Page 58 - MAJALAH 65

KUNJUNGAN KERJA

Kunker Komisi VII ke Provinsi Kalsel, dipimpin Ketua komisi Airlangga Hartarto saat meninjau PT. Galuh Cempaka di Banjarmasin.
Foto : Suwarni.

Kalsel yang tidak menganggap penting kedatangan mereka hanya dipandang VII sepakat akan mengundang
atas kehadiran para wakil rakyat dari sebelah mata serta tidak mendapatkan ketiganya untuk hadir di Jakarta.
pusat. Terlebih paparan yang arti apa-apa. “Kami kesini untuk
disampaikan Sekda Kalsel sangat ’datar’ membela kepentingan rakyat banyak, Kondisi Pertambangan
tanpa mempromosikan berbagai tapi ternyata sia-sia saja,” katanya. Kekecewaan Komisi VII juga
kekayaan serta potensi yang bisa Sementara Ade Daud Iswandi ditujukan kepada Kepala Dinas
dikembangkan di daerah Kalsel. Nasution mengusulkan, tambang- Pertambagan (Kadistemben) Kalsel Ali
Padahal kata Asfi, momen seperti tambang yang tidak memberikan Muzanie. Pasalnya Kadistamben
itu sangat langka. Seharusnya kontribusi ke masyarakat secara Kalsel tidak dapat menjelaskan secara
dimanfaatkan sebaik-baiknya seimbang, sebaiknya ditutup saja, rinci kondisi pertambangan di
mengingat kehadiran Komisi VII dalam termasuk ketiga perusahaan pemegang wilayahnya.
rangka mencari masukan untuk PKP2B, baik itu JBG, Arutmin dan Anggota Komisi VII (FPG) Mahadi
pengembangan daerah. “Yang kami Adaro. Sinambela mempertanyakan luas areal
undang adalah Direktur Utama. Menurut Ade, dalam setahun tambang kuasa pertambangan yang
Sekarang untuk apa, kalaupun kami sesuai perhitungannya, ketiga masih tersedia, Kadis menjawab sudah
tanya, pasti tidak bisa menjawab perusahaan itu mampu menghasilkan habis. Praktis, jawaban tersebut memicu
dengan alasan bukan wewenang,” kata uang hingga Rp2,8 triliun. Bila kemarahan Mahadi.
Asfihani dari Fraksi Partai Demokrat. dikalkulasi total pengiriman batubara “Kalau lahan pertambangan sudah
Kemarahan juga disampaikan dari Kalsel mencapai 70 juta ton per habis, untuk apa lagi ada dinas
Anggota Komisi VII Watty Amir (F- tahun, dikalikan harga batubara pertambangan, sebaiknya ditutup saja.
PG) ketika General Manajer sekarang (40 dolar AS), hasilnya Kan Kadistamben sudah tidak ada
Operasional PT Adaro Priyadi dan mencapai Rp2,8 triliun. Merupakan pekerjaan. Untuk tambang maupun
Manajer Operasional PT Jorong jumlah yang fantastis. Tapi faktanya kuasa pertambangan (KP) yang
Barutama Greston (JBG) Kalsel, Mu’it daerah hanya mendapatkan kurang dari bermasalah diserahkan saja ke polisi,”
Makruf yang mewakili Dirutnya RP.70 miliar. cetusnya.
hendak menyampaikan kondisi dan “Sangat tidak sebanding. Harusnya “Pak Ali Muzanie boleh
potensi perusahaannya. Mu’it pun daerah mendapatkan dana minimal 5 mengeluhkan soal dana pembagian
diputuskan tidak perlu menyampaikan kali lipat dari Rp70 miliar. Kalau begini yang tidak adil, tetapi pengelolaan dana
keterangan apapun. siapa yang dapat duit, siapa yang dan kinerja juga harus diperbaiki.
Watty Amir mengatakan semua merana. Harus ada timbal baliknya Bagaimana mungkin data tentang
yang disampaikan sudah ada dong,” tukas Ade. pertambangan tidak lengkap. PKP2B
dimakalah, sedangkan jika dilakukan Perusahaan tambang boleh tetap memang kewenangan pusat, tapi jika
pendalaman dirasa percuma mengingat beroperasi, asalkan masyarakat benar- ternyata di daerahpun tidak ada data
perwakilan yang hadir tidak dapat benar mendapatkan berkah, pendidikan KP kemana lagi kami akses,” tambah
mengambil keputusan. dan kesehatan gratis, jalan mulus dan Mahadi.
Kekecewaan yang sama juga kesejahteraan yang memadai. Karena Ia berpendapat, untuk memperbaiki
diungkapkan oleh beberapa anggota ketidakhadiran tiga Dirut perusahaan sistem pertambangan di Indonesia yang
Komisi VII lainnya, karena merasa tambang itu, maka Tim Kunker Komisi kondisinya carut marut, perlu ada

58 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65