Page 36 - MAJALAH 90
P. 36

Revisi UU No.1  Tahun  00  Harapkan


             Penyelenggaraan Haji yang Profesional







             badah haji merupakan rukun Islam
             kelima  yang  wajib  dilaksanakan
           Ioleh umat Islam yang mampu. Bagi            “Setiap tahunnya ibadah haji masih selalu
           bangsa Indonesia yang mayoritas be-     menimbulkan masalah yang kami piker pokok
           ragama  Islam,  penyelenggaraan  iba-
           dah haji menjadi tugas nasional karena   permasalahannya masih lemahnya atau belum
           disamping menyangkut kesejahteraan         adanya aturan yang jelas mengenai standar
           bagi para jamaah, haji juga menyang-
           kut  nama  baik  dan  martabat  bangsa                 layanan minimum yang mengatur
           Indonesia  di  mata  dunia,  khususnya    penyelenggaraan ibadah haji. Karena aturan
           di  Saudi  Arabia.  Mengingat  pelaksa-
           naannya yang bersifat massal dan ber-              yang ada sekarang, sama sekali tidak
           langsung dalam jangka waktu tertentu                              membahas hal tersebut,”
           yang terbatas, maka penyelenggaraan
           ibadah  haji  memerlukan  manajemen
           yang mumpuni dan administrasi yang                    Wakil Ketua Komisi VIII, Chairunnisa
           akuntabel.
              Penyelenggaraan  ibadah  haji
           telah memiliki dasar hukum yang kuat
           dan  landasan  operasional  yang  baik,
           hingga dalam bentuk prosedur tetap
           dan panduan pelaksanaan yang relatif
           rinci dan jelas. Meskipun PPIH (Pani-
           tia Penyelenggara Ibadah Haji) meru-
           pakan kepanitiaan yang lintas instansi,
           bahkan  melibatkan  pihak  swasta,
           namun  proses  pembentukan,  pem-
           binaan,  penerapan  dan  pengawasan
           telah berjalan dengan cukup baik.
              Namun  demikian,  Penyeleng-
           garaan  Ibadah  Haji  masih  saja  terus
           menimbulkan  permasalahan  bahkan
           memalukan bagi bangsa Indonesia.
              “Setiap tahunnya ibadah haji ma-
           sih selalu menimbulkan masalah yang
           kami  pikir  pokok  permasalahannya
           masih  lemahnya  atau  belum  adanya
           aturan  yang  jelas  mengenai  standar
           layanan  minimum  yang  mengatur
           penyelenggaraan  ibadah  haji.  Karena
           aturan yang ada sekarang, sama sekali
           tidak  membahas  hal  tersebut,”jelas
           Wakil Ketua Komisi VIII, Chairunnisa.
              Penyelenggaraan  Ibadah  Haji
           yang merupakan tugas dan tanggung
           jawab  pemerintah  ditujukan  agar
           pelaksanaan ibadah haji dapat berja-





                                                                              | PARLEMENTARIA  |  Edisi 90 TH. XLII, 2012 |

                                                                                                   TH. XLII, 2012 |
                                                                                        ARIA |
                                                                              |
                                                                               ARLEMENT

                                                                              P
                                                                                             Edisi 90
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41