Page 49 - MAJALAH 69

KUNJUNGAN KERJA

dari tanggal 2 hingga 3 November 2008. mekanisme anggaran baru saja disahkan dengan jajaran Badan Pertanahan
Mangindaan menjelaskan, dalam APBN baru-baru ini. Nasional (BPN) Provinsi Sumatera
kebutuhan sarana dan pra sarana “Pertanyaannya apakah anggarannya Utara.
penunjang merupakan kebutuhan utama sudah turun ke KPUD,” tanyanya. Kepala Kantor Wilayah BPN
dari KPUD. “Hal ini diperlukan agar Ia mencontohkan, soal Provinsi Sumatera Utara, Horasman
pada Pemilu mendatang tidak terhambat pengumuman Daftar Calon Tetap Sitanggang mengungkapkan pada
oleh persoalan-persoalan tersebut, jangan (DCT), karena DCT yang diumumkan umumnya masalah pertanahan yang
sampai kita tidak mengerti kekhususan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU terjadi di Sumatera Utara adalah
atau ciri ciri khas suatu daerah,” ujarnya. Kabupaten/Kota. Ternyata yang jadi permasalahan tanah antara masyarakat
Untuk itu pihaknya mengaku akan persoalan, KPUD justru belum dengan masyarakat, masyarakat dengan
membawa persoalan ini untuk menerima anggaran untuk badan hukum baik publik maupun
dibicarakan lebih lanjut dengan KPU mengumumkan sekaligus privat. Namun permasalahan tanah yang
Pusat, bahwasanya jika KPU Pusat mensosialisasikan DCT tersebut. spesifik terjadi di Sumatera Utara adalah
dalam mengajukan anggaran untuk “Padahal berdasarkan Undang-undang, permasalahan antara masyarakat dengan
KPUD, harus betul-betul mengerti apa KPUD memiliki hak anggaran untuk perusahaan perkebunan, baik
yang menjadi kebutuhan daerah masing-
masing yang diperlukan.
“Harapan kami mudah-mudahan
dengan adanya krisis global sekarang ini
tidak berlangsung lama sehingga
pengaruhnya untuk anggaran pemilu
nanti akan semakin kecil,” katanya.
Dalam kesempatan itu Mangindaan
juga mengungkapkan bahwa anggaran
Pemilu 2009 yang diajukan sebesar Rp
14,1 trilyun, namun dalam Sidang
Paripurna DPR telah diputuskan bawah
anggaran Pemilu 2009 sebesar Rp 13,5
trilyun untuk KPU, dan untuk Panwaslu
dan Panwasda di daerah terealisasi
sebesar Rp 1,5 trilyun.
“Kami masih akan terus berjuang
karena masih ada beberapa hal yang
diperlukan oleh KPU daerah untuk
kelancaran Pemilu 2009 ini,” demikian
Mangindaan.
Sementara itu anggota Komisi II
DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG)
Ferry Mursyidan Baldan mengatakan
dalam pertemuannya dengan KPUD
Provinsi Sumatera Utara, setidaknya ada
dua hal yang terungkap dalam bisa mengumumkan DCT tersebut dan perkebunan Negara (PTPN II, III dan
pertemuan tersebut. Pertama, soal anggaran itu juga sudah masuk dalam IV) maupun perkebunan swasta.
kepastian dan kejelasan terhadap semua APBN,” ujarnya. Menurut Horasman, masalah tanah
kebijakan dalam hal penyelenggaraan Untuk itu pihaknya perkebunan yang dominan terjadi adalah
Pemilu. Kedua, masalah kepastian mempertanyakan mengapa anggaran- pada areal perkebunan yang dikelola oleh
anggaran. “Dua aspek ini menjadi fokus anggaran tersebut belum sampai ke perusahaan Negara yang terletak di
perhatian kami terhadap semua daerah. “Perlu adanya kejelasan terhadap Kabupaten Deli Serdang, Serdang
persoalan-persoalan yang dihadapi kebijakan dan kepastian, nah itu Bedagai, Langkat, Simalungun, Asahan,
KPUD,” ujarnya. mungkin bisa mendorong terciptanya Labuhan Batu dan Tapanuli Selatan.
Menurut Ferry yang juga mantan kinerja yang baik untuk KPU di daerah,” Horasman melanjutkan, di satu sisi,
Ketua Panitia Khusus (Pansus) kata Ferry. masyarakat menuntut atas tanah garapan
Rancangan Undang-Undang Pemilihan Dalam kunjungannya ke Medan, di masa lalu dan penguatan terhadap
Presiden (RUU Pilpres), kegiatan Sumatera Utara, selain beraudiensi hak-hak atas tanah garapannya,
KPUD sudah pasti membutuhkan dengan KPUD setempat, Komisi II sedangkan pada sisi lain, areal
segera terealisasinya anggaran, sementara DPR juga melakukan pertemuan perkebunan khususnya PTPN

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69 49