Page 35 - MAJALAH 90
P. 35
LEGISLASI
Farmasi, Alat kesehatan dan PKRT ser- tugas dan fungsi dari badan tersebut. juga memberikan peran serta ma-
ta keamanan, mutu dan gizi Pangan Pelaksanaan pengawasan Sediaan syarakat dimana masyarakat memi-
Olahan. Farmasi, Alat Kesehatan, PKRT, dan liki kesempatan untuk berperan serta
Pengujian laboratorium terhadap Pangan Olahan dalam RUU ini di- yang seluas-luasnya dalam mewujud-
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, PKRT, lakukan oleh Badan Pengawas Obat kan perlindungan masyarakat dari ba-
dan Pangan Olahan yang beredar ini dan Makanan atau yang lebih dikenal haya yang disebabkan oleh penggu-
dilaksanakan oleh Badan Pengawas. Badan POM. naan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan,
Bab selanjutnya RUU ini mengatur Badan POM melaksanakan tugas PKRT, dan Pangan Olahan yang tidak
tentang Pemeriksaan Sarana dan pemerintahan di bidang pengawasan tepat dan/atau tidak memenuhi stan-
Pengambilan Contoh. Bab ini me- Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, PKRT, dar dan persyaratan.
ngatur tentang pemeriksaan dan pen- dan Pangan Olahan, yang dikoordina- Peran serta masyarakat diarahkan
gambilan contoh yang dilakukan oleh sikan oleh menteri yang bertanggung untuk meningkatkan dan mendaya-
tenaga pengawas serta kewajiban dari jawab di bidang kesehatan. gunakan kemampuan yang ada pada
pelaku usaha dalam rangka tanggung RUU ini juga mengatur tentang masyarakat dalam rangka pengawasan
jawabnya atas tempat dilakukannya Pembinaan, dimana dalam bab ini dia- Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, PKRT
pemeriksaan dan pengambilan con- tur tentang lembaga yang melakukan dan Pangan Olahan.
toh oleh tenaga pengawas. pembinaan serta bentuk-bentuk dari Peran serta masyarakat ini dapat
Pemeriksaan sarana dan pengam- pembinaan yang dilakukan. dilakukan oleh perorangan, kelompok,
bilan contoh dilakukan terhadap pere- Pembinaan ini menjadi bagian atau badan/lembaga yang diseleng-
daran Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dari tugas, fungsi dan kewenangan garakan oleh masyarakat.
dan PKRT sesuai dengan standar dan dari Badan POM. Untuk pembinaan di RUU ini, kata Dimyati, juga memuat
persyaratan keamanan, khasiat/man- tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentang ketentuan pidana bagi yang
faat, dan mutu, serta peredaran Pa- dilaksanakan Balai POM dengan Dinas melakukan pelanggaran dimana salah
ngan Olahan yang tidak memenuhi Kesehatan tingkat provinsi dan/atau satu pasal berbunyi “Setiap orang
standar dan persyaratan keamanan, kabupaten/kota. yang dengan sengaja mengadakan
mutu, dan gizi. Adapun pembinaan yang dilak- dan/atau membuat Sediaan Farmasi,
Hal terpenting dari adanya sebuah sanakan meliputi bidang informasi, Alat Kesehatan, dan PKRT yang tidak
peraturan adalah pengawasan. Bab edukasi, produksi dan sumber daya memenuhi standar dan/atau per-
Pengawasan dalam RUU ini mengatur manusia. syaratan dipidana dengan pidana
tentang badan yang melakukan pe- penjara paling lama 10 (sepuluh) ta-
ngawasan terhadap sediaan Farmasi, Berikan Peran Masyarakat hun dan denda paling banyak Rp
Alat kesehatan dan PKRT, kedudukan, Dimyati menambahkan, RUU ini 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pasal berikutnya berbunyi : Se-
tiap orang yang melakukan pembua-
tan Sediaan Farmasi, Alat kesehatan,
Internet / pedomannews.com dan PKRT yang tidak sesuai dengan
cara pembuatan yang baik dipidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan pidana denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta ru-
piah).
Karena RUU ini baru mulai dibahas,
Baleg membuka kesempatan seluruh
stakeholders memberikan berbagai
masukan. Dimyati juga berharap se-
luruh masyarakat luas untuk mem-
berikan saran, kritik, dan masukan
agar RUU ini dapat dirumuskan pada
tingkat yang lebih faktual dalam men-
jawab permasalahan publik di sektor
perlindungan terhadap penggunaan
Sediaan Farmasi, Alat kesehatan, PKRT,
Wakil Ketua Baleg DPR RI yang juga sebagai Ketua Panja, Dimyati Natakusumah (tengah) adakan dan Pangan Olahan. (tt)
konferensi pers terkait UU dimaksud
| PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 |
