Page 48 - MAJALAH 69

KUNJUNGAN KERJA

pembangunan jalan guna menunjang melalui pendekatan Tridaya yaitu, sebanyak 29 kabupaten, 252 kecamatan
kegiatan ekonomi. pemberdayaan manusia, pemberdayaan dan 2.879 desa. Sedang tahun 2009
Jadi, kata Sayuti, kegiatan usaha dan pemberdayaan lingkungan. sebanyak 29 kabupaten, 475 kecamatan
pembangunan infrastruktur, pendidikan, Atas dasar gambaran tersebut, maka (462 kecamatan inti. 13 kecamatan
kesehatan itu merupakan bagian dari kegiatan ini diadakan menjadi dua klaster penguatan).
dukungan terhadap kegiatan ekonomi yaitu kegiatan fisik dan kegiatan non fisik. Untuk wilayah Jawa Timur, sejak
masyarakat. Kegitan fisik berupa, prasarana jalan, tahun 2008 seluruh kabupaten telah
Sayuti menjelaskan, anggaran jembatan, gedung sekolah, air bersih, terjangkau oleh PNPM Mandiri
PNPM yang jumlahnya sekitar Rp 7 kesehatan, irigasi dan lain sebagainya. Perdesaan. Jumlah dana yang telah
triliun ini sumbernya dari Bank Dunia. Sementara kegiatan non fisik, pada dialokasikan melalui APBN tahun 2008
Memang jika dipakai untuk dasarnya merupakan dana bergulir sebesar Rp 349.000.000.000,-
Dalam melaksanakan program
tersebut ada beberapa kendala yang
dihadapi antara lain jadwal penetapan
anggaran oleh pusat terlambat,
sehingga berpengaruh terhadap
perencanaan anggaran untuk cost
sharing di kabupaten.
Solusinya, penetapan lokasi dan
alokasi sebelum bulan Oktober tahun
sebelumnya, sehingga penganggaran
di kabupaten tidak terhambat. Selain
itu, di kabupaten ada cost sharing yang
ditetapkan di PAPBD.

KPU D
KPU Diminiminta Pta Pererhahatikantikan
KPU Diminta Perhatikan
KPU Diminiminta Pta Pererhahatikantikan
KPU D
ebutuhan KPUD
ebutuhan KPUD
K K K K Kebutuhan KPUDebutuhan KPUD
ebutuhan KPUD
DPR meminta agar Komisi
Pemilihan Umum (KPU) untuk bisa
mengerti apa yang menjadi
pembangunan fisik itu tidak salah tapi berupa Usaha Ekonomi Produktif dan kebutuhan dari KPU Daerah (KPUD).
kurang tepat. Semestinya dana itu bisa simpan pinjam kelompok perempuan Sebab, selain masalah kebutuhan
lebih bermanfaat lagi buat masyarakat dan disalurkan melalui Unit Pengelola anggaran, ternyata KPUD sering kali
dengan bantuan-bantuan langsung. Kegiatan (UPK) di kecamatan. dihadapkan pada masalah kebutuhan
Prioritasnya itu pada bantuan langsung Suwandi menambahkan, jumlah sarana dan pra sarana penunjang.
untuk meningkatkan kemampuan kecamatan di Mojokerto sebanyak 18 Seperti halnya yang ditemukan oleh
ekonomi masyarakat. kecamatan, jumlah desa 304 desa/ Komisi II DPR saat melakukan
Memang diakui, PNPM di kecamatan kelurahan. Yang terjangkau program kunjungan kerja ke KPUD Provinsi
tersebut dana bergulir yang dipinjamkan tersebut delapan kecamatan dan 144 Sumatera Utara. Komisi II DPR melihat,
kepada masyarakat untuk mendorong desa, dan yang belum terjangkau 10 untuk menjangkau daerah-daerah yang
usaha-usaha ekonomi masyarakat di kecamatan dan 160 desa. ada, KPUD setempat membutuhkan
tingkat desa itu ternyata menghasilkan Adapun dana yang dialokasikan sarana transportasi yang sesuai guna
perputaran yang bagus sekali. untuk pelaksanaan program dari dana menunjang tugas mereka.
Bahkan di desa tersebut, APBN sebesar Rp 34.250.000,000 “Kedatangan kami dalam masa reses
keuntungannya bisa mencapai dua kali (APBD Rp 6.850.000.000) ini untuk mengetahui apa yang menjadi
lipat dari modal awal, yang tadinya Sementara, menurut Pj. Gubernur kebutuhan yang sesungguhnya
sebesar Rp 5 miliar menjadi Rp 10 miliar. Jawa Timur Setia Purwaka mengatakan, diperlukan KPUD. Dalam kasus di
Apalagi jika dana bergulir berupa Usaha PNPM Mandiri yang dilaksanakan di KPUD Medan, sepertinya mereka
Ekonomi Produktif (UEP) dan simpan Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi, membutuhkan sarana transportasi untuk
pinjam kelompok perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM menjangkau daerah-daerah yang ada,”
lebih banyak lagi digulirkan, tentunya Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri kata Ketua Komisi II DPR EE
jumlahnya akan jauh lebih besar lagi. Infrastruktur Perdesaan, PNPM Mangindaan (Fraksi Partai Demokrat)
Bupati Mojokerto H. Suwandi Mandiri Infrastruktur Wilayah dan yang memimpin langsung rombongan
menjelaskan, Program PNPM yang PNPM Desa Tertinggal dan Khusus. Komisi II DPR ke Medan, usai bertemu
sudah dilaksanakan di Kabupaten Jumlah kabupaten yang dijangkau dengan KPUD Sumut, Senin (3/11).
Mojokerto pada dasarnya dilaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan, tahun 2008 Kunjungan kerja itu sendiri berlangsung

48 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69