Page 59 - MAJALAH 65

KUNJUNGAN KERJA

perbaikan kinerja serta pola kerja. Sedangkan perusahaan besar beberapa Anggota Komisi VII lainnya.
“Harus ada perubahan, jangan sampai pemegang PKB2B yang ijinnya di Tapi, menurut Dirut Pertamina
kalau uang datang baru bisa pemerintah pusat juga terdapat Hari Sumarno, penyebab terjadi
bekerja,”tandasnya beberapa buah. Ia menyadari, pembelian BBM oleh truk batubara di
Menurutnya, kinerja pemerintah di banyaknya usaha pertambangan SPBU sebagai akibat system distribusi
beberapa daerah saat ini sangat tidak itu, menyebabkan produksi tambang yang terbuka. Pihaknya mengaku
baik, tidak jarang bupati maupun batubara terus meningkat. Tahun 2007 kesulitan untuk membatasi penjualan
gubernur kepala daerah datang ke tercatat 70 juta ton, tahun 2008 ini sebab Perpresnya tidak mengatur.
Jakarta bahkan keluar negeri hanya diperkirakan meningkat hingga “Posisi kita sulit dan serba salah.
untuk jalan-jalan dari hotel ke hotel, dari mencapai 90 juta ton. Itupun dilapangan kami telah meminta
swalayan ke swalayan bahkan hingga Namun sayang, Pemprop Kalsel bantuan aparat kemanan untuk
ke Swiss, saat ditanya katanya cari terlalu lamban dalam menertibkan mengamankan,” ungkapnya.
investor. ribuan truk pengangkut batubara yang
Pada pertemuan itu, Ali Muzanie masih menggunakan jalan umum (jalan Revisi PP No.9
mengungkapkan, di Kalsel terdapat 446 negara), sehingga mengakibatkan Terkait adanya antrian truk tersebut,
perusahaan kuasa pertambangan. Luas jalanan menjadi macet serta memicu Komisi VII DPR mendesak kepala
ijin yang dikeluarkan mencapai kerusakan. Badan Pengatur Hulu Minyak & Gas
228.556,25 hektare (ha), luas bukan Tapi Ia berjanji, kedepan Pemprop Bumi (BPH-Migas) dan PT. Pertamina
tambang 8.810,22 ha, reklamasi Kalsel akan mengeluarkan Peraturan (Persero) untuk mengusulkan kepada
6.239,57 ha, revegetasi, 3.431,54 ha Daerah (Perda) untuk melarang Pemerintah agar merevisi PP No.9
serta sarana prasarana 1.444,01 ha. angkutan tambang batubara melalui Tahun 2006 (perubahan atas PP No.5
jalan umum, tapi harus memiliki akses Tahun 2005) tentang Harga Jual
Kurang Kendali
Kurang Kendali
Kurang Kendali sendiri. Ia mengakui sudah ada Eceran BBM Dalam Negeri.
Kurang Kendali
Kurang Kendali
Saat pertemuan Tim Kunker beberapa perusahaan batubara yang Revisi PP ini dilakukan supaya
dengan Kadistamben Kalsel, Alie sudah memulai membangun jalanan dapat membatasi pendistribusian
Muzani, dikatakan, Pemerintah tersebut. BBM bersubsidi terhadap angkutan
Propinsi Kalsel tidak bisa berbuat industri karena merugikan negara
banyak untuk mengendalikan Ribuan truk menyebabkan masyarakat sering tidak
merebaknya pertambangan batubara di Selain menggunakan jalan negara, mendapat jatah BBM. Komisi VII juga
wilayah ini. Masalahnya, Pemprop truk pengangkut batubara di Kalsel juga meminta pihak Pertamina supaya
Kalsel, hanya memiliki wewenang menjadi masalah bagi masyarakat serta menjaga ketersediaan stok BBM
sebagai koordinasi, sementara perijinan pemrov Kalsel. Saat kunjungan Komisi nasional serta memperbaiki system
pertambangan berada di pemerintah VII ke Kalsel, menyaksikan sendiri distribusi.
pusat dan kabupaten. setiap harinya truk-truk batubara Masalah inipun telah menjadi
“Untuk perijinan pertambangan berjejer mengantri BBM bersubsidi di perhatian DPRD Kalimantan Selatan.
batubara melalui Perjanjian Karya SPBU. Mereka menilai BBM bersubsidi yang
Pengusahaan dan Pengelolaan Bahkan menurut Anggota Komisi tidak tepat sasaran. Ketua Komisi III
Batubara (PKP2B) wewenangnya VII Asfihani (F-Demokrat), setiap DPRD Kalsel GT. Perdana Kesuma
berada di Departemen Pertambangan harinya tidak kurang dari 2.250 truk yang sempat mendatangi Komisi VII
dan Sumber Daya Meneral,” kata Alie. antri di SPBU untuk membeli solar. DPR menginginkan agar truk-truk
Namun, lanjutnya, untuk ijin “700 ribu solar hanya cukup untuk batubara tidak lagi dapat membeli
pertambangan melalui Kuasa memenuhi kebutuhan truk itu. BBM di SPBU, karena BBM tersebut
Pertambangan (KP) berada di masing- Sehingga bila SPBU dipasok, dalam jelas bersubsidi.
masing kabupaten/kota. Tugas waktu satu jam terjual habis,” ungkap Pihaknya meminta Komisi VII
Pemprop melalui Dinas Pertambangan, Asfihani. dapat memberikan perhatian serta
hanya sebatas memantau serta Karena itu, Asfi berpendapat harus solusi terhadap masalah ini bersama
koordinasi semata, sehingga Pemprop ada tindakan tegas dari pemerintah pemerintah. Perdana menyadari
Kalsel tidak bisa mengendalikan laju supaya SPBU tidak lagi mengisi truk- Pertamina tidak dapat serta-merta
usaha pertambangan. truk pengangkut batubara. Ia yakin jika membatasi penjualan mengingat ada
“Padahal perusahaan tambang di masing-masing pihak punya keinginan peraturan yang membolehkan.
Kalsel belakangan ini sudah sama untuk menghentikan masalah ini, Karenanya ia berharapkan Komisi VII
membludak. Bayangkan, jumlah KP maka tidak akan mengalami kesulitan. dapat mendesak Pemerintah segera
yang diberikan ijin Kabupaten/Kota se “Saya harap solar yang di SPBU itu menerbitkan PP baru agar membatasi
Kalsel tercatat sedikitnya 446 KP, benar-benar untuk orang yang berhak. pembelian BBM di SPBU
dengan pemegang KP sebanyak 322 bukan untuk para industri,” tegasnya Anggota Komisi VII, Gusti
orang,” ungkap Alie yang juga mendapat dukungan dari Iskandar Sukma Alamsyah (Fraksi

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65 59