Page 61 - MAJALAH 65

KUNJUNGAN KERJA

prosedur. Hal tersebut ditegaskan Munawir (F-PKS) mengatakan, Kabupaten Probolinggo, Komisi VII
Ketua Tim Kunker Komisi VII DPR ke pengolahan lingkungan perlu studi yang melihat proyek tersebut baru sampai
Provinsi Jawa Timur Sutan Bhatoegana terintegrasi. tahap konstruksi. Pembangunan
(F-PD) ketika melakukan pertemuan Sementara itu, Soeharso Monoarfa pembangkit baru itu dilakukan di atas
dengan Bupati Banyuwangi di kantor (F-PPP) mengungkapkan, IPAL lahan sekitar 30 hektar di kawasan
Bupati. terpadu bisa menjadi sumber pantai Kabupaten Probolinggo yang
“Kalau Pemda mau membenahi kita pendapatan asli daerah (PAD) ke masih terletak di komplek PLTU Paiton.
tunggu saja, tetapi kalau menyerah ya depan dengan cara pembangunan Menurut Project Manager PLTU
terpaksa ditutup dahulu tempat itu,” gorong-gorong yang dilaksanakan oleh Paiton 9 Affianto Hapsoro, PLTU
tegas Sutan. perusahaan daerah yang kemudian Paiton ditargetkan selesai Maret 2010.
Sutan menambahkan, pabrik di disewakan kepada pihak swasta. Unit ini rencananya akan memasok 660
daerah Muncar harus berupaya untuk Dalam penjelasannya kepada mega watt ke sistem Jawa-Bali. Volume
membeli peralatan instalasi pengolahan Komisi VII DPR, Sekretaris Daerah pasokan ini merupakan bagian dari
program penambahan daya listrik
secara nasional sebesar 10.000 mega
watt.
Selain PLTU Paiton Unit 9,
pembangunan pembangkit listrik juga
dilaksanakan di sejumlah daerah. Di
Jawa Barat antara lain di Suralaya,
Inderamayu, dan Pelabuhan Ratu.
Adapun di Jawa Tengah antara lain di
Rembang dan Cilacap. Sementara di
Jawa Timur antara lain di Probolinggo,
Pacitan, dan Tuban.
“Kami mohon kepada pemerintah
daerah dan pemerintah pusat untuk
memberikan kemudahan dalam proses
berbagai perizinan agar pembangunan
sesuai target,” kata Affianto.
Dalam kesempatan tersebut Pimpinan
Tim Kunker Sutan Bhatoegana
mengharapkan perlunya payung
hukum untuk mengatur tata niaga batu
bara. “Selama ini, pengusaha batu bara
lebih suka menjual batu bara ke luar
air limbah (IPAL). Banyuwangi Sukardi mengakui negeri karena harganya lebih tinggi.
Sutan juga meminta agar para penyebab banyaknya terjadi Akibatnya, pasokan dalam negeri
pengusaha yang beroperasi di daerah pencemaran di daerah Muncar adalah terutama untuk unit-unit pembangkit
Muncar tidak tinggal diam melihat akibat dari lemahnya fungsi kontrol listrik rawan krisis pasokan,” papar
ligkungan yang tercemar limbah akibat untuk monitoring, evaluasi dan sistem Sutan.
beroperasinya pabrik mereka. “Masalah pengendalian terhadap penyimpangan Komisi VII DPR-RI akan
limbah harus menjadi perhatian serius pemanfaatan ruang sesuai dengan mendorong pemerintah pusat
dari para pengusaha, pencemaran air, peruntukan lahan. membuat payung hukum untuk
udara, suara, dan tanah tidak boleh Selain itu, kurangnya pemahaman mengatur pengendalian volume ekspor
dianggap remeh,” ujarnya. tentang arti penting manfaat penataan batu bara. Konkretnya, Komisi VII akan
Jika selama ini banyak penduduk ruang dan pengendalian lingkungan mengusulkan agar penjualan batu bara
yang mengolah limbah ikan menjadi hidup, serta lemahnya penegakan diprioritaskan untuk kepentingan dalam
minyak ikan seperti dituturkan kepala hukum terhadap pelaku pelanggaran negeri atau domestic market obligation.
desa Muncar, maka Sutan berharap juga diakui sebagai penyebab masih Dengan demikian, target penambahan
limbah yang dikeluarkan oleh pabrik sering terjadi pencemaran di daerah listrik sebesar 10.000 mega watt sampai
dikelola menjadi bersih dan masyarakat Muncar. akhir 2009, bisa benar-benar
sekitar lebih dilibatkan dalam terlaksana. (sw,da)
pengolahannya. Pembangunan Konstruksi
Senada dengan Sutan Bhatoegana, Dalam kunjungannya ke proyek
Anggota Komisi VII DPR Wahyuddin pembangunan PLTU Paiton Unit 9 di

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65 61