Page 68 - MAJALAH 65
P. 68

KUNJUNGAN KERJA


            kira cocok tapi jumlah yang lulus kita  sesuai dengan target dan ketentuan  penyerapan di tingkat pemerintah
            agak berbeda, jumlah yang lulus itu  yang berlaku.                 kabupaten. Salah satu faktor
            sudah 1.128, jadi yang belum lulus  Dia juga menegaskan bahwa untuk  penghambat penyerapan anggaran
            adalah 73. Ini yang belum masuk data  tahun 2008 akan sangat terpengaruh  pendidikan di tingkat kabupaten
            base,” kata Sumarna.              dengan adanya kebijakan pemerintah  menurut Ruth Nina karena pimpinan
               Lebih jauh ia menjelaskan      terhadap revisi penundaan anggaran  kabupaten kurang paham atau terjadi
            permasalahan yang muncul adalah   sebesar 15%, terutama yang esensi dan  pergantian Kepala Dinas Pendidikan.
            ketika hasil tes sudah lulus tetapi  substansinya langsung menyentuh  “Mungkin pihak dari pimpinan
            pemberkasan menjadi PNS  belum ada  pada siswa dan guru. Diantaranya dana  kabupaten tidak paham atau
            Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas  Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  pergantian Kepala Dinas Pendidikan
            (SPMT). “Itu adalah menjadi       dan dana sertifikasi dan kualifikasi guru,  yang sangat-sangat cepat sehingga
            tanggungjawab dari pemerintah daerah  mengingat selama ini sumber  mengganggu penyerapan dan
            masing-masing. Semantara pemerintah  pendanaan untuk melaksanakan  mengganggu kebijakan pendidikan
            daerah masing-masing di Tingkat II  program prioritas pendidikan di  yang sudah diterapkan oleh kami di
            pemberkasannya belum diurus,”     Kalimantan Tengah bersumber dari  pusat,” katanya.
            katanya.                          dana APBN dan APBD.
                                                Menanggapi pertanyaan mengenai  Kesiapan menyambut VIY
            Pungutan BOS                      penerapan program BOS tunai dan     Di bidang pariwisata, Komisi X
               Sementara itu Tim Kunker Komisi  BOS buku, ia mengatakan berjalan  DPR RI mempertanyakan kesiapan
            X ke Kalteng yang dipimpin Wakil  dengan baik dan lancar sesuai dengan  Pemda menyambut Visit Indonesia
            Ketua Heri Akhmadi masih          ketentuan yang berlaku dan harapan  Year (VIY) 2008. Menurut Kepala
            menemukan beberapa hal yang       masyarakat. Kalaupun ada kendala,  Dinas Pariwisata dan Seni Budaya
            menghambat program Bantuan        katanya  itu hanya masalah       Provinsi Kalimantan Tengah IAnung
            Operasional Sekolah. Dengan tegas  keterlambatan dalam pemberian dana  Setyadi, Gubernur Kalimantan Tengah
            Heri mengatakan program BOS belum  bantuan BOS ke sekolah-sekolah yang  telah meminta seluruh Bupati dan
            sesuai harapan masyarakat.        letaknya sangat jauh dan terpencil  Walikota se-Kalimantan Tengah untuk
               “ Saya menyangkal bahwa program  dikarenakan keterbatasan sarana  membantu mensukseskan program
            BOS sudah sesuai dengan harapan   tranportasi dan itupun hanya masalah  pemerintah tersebut.
            masyarakat. Pasalnya tim kunjungan  waktu saja.                       Diantaranya meningkatkan sistem
            kerja Komisi X masih menemukan      Masih terkait dengan bidang    informasi dan promosi kepariwisataan
            adanya pungutan-pungutan dari pihak  pendidikan ini, anggota TimKunker  daerah serta menyusun rencana Induk
            sekolah kepada para siswanya, misalnya  Ruth Nina M Kedang (F-PDS) menilai,  Pengembangan Pariwisata daerah yang
            pungutan untuk uang foto copy bahan  di era otonomi, terkadang pemerintah  meliputi pengembangan produk,
            soal ulangan dan untuk pengadaan  provinsi tidak dapat campur tangan atas  pemasaran serta sarana dan pelayanan/
            buku materi pelajaran, juga masih belum  kebijakan yang diambil pemerintah  sumber daya manusia.
            meratanya siswa yang memiliki buku  kabupaten. Ia mencontohkan ada salah  Selain itu, salah satu langkah yang
            materi pelajaran,” tegasHeri.     satu pemerintah provinsi yang    telah ditempuh adalah peresmian
               Untuk itu dia menekankan pada  kewalahan menangani salah satu   peluncuran kapal wisata susur Sungai
            Gubernur dan Kadinas pendidikan   kabupatennya yang mengalami      Raha’i Pangun pada tanggal 14 Maret
            setempat agar lebih memperhatikan  pergantian Kepala Dinas Pendidikan  2008 oleh Gubernur Kalimantan
            mutu pendidikan supaya dapat      sampai dua kali dalam kurun waktu satu  Tengah di Dermaga Tangkiling.
            ditingkatkan lagi. Selain itu diminta  agar  tahun.                   Daerah yang terkenal dengan obyek
            Pemda lebih memperhatikan           Lebih jauh, Ruth Nina menjelaskan  wisata andalan seperti Taman Nasional
            kesejahteraan para guru maupun para  bahwa khusus untuk wilayah Provinsi  Tanjung Puting, Suaka Margasatwa
            tenaga pendidik dengan cara       Bengkulu, penyerapan anggaran    Lamandau, Pantai Kubu dan
            menaikkan tunjangan mereka, serta  pendidikan termasuk baik. “Kalau saya  Arboterum ini  akan tetap berusaha
            kualitas para guru dan tenaga para  melihat data-data dan penyerapan  mengembangkan dan memajukan
            pendidik agar lebih ditingkatkan lagi  anggaran sangat baik, khususnya  daerah wisata lain agar menjadi bagian
            mengingat mereka punya peran      anggaran-anggaran yang ditransfer dari  wisata yang unggul.
            penting dalam kemajuan pendidikan di  pemerintah pusat langsung ke sekolah.  Sedangkan temuan Komisi X di
            negeri ini.                       Apakah itu BOS, apakah itu BOS   Bengkulu antara lain kurangnya
               Sebelumnya Kepala Dinas        Buku, apakah itu BOS Reguler,”   promosi terhadap peninggalan sejarah
            Pendidikan Provinsi Kalteng, Drs.  katanya.                        Benteng Marborough. Keberadaan
            Hardy Rampay, menerangkan           Namun demikian, penyerapan     benteng ini sampai sekarang jarang
            pelaksanaan anggaran dari tahun   anggaran pendidikan yang termasuk  diketahui masyarakat meskipun
            2006–2008 terlaksana dengan baik  baik di tingkat provinsi tidak diikuti  perannnya sangat penting dalam


            68      PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73