Page 50 - MAJALAH 69

KUNJUNGAN KERJA

merupakan asset Negara yang harus dan Kota Binjai. Larasita berfungsi sama halnya
diamankan dan umumnya status Menurut Horasman, permasalahan dengan loket pelayanan (front office)
tanahnya telah terdaftar (Hak Guna yang muncul pada areal PTPN-II kantor pertanahan. Kendaraan yang
Usaha). tersebut, antara lain adanya tuntutan hak digunakan berkeliling itu juga memiliki
Dalam catatan BPN Provinsi ulayat masyarakat adat/melayu, adanya sistem aplikasi pelayanan LOC (land
Sumatera Utara, untuk tahun 2008 ini tuntutan rakyat yang didasarkan pada office computerization). Peralatan itu
saja, jumlah kasus tanah yang terjadi di bukti-bukti hak garapan lama, adanya mampu melakukan transfer dan
Sumatera Utara sebanyak 634 kasus garapan masyarakat dengan penguasaan komunikasi data secara online kepada
terdiri dari, sengketa 132 kasus, konflik secara fisik di lapangan, adanya server LOC kantor pertanahan. Dengan
208 kasus, perkara perdata 128 kasus, permohonan pensiunan untuk begitu, apa yang terjadi di mobil Larasita
perkara tata usaha negara 73 kasus, mendapatkan perumahan karyawan dan akan terbaca di kantor pertanahan.
banding 50 kasus, kasasi 31 kasus, adanya areal yang terkena ketentuan Sementara Prona merupakan pelayanan
incracht van gweisde 9 kasus, dan rencana umum tata ruang wilayah yang sasarannya bagi masyarakat yang
peninjauan kembali 3 kasus. kabupaten (RUTRWK). tidak mampu untuk pembuatan
Sementara itu Horasman juga Penanganan terhadap permasalahan sertifikasi tanah.
mengatakan bahwa hambatan yang tersebut, lanjut Horasman telah Usai beraudiensi dengan BPN
dihadapi dalam penyelesaian ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Provinsi Sumatera Utara, Ketua Tim
permasalahan pertanahan di Provinsi Sumatera Utara dengan membentuk Rombongan Komisi II DPR EE
Sumatera Utara setidaknya ada dua hal, Tim Khusus dan telah ada tindak lanjut Mangindaan kepada Parlementaria
pertama hambatan secara umum, permasalahannya baik dengan mengatakan pihaknya menyayangkan
dimana sengketa dan konflik pertanahan menerbitkan perpanjangan HGU kenapa BPN Provinsi Sumatera Utara
yang ada pada saat ini sangat kompleks kepada PTPN-II atas tanah yang tidak hanya menyelesaikan kasus sengketa
dan bernuansa yuridis serta cenderung bermasalah maupun dengan tanah yang kecil-kecil saja, sedangkan
telah bernuansa politis dan ekonomi, oleh mengecualikan tanah-tanah yang kasus sengketa tanah yang besar tidak
karena itu dalam penanganannya dituntut/digarap/dimohon rakyat dari bisa terselesaikan, padahal jika
terdapat hambatan-hambatan antara perpanjangan HGU (Eks HGU) terselesaikan, kata Mangindaan, hal itu
lain, para pihak yang bersengketa tetap PTPN-II. dapat membawa manfaat bagi
pada pendirian masing-masing, di Dalam kesempatan itu, kepada masyarakat banyak
samping itu tuntutan masyarakat pada Komisi II DPR, Horasman juga “Rupanya ada beberapa problem
umumnya tidak didukung dengan alas menjelaskan soal program Layanan yang dihadapi, meskipun sudah
hak atau bukti-bukti kepemilikan yang Rakyat untuk Sertipikasi Tanah mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi
otentik. (Larasita) dan Proyek Operasi Nasional kepemilikan tanah belum jelas, apalagi
Yang kedua kata Horasman adalah Pertanahan (Prona). Untuk program problem sengketa tanah yang melibatkan
hambatan yang sifatnya strategis, ia Larasita di Provinsi Sumatera Utara, instansi,” kata Mangindaan.
mencontohkan soal permasalahan tanah Horasman mengaku belum Misalnya saja soal sengketa yang
Sari rejo. Permasalahan tanah Kelurahan dilaksanakan, namun telah dipersiapkan melibatkan PTPN-II, menurut dia,
Sarirejo, Kecamatan Polonia, Kota lokasinya di Kota Medan, Kota begitu banyak komponen-komponen
Medan, seluas ± 260 Ha yang dikuasai Pematang Siantar, dan Kabupaten Deli yang harus diperhitungkan, diantaranya
masyarakat sejak tahun 1948 (± 4274 Serdang. Sementara untuk realisasi masyarakat yang masih memiliki hak
KK). BPN, kata Horasman, siap program Prona di wilayah Provinsi tanam, serta perhitungan rencana tata
memproses pelayanan pertanahan Sumatera Utara tahun 2008, tersebar di ruang wilayah. “Karena PTPN-II
apabila Mabes AU menarik klaim 25 kabupaten/kota se-Sumatera Utara dibawah BUMN, maka problem ini
mereka bahwa tanah tesebut merupakan dengan target 26.620 bidang dengan akan kami tanyakan langsung kepada
asset TNI-AU (reg No 50506001) sesuai anggaran sebesar Rp 7.719.800. Menneg BUMN sekaligus untuk segera
surat dari Danlanud Medan No B/32/ Seperti diketahui, program Larasita diselesaikan karena ini untuk
II/2005 tanggal 25 Februari 2005 kepada adalah program BPN yang memberikan kepentingan masyarakat banyak,”
Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara pelayanan kepada masyarakat yang ujarnya.
dan Surat Kasau yang ditujukan kepada berada di daerah secara langsung. Petugas
ambut B
Menteri Pertahanan. kantor pertanahan mengunjungi setiap S S S S Sambut Baik Pembentukan
ambut Baik Paik Pembembenentukantukan
emb
en
aik P
ambut B
ambut Baik Pembentukan
tukan
Selain masalah tanah Sari Rejo, kecamatan, terutama pada desa-desa Sultim
Sultim
Sultim
Sultim
Sultim
permasalahan tanah strategis yang juga yang jauh dari kantor pertanahan, untuk Komisi II DPR RI menyambut baik
terjadi di Sumatera Utara adalah melayani masyarakat di bidang keinginan masyarakat Sulawesi Tengah
permasalahan tanah yang terdapat pada pertanahan. Pelayanan mobile itu untuk pembentukan Provinsi Sulawesi
areal eks PTPN-II yang berlokasi di menggunakan mobil dan roda dua yang Timur dan berjanji akan
Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten disesuaikan dengan medan yang membicarakannya dengan Pemerintah
Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai ditempuh. Pusat sesuai dengan ketentuan
50 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69