Page 52 - MAJALAH 65
P. 52
KUNJUNGAN KERJA
bertindak tegas dan berani terhadap pelaku-pelaku kemungkinan kapal patroli dari Police Marine dan TDM
pelanggaran yang berasal dari Malaysia, karena Kodam milik Malaysia masuk ke wilayah Indonesia. Selama ini
adalah penguasa pada daerah tersebut. menurut Danlanal dalam upaya TNI AL menghalau
“Sebaik Anggota TNI yang berada pada perbatasan pesawat pengintai Malaysia hanya menggunakan Radio
harus tegas, kalau perlu pelaku-pelakunya di tembak di Telekomunikasi yang beroperasi 18 jam perhari, sehingga
tempat, karena kalau dibiarkan lama-lama Malaysia ketika Radio Telekomunikasi tidak beroperasi pesawat
semakin kurang ajar” tegas Permadi. pengintai Malaysia melakukan pelanggaran lagi.
Pada hari kedua kunjungan kerjanya ke Provinsi “Ketika pesawat pengintai Malaysia melewati
Kalimantan Timur, Tim Kunker melakukan peninjauan perbatasan, seringnya dilakukan ketika Radia
pembangunan Lanud dan Lantamal di kota Tarakan. Telekomunikasi tidak beroperasi,” tambah Hadi.
Ternyata dalam kunjungannya Komisi I mendapatkan Mendengar paparan keamanan yang disampaikan
informasi dari Danlanal Tarakan Kol TNI Hadi Susilo, Danlanal dan Dansatrad tersebut, Sidarto Danusubroto
bahwa klaim perbatasan antara Indonesia-Malaysia di menyatakan betapa lemahnya alat utama system senjata
wilayah perairan di Blok Ambalat hingga kini belum (Alutsista) yang dimiliki Indonesia saat ini.
berakhir. Padahal, RI sudah membangun mercusuar Sebagai bentuk dukungan terhadap TNI secara
sebagai tanda kedaulatan sejak kasus ini muncul ke keseluruhan, Komisi I DPR berjanji akan mendukung
permukaan tahun 2004-2005. Buktinya, sebulan terakhir sepenuhnya pembangunan Lanud Tipe C dan Mako
ini pesawat pengintai dari Tentara Diraja Malaysia Lantamal di Tarakan yang semula di Makasar.
(TDM) selalu bolak-balik masuk ke Dalam Wilayah Secara politik, Sidarto mengatakan Komisi I DPR
Indonesia. akan menekan pemerintah pusat agar anggaran TNI
“Selama bulan April berdasarkan pantauan Radar tahun ini dan kedepannya tidak ada pemengkasan, dan
225 (Satradar Mamburungan) terdapat 3 pelanggaran, meminta agar pemerintah lebih memperhatikan
berupa pesawat pengintai Tentara Diraja Malaysia masuk mengenai kondisi dan permasalahan yang ada di
ke wilayah Indonesia yang kini di klaim oleh pihak perbatasan.
Malaysia,” ungkap Hadi Susilo. “Kami Komisi I akan menekan Pemerintah Pusat agar
Dansatrad 225/Tarakan Letkol TNI Bambang Anggaran APBN untuk TNI ditingkatkan dan
Sugiarto menambahkan, pelanggaran ini tidak hanya kedepannya tidak ada pemengkasan,” ujar Sidarto.
terjadi di bulan April 2008, tetapi awal Mei 2008, tambah, Sidarto juga menegaskan, saatnya Pemkot Tarakan
terjadi dua kali pelanggaran dalam sehari, yakni pagi hari meminta kepada pemerintah pusat untuk pembangunan
sekitar pukul 11.00 dan sore pukul 16.00 Wita. kedua institusi yaitu Pembangunan Lanud Tipe C di
“Karena selama ini setiap harinya radar yang kita miliki dekat Bandara Juwata dan lokasi pembangunan
hanya beroperasi maksimal 18 jam per hari dan sebulan Lantamal di Mamburungan.
ada hari libur, maka tidak semua pelanggaran yang “Ini tidak boleh ditunda, mengingat betapa
dilakukan pihak Malaysia terdeteksi oleh kita,” tegas pentingnya keberadaan dua unsur TNI ini di daerah
Bambang. perbatasan dalam menjaga keutuhan NKRI dari segala
Danlanal Marsma TNI Hadi Susilo menegaskan, gangguan keamanan oleh pihak asing,” tegas Sidarto.
untuk penjagaan di perairan saat ini ada KRI yang selalu (ol,Jay)
stand by di Sebatik, Nunukan, sehingga sangat kecil
52 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65