanaan
            penertiban akan kembali marak,” katanya.  Kehutanan berjumlah 100 orang. Polisi  Inpres Nomor 4 Tahun 2005 Tentang
               Senada dengan itu anggota dari Fraksi  Kehutanan tersebut menurut Agus sudah  Percepatan Penanggulangan Illegal
            Partai Bintang Reformasi,  H. Rusman  dilengkapi dengan persenjataan laras  Logging, dimana koordinasi dan sosialisasi
            H.M. Ali mengatakan, maraknya illegal  panjang maupun laras pendek. Selain itu  belum terlaksana secara maksimal.
            logging di Provinsi Kalbar membawa  Dinas Kehutanan juga bekerja sama  Hal ini berdampak pada pemahaman
            keprihatinan yang mendalam di Komisi IV.  dengan Polisi Hutan Reaksi Cepat, yang  jiwa dan semangat Inpres tidak dipahami
               Menurut Menteri Kehutanan hampir  mana polisi ini mempunyai peralatan yang  secara mendalam dan memunculkan
            20 sampai 30 kapal per hari yang  lebih lengkap.                   arogansi sektoral.
            mengangkut kayu-kayu tersebut, dan                                    Selain itu, pelaksanaan Peraturan
            kayu-kayu itu kemudian banyak diekspor  Illegal Logging Kalbar Sangat  Menteri Kehutanan Nomor P55 Tahun
            ke Malaysia. “Sampai-sampai Malaysia  Spesifik                     2006 hanya mengatur kayu bulat/log,
            membuat pelabuhan khusus untuk      Sementara itu Kapolda Kalimantan  sedang khusus kayu  olahan tidak diatur
            menerima kayu-kayu illegal                                                 didalamnya.     Zainal
            tersebut,” kata Rusman.                                                    mengusulkan agar wewenang
               Dalam kasus itu yang lebih                                              penertiban fako oleh industri
            memprihatinkan,   kata                                                     (khusus kayu olahan) perlu
            Rusman, banyak aparat-                                                     secara  selektif  dalam
            aparat kita yang terlibat untuk                                            pemberian sertifikat kepada
            memuluskan jalannya illegal                                                industri.
            logging. Dalam hal ini Rusman                                                 Dari aspek penegakan
            menanyakan, apakah cukong-                                                 proses penegakan hukum,
            cukong pembalakan liar itu                                                 Zainal melihat perlunya waktu
            sudah tertangkap.                                                          yang lama menunggu hasil
               Karena seperti kasus illegal                                            audit, kurang lebih empat bulan
            logging yang terjadi di Riau,                                              yang berdampak pada proses
            tidak ditemukannya cukong                                                  penyidikan.
            tersebut, dan yang tertangkap                                                 Dalam proses ini, masih
            hanyalah supir-supir truk                                                  banyak kasasi putusan
            pembawa kayu atau pemilik kapal.  Barat Zainal Abidin Ishak (masih Kapolda  pengadilan belum mencerminkan harapan
               Dalam hal ini, Komisi IV minta kepada  waktu itu) mengatakan, kasus illegal logging  masyarakat banyak. Sebagai contoh, kasasi
            Dinas Kehutanan, Kapolda dan instansi  yang terjadi di Kalimantan Barat sangat  illegal logging putusannya cenderung
            lain yang terkait untuk lebih serius lagi  spesifik, karena dari hutan sudah  ringan (3 bulan kurungan/percobaan),
            menindak praktek illegal logging yang  berbentuk kayu olahan.      sehingga kurang menimbulkan efek jera
            terjadi di Kalbar.                  Misalnya kasus “Tenda Biru”, dan  bagi pelaku.
               Selain itu, anggota dari daerah  kasus-kasus lain yang berbenturan dengan  Aspek lain yang  menjadi masalah
            pemilihan Kalbar ini juga meminta  aturan hukum seperti Peraturan Menteri  adalah kondisi geografis wilayah yang
            ketegasan Kapolda untuk menindaklanjuti  Kehutanan Nomor 55 Tahun 2006  berkaitan dengan kondisi sosial
            oknum Kepolisian yang terlibat dalam  Tentang Penataan Usaha Hasil Hutan  masyarakat. Hal ini, kata Zainal,
            pembalakan liar itu.              yang berasal dari hutan negara, kaitannya  menyangkut bahan baku kayu masih
               Pada kesempatan tersebut Kepala  dengan kewenangan penerbitan fako oleh  menjadi bahan utama dalam setiap
            Dinas Kehutanan Kalbar Agus Aman  industri.                        pembangunan di Kalbar, karena kondisi
            Sudibyo mengatakan, hasil operasi   Selama bulan Maret 2008, hasil  tanah gambut.
            pemberantasan illegal logging selama 2  penindakan illegal logging di Kabupaten  Selain itu, Disparitas harga kayu di
            tahun terakhir telah menemukan sebanyak  Ketapang adalah berupa barang bukti  Malaysia/Samatan Sarawak dengan di
            251 kasus yang jumlah barang bukti kayu  kayu olahan  sebesar 103.334 batang/  Kalbar sangat signifikan. Harga kayu di
            olahan 19.651,4697 m3 dan kayu    6.333 m3, 12 bundel dokumen kayu illegal  Kalbar Rp 800.000 per meter kubik,
            batangan 1.897,57 m3 dengan hasil lelang  dan 19 unit kapal.       sedang di Malaysia mencapai Rp
            sebesar Rp 6.964.192.000.           Adapun masalah pokok terjadinya  7.000.000 per meter kubik.
               Adapun perincian dari kasus tersebut  praktek illegal logging di Kalimantan Barat  Banyaknya industri yang tidak
            adalah, pada tahun 2007 jumlah    karena beberapa sebab yaitu aspek  memiliki areal/HPH juga menjadi
            penyidikan sebesar 205 kasus, penuntutan  Peraturan Perundang-Undangan, aspek  permasalahan tersendiri, sehingga di sini
            44 kasus dan pengadilan 12 kasus. Sedang  proses penegakan hukum dan aspek  terjadi penampungan kayu dari
            tahun 2008, jumlah penyidikan 46 kasus  kondisi geografis wilayah yang berkaitan  penebangan masyarakat. Kurangnya


            54      PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59