Page 53 - MAJALAH 69

KUNJUNGAN KERJA

NTT diakui Kepala Divisi Regional
Bulog NTT S. Ariyanto ada sebagian
masyarakat yang benar-benar sulit.
Sehingga permasalahan yang dialami,
ada masyarakat yang tidak mampu
menebus dan ada yang tidak menebus.
Ada pula kecamatan yang belum
mengambil jatah raskin sehingga akan
dipindahkan untuk lokasi lain yang
benar-benar membutuhkan raskin.

erbarbarui daui data:ta:
bar
ui da
barui data:
P P P P Per erer erbarui data:
ta:
Ketua Tim Syarfi Hutauruk
mengharapkan sehubungan masih
adanya kesimpangsiuran data, maka
diharapkan BPS memperbarui
kembali data penerima raskin. Jangan
sampai rakyat mampu tetapi mengaku
miskin, sehingga tidak ada kemajuan.
masyarakat yang membutuhkan. kualitas beras yang akan disalurkan. Soal biaya distribusi, dia
Selain itu dana raskin jumlahnya Kepada para penerima manfaat, dicek mengharapkan Bulog menggelar
cukup besar, jika tahun 2008 ini mengenai jumlah beras yang diterima rapat dengan para gubernur
mencapai sekitar Rp 9 triliun, pada apakah benar 15 kg/KK atau kurang, membahas raskin.
tahun 2009 meningkat menjadi Rp lalu harganya apakah benar Rp 1.600/ Kepada para anggota Dewan yang
14,4 triliun. .kg dan soal kualitas apakah cukup duduk di Panitia Anggaran, Syarfi
“Komisi IV sangat baik mengingat pemerintah berharap biaya operasional
berkepentingan terhadap pengawasan menganggarkan subsidi raskin Rp penyaluran raskin dimasukkan dalam
raskin supaya rakyat penerima 3.100 berarti dana hampir mendekati anggaran APBN. Mengenai
manfaat raskin bisa menikmatinya kualitas beras seharga Rp 5000,-. kemungkinan untuk menambah
dan tidak salah sasaran,” tandas Ketua Diantara keluhan yang dihimpun anggaran raskin, Pimpinan Komisi IV
Tim Kunjungan kerja Komisi IV ke Tim Komisi IV adalah soal kualitas, ini mengatakan target penyaluran
Propinsi NTT Syarfi Hutauruk. masih ada beras yang raskin yang raskin untuk 19,1 juta RTM pada
Selama lima hari Tim Komisi IV berwarna kuning, bercampur batu dan tahun 2009 tidak melonjak lagi.
terdiri Syarfi Hutauruk (Ketua Tim- butirannya hancur serta beras yang “Kalau anggaran raskin terus
FPG), didampingi Gde Sumajaya dimasak nasinya keras. Di sisi lain, meningkat, bisa-bisa anggaran
Linggih (FPG), I Made Urip petugas kelurahan mengalami pendidikan 20% dari APBN tidak
(FPDIP), I Wayan Sugiana (FPD), kesulitan membagi raskin karena data tercapai. Juga dana untuk perbaikan
Nazamudin (FPAN), Sujud dan realitas masyarakat penerima jalan, kesehatan dan keperluan lain
Siradjudin (FPAN), KH Ahmad manfaat berbeda. akan terpangkas,” ia menjelaskan.
Rawi (FPKB) dan Syamsu Hilal “Di kelurahan kami ada 360 KK Terhadap keluhan masyarakat
(FPKS)- memantau penyaluran tetapi hanya 230 KK yang terdaftar penerima manfaat raskin, Syarfi
raskin, meninjau perkembangan menerima raskin. Akhirnya kami menegaskan kalau raksin disalurkan
program Gerakan Rehabilitasi Lahan kurangi jumlahnya, semestinya 15 kg/ ternyata kualitas jelek apalagi sampai
(Gerhan) serta mengujungi Balai KK kami kurangi supaya cukup,” jelas berulat, bau dan ada batunya, maka
Benih Ikan di Tablolong. seorang Ibu di Kelurahan Alak, wajib hukumnya Bulog untuk
Dua lokasi yang ditinjau Kupang. menggantinya. Raskin yanag
penyaluran raskin dan berdiaog Sedangkan hambatan yang disalurkan kepada masyarakat harus
dengan penerima manfaat di dialami aparat kelurahan dalam berkualitas baik dan enak dimakan.
Kelurahan Alak Kupang dan Gudang penyaluran raskin adalah soal Dia mengingatkan, dalam
Bulog Kabupaten Timor Tengah transportasi ke daerah pedalaman penyaluran raskin maka segenap
Selatan (TTS). yang memerlukan ongkos naik ojek aparat terkait supaya hati-hati.
Dalam setiap kunjungannya, Tim Rp 20 ribu sekali jalan. Akibatnya Penyaluran raskin hendaknya tepat
Komisi IV selalu menyempatkan diri biaya tersebut ditanggung kelurahan jumlah, waktu penyaluran dan kualitas
untuk berdialog dengan masyarakat sehingga honor aparat desa raskin. “ Jangan sampai kejadian di
penerima manfaat dan mengunjungi berkurang. Banten ada tujuh kepala desa yang
gudang Bulog guna mengecek Kondisi sebagian masyarakat ditahan gara-gara penyaluran raskin.

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69 53