Page 60 - MAJALAH 65

KUNJUNGAN KERJA

Golkar) mengingatkan selama ini belum kelangkaan elpiji menurut anggota dari Lebih lanjut Najib mengatakan,
pernah ada SPBU yang menjual BBM Fraksi PAN ini, adalah akibat adanya apabila pemerintah tidak berusaha
tidak bersubsidi. baik dari Pulau Jawa disparitas harga yang cukup signifikan memberikan jaminan kontinuitas
maupun diluar Pulau Jawa, sehingga membuat kalangan pemakai elpiji 50 keberadaan gas baik yang elpiji 12 kg
orangpun terpaksa membeli di SPBU kg beralih menggunakan elpiji 12 kg. maupun elpiji 3 kg, maka masyarakat
yang sama. Dengan demikian, Najib akan mendapatkan beban baru akan
Namun ia memberikan apresiasi mengusulkan kepada pemerintah adanya kelangkaan. “Kalau seperti ini
terhadap itikad baik dari DPRD Kalsel. sebaiknya mengalah dengan (ada kelangkaan), masyarakat bisa
Karena dinilai sudah ada sinergi yang memberikan subsidi ke elpiji 50 kg, kembali ke mitan. Ini merupakan
bagus antara DPRD dan Pemerintah sehingga tidak ada kelangkaan di pasar ancaman kegagalan konversi mitan ke
Daerah Kalsel. Gusti sepakat BBM baik yang elpiji 3 kg maupun elpiji 50 gas,” tandasnya.
yang ada di SPBU merupakan BBM kg. Masyarakat dipasar itulah yang Untuk itu ia mendesak pemerintah
bersubsidi, sehingga harus diberikan harus dipikirkan, sehingga masyarakat perlu turun tangan dalam mengatasi
pada yang berhak.
Tim Kunker Komisi VII ke Kalsel
dipimpin Ketua Komisi Airlangga
Hartarto diikuti beberapa anggota dari
Fraksi Golkar Mahadi Sinambela,
Kahar Muzakir, Agusman Effendi,
Watty Amir, Budi Harsono, Gusti
Iskandar Sukma Alamsyah Zainudin
Amali, Syamsul Bachri. Dari Fraksi
PDIP Effendi Simbolon, Royani
Haminullah, Ben Vincent Djeharu,
Ismayatun, Hendarso Hadiparmono,
Iedil Suryadi.
Tamam Achda, Yusuf Rizal
Tjokroaminoto dari Fraksi PPP,
Asfihani, Sofyan Ali dari Fraksi
Demokrat. Alvin Lie dari Fraksi
Golkar. Fuad Anwar, Bahrudin Nasori
dari Fraksi PKB, Ami Taher dan
Zulkieflimansyah dari Fraksi PKS serta Kunker Komisi VII ke Provinsi Jatim, dipimpin Wakil Ketua Sutan Bhatoegana saat
Ade Daud Iswandi Nasution dari meninjau pabrik pengelolaan ikan di daerah Muncar, Banyuwangi. Foto : Dian
Fraksi PBR

Kelangkaan Elpiji 12 kg yang beralih dari mitan ke gas tidak permasalahan yang timbul akibat
Sementara Tim Komisi VII ke risau. pemberlakukan konversi mitan ke gas.
Propinsi Jawa Timur yang dipimpin Pemberian subsidi elpiji 50 kg yang Pihaknya akan memback-up program
Wakil Ketua Komisi Sutan Bhatoegana notabene pemakainya kalangan tersebut supaya proyek konversi mitan
dari Fraksi Demokrat menemukan perusahaan, perhotelan, dan restaurant, ke gas elpiji berhasil.
adanya kelangkaan Elpiji 12 kg, lantaran hemat Najib hanya bersifat sementara
Memprihatinkan
Memprihatinkan
Memprihatinkan
Elpiji 50 kg yang tidak disubsidi beralih dan tidak permanent. “Pemberian Memprihatinkan
Memprihatinkan
ke ukuran lebih kecil. Disparitas harga subsidi 50 kg hanya dilakukan saat Temuan lainnya saat Tim
ini memancing masyarakat untuk transisi konversi mitan ke elpiji,” Kunjungan Kerja Komisi VII DPR
beralih ke elpiji 12 kg yang bersubsidi.. tegasnya. yang meninjau Provinsi Jawa Timur
“Tidak mustahil apabila Pertamina Apabila semua sudah berjalan mendesak Bupati Banyuwangi agar
secara formal menyatakan sudah lancar, menurut anggota dari daerah pabrik-pabrik pengolahan ikan di
melaksanakan pemberian subsidi tetapi pemilihan Jawa Timur subsidi elpiji 50 daerah Muncar lebih bernuansa
prakteknya produksi tidak sebanyak kg dikurangi secara bertahap hingga lingkungan guna menekan pencemaran
yang diminta pemerintah, karena harga sesuai dengan harga dipasaran. lingkungan. Pasalnya pencemaran
pertamina tidak mau rugi,” ujar Kemudian dia menjelaskan bahwa lingkungan di sekitar pabrik pengolahan
Muhammad Najib usai pertemuan pemberian subsidi 50 kg dilakukan oleh ikan sudah sangat memprihatinkan.
dengan Sekretaris Daerah Prov. Jawa pemerintah, karena Pertamina tidak Masyarakat Muncar banyak terkena
Timur di Surabaya mau apabila mengalami kerugian penyakit kulit akibat pembuangan
Atau kemungkinan lain penyebab apabila sudah berbentuk persero. limbah yang tidak sesuai dengan

60 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65