Page 38 - MAJALAH 90
P. 38
harus menggunakan passport hijau,
hanya sebatas itu saja. Dan setelah
melewati tiga tahun ini, ternyata kami
melihat banyak kelemahan lainnnya
dalam undang-undang ini,”jelasnya.
Revisi UU No. 13 Tahun 2008 ini
diharapkan dapat membawa peruba-
han baru di dalam penyelenggaraan
ibadah haji, menurut Chairrunnisa
kedepannya dalam revisi UU ini akan
diatur adanya pemisahan antara regu-
lator dan operator.
“Salah satu solusi yang akan di-
tawarkan adalah dengan membentuk
sebuah badan khusus di luar pemer-
intah agar adanya pemisahan antara
operator dan regulator, dalam penge-
lolaan ibadah haji,”jelasnya.
Chairunnisa mengatakan, jika
dimungkinkan, akan dibuat sebuah
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Chairunnisa (kiri) saat diwawancarai oleh tim parle membahas masalah
Jamaah haji di Indoneisa badan khusus yang mengatur Penye-
lenggaraan Ibadah haji, agar peme-
berangkat. tetapi bagi masyarakat yang eko- rintah (Kementrian Agama) sebagai
“Saya menyarankan memang nominya pas-pasan tentunya menjadi pengawas dan tidak lagi dilibatkan
perlu diadakannya moratorium, jika masalah karena manasik di KBIH me- sebagai penyelenggara agar semua-
KPK membahas mengenai moratorium merlukan biaya tambahan.”katanya. nya dapat berjalan sesuai dengan ke-
pendaftaran haji, menurut saya yang Dengan melihat banyaknya per- inginan masyarakat dan permasala-
paling pas adalah moratorium setoran masalahan, DPR mengusulkan adanya han-permasalahan yang timbul pada
awal pelaksanaan ibadah haji. Setelah revisi pada Undang-undang tentang tahun-tahun sebelumnya, berangsur-
jamaah mendapatkan kepastian pada Penyelenggaraan Ibadah Haji, RUU ini- angsur berkurang bahkan hilang,
tahun keberapa mereka bisa berang- siatif ini di bahas di Komisi VIII, Komisi Selain itu, dalam revisi UU No.
kat, maka pada tahun itu pula mereka yang membahas mengenai Agama, 13 Tahun 2008 juga akan ditambah-
bayar setoran awal,”terangnya. Sosial dan Pemberdayaan Perempuan kan aturan yang mengatur keuangan
Selain itu manasik haji pun men- dan tentunya RUU ini telah disetujui penyelenggaraan ibadah haji, karena
jadi permasalahan dalam persiapan oleh berbagai Fraksi di Komisi VIII, dan selama ini tidak ada aturan ataupun
penyelenggaraan ibadah haji ini, Chai- sedang dalam tahap menerima masu- pasal yang mengatur mengenai ma-
runnisa berpendapat, bahwa manasik kan-masukan dari pemerintah dan in- salah keuangan jamaah haji, mulai
haji itu sangat penting bagi kesiapan stansi terkait. dari setoran awal dan tentunya hak-
para calon jamaah, karena itu meru- Revisi UU 13 Tahun 2008 ini ten- hak yang akan didapatkan oleh para
pakan sebuah modal dasar, tetapi tunya adalah untuk penyempurnaan calon jamaah yang berhubungan de-
yang selama ini dilakukan oleh peme- dari Undang-undang yang sudah ada ngan fasilitas-fasilitas yang nantinya
rintah hanya sebagai formalitas. sebelumnya. Menurut Chairunnisa, re- akan didapatkan oleh para jamaah.
“Kedepan manasik haji harus di- visi UU No.13 Tahun 2008 ini bertujuan Dan keuangan pelaksanaan Ibadah
laksanakan dengan tertib dan benar- untuk memperbaiki kelemahan dan haji ini akan diatur oleh akuntan yang
benar teratur, para calon jamaah harus menghilangkan permasalahan yang professional dan diawasi oleh sebuah
mengikuti manasik dengan minimal selama ini muncul dalam hal pengelo- lembaga yang independen.
10 kali pertemuan yang dilaksanakan laan penyelengaraan ibadah haji. “Semua ini tentunya bertu-
dengan sungguh-sungguh bukan “Masyarakat terkadang mengira, juan agar penyelenggaraan ibadah
sekedar formalitas, sehingga tidak lagi Undang-undang baru direvisi tahun haji kedepan menjadi lebih profes-
diperlukan pihak swasta atau KBIH un- 2008 mengapa sudah direvisi kem- sional dan akan membuat masyara-
tuk melaksanakan manasik haji. Bagi bali. Perlu diketahui oleh masyarakat kat yang beribadah akan merasa
masyarakat dengan ekonomi yang cu- pada tahun 2008 itu, yang direvisi dari sangat aman dan nyaman dan ten-
kup, mungkin bukan sebuah masalah Undang-undang No. 13 ini hanya per- tunya dapat memperoleh haji yang
dengan mengikuti manasik di KBIH, masalahan passport, dari paspor biru mabrur,”pungkasnya. (ra)
| PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 | | PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 |
