Page 56 - MAJALAH 69

KUNJUNGAN KERJA

Gerhan sekarang karena terjadi prosedur. “Alhamdulillah, kalau menurut
penggundulan hutan dan lain Menurutnya hal itu semua telah hitungan saya dari 2-3 tahun yang lalu
sebagainya, serta sumber air yang diatur dalam Rancangan Undang- sampai hari ini yang menanam jati itu
mengalami degradasi. Untuk Undang Perlindungan Lahan kira-kira lebih dari 4 ribu hektar.
mengatasi hal itu Departemen Pertanian Pangan Berkelanjutan. Itu Sedangkan saya sendiri baru 272
Kehutanan menyediakan pohon- juga bukan berarti nantinya dengan hektar,” jelasnya.
pohon yang kalau di dalam kawasan adanya undang-undang ini lahan Di tempat terpisah Gubernur
itu ditangani sendiri oleh pertanian tidak boleh dialihfungsikan. Sultra Nur Alam mengemukakan,
Departemen Kehutanan, dalam hal “Boleh, tetapi sekali lagi pertama mungkin perlu dipikirkan sebelum
ini adalah Badan Pengelola Daerah itu untuk kepentingan umum dan berakhir masa tugasnya memberikan
Aliran Sungai (BPDAS). kedua ada prosedurnya. Tidak oleh-oleh buat daerah Sultra. Perlu
“Karena itu Gerhan diutamakan kemudian sertamerta ada semacam lex spesialis kepada
memang di BPDAS,” jelasnya. dialihfungsikan,” kata Arifin seraya gubernur khusus di kawasan-kawasan
Ia menilai HTR Jati yang menambahkan sekarang banyak sekali tertentu yakni kawasan lindung untuk
dikunjungi Tim Kunker merupakan orang buat rumah di lahan sawah kepentingan pelayanan umum supaya
salah satu yang terbaik. “Mungkin itu tidak memakai prosedur apa-apa. diberikan pengecualian.
bisa diterapkan di tempat lain. Karena Sementara itu pengelola pohon “Mungkin direvisi Undang-
Akalim mengembangkan ini bukan jati Akalim menjelaskan, berdasarkan Undang Kehutanannya atau
hanya untuk diri sendiri tetapi untuk pengalaman menanam pohon, maka ditambah satu pasal khusus untuk
masyarakat sekitar dengan yang dirawat dengan kesuburan itu kepentingan membuka jalan terisolir
membentuk kelompok tani yang ada sampai 12 tahun, maksimal 15 supaya itu bisa dilakukan. Sepanjang
menanam pohon jati ini,” jelasnya. tahun sudah bisa panen Rp 300 itu tetap menjaga kelestarian
Lebih lanjut ia mengatakan, sampai Rp 500 ribu/pohon. lingkungan dan menghindari
bahwa ini dapat dijadikan pilot project. Tapi kalau dijual ke industri maka terjadinya illegal loging,” kata Nur
Pilot project harus dilakukan oleh bisa Rp 1 juta/pohon. Kalau hanya Alam.
dinas atau departemen, kata Arifin harganya Rp 500 ribu dalam satu Ia menjelaskan bahwa pihaknya
seraya menambahkan jadi ini bukan hektar itu dengan jarak tanam 2x3 telah menyampaikan kepada
pilot project, mungkin percontohan. hidup saja 1.500 maka harganya Rp Departemen Kehutanan bahwa
“Kalau orang ingin berhasil di 750 ribu, itu kalau kita bagi dengan jangan dibayangkan jalan yang akan
bidang ini bisa mencontohnya. Kita 15 tahun berarti bisa Rp 50 juta. dibuka ini sama dengan kepentingan
lihat sudah terjadi suatu sinergisme Kemudian Rp 50 juta kita bagi 12 bisnis atau kepentingan pengusaha-
yang bagus antara masyarakat dengan bulan berarti gaji kita sekitar Rp pengusaha tertentu. “Tidak ada sama
dinas. Terbukti dengan adanya 4.200.000,-/bulan, ujarnya. sekali”, tegasnya.
bimbingan dari dinas kehutanan “Oleh karena itu saya kira saya Menurutnya hal tersebut hanya
seperti cara menanamnya, kemudian bodoh kalau saya tidak menanam untuk membuka akses saja, dan
pemangkasan dan lain sebagainya,” pohon jati,” kata Akalim dihadapan pemerintah akan bertanggungjawab
kata Arifin. Tim Kunker Komisi IV DPR. andaikata terjadi illegal loging dan
“Ini perlu dilanjutkan terus Menurutnya menanam pohon jati lain sebagainya. “Maka kami
menerus,” tegasnya. lebih baik daripada menanam menawarkan supaya membuat pos
Komisi IV DPR sudah tanaman lainnya. Ia menjelaskan bersama, kita dudukkan orang kita
mengambil keputusan bahwa hutan bahwa harga pohon jati lebih tapi jalan itu terbuka.. Ketimbang
lindung kalau untuk kepentingan menjanjikan, bahkan hemat tenaga masyarakat secara diam-diam
umum itu diperbolehkan tetapi harus dan biaya. Keuntungan yang kedua, membakar hutan. Itu tidak ada yang
diproses. Ada permintaan dari lanjut Akalim, kalau pohon jati habis bisa menahan, tidak ada yang bisa
masyarakat yang kemudian nanti ditebang dapat segera tumbuh lagi. memonitor,” katanya. Ini hendaknya
diteruskan oleh daerah kepada Lebih lanjut ia menjelaskan, dipikirkan, sehingga untuk lebih
Menteri Kehutanan dan nanti penyakitnya biasanya pada respon dan memberikan pelayanan
Menteri Kehutanan kepada Komisi pertumbuhan pertama kemudian kepada masyarakat akan benar-benar
IV DPR untuk bisa diproses di tergenang air yang nantinya menjadi dapat dilakukan. (iw, mp)
Komisi IV DPR. pembusukan akar. Untuk tidak
“Jadi Komisi IV DPR sudah menjadi pembusukan akar itu maka
memutuskan itu, hutan lindung sama ada sekat-sekat yang bisa
sekali tidak boleh disentuh,” jelasnya. menyalurkan air. Tetapi kalau disini
Tetapi untuk kepentingan umum daerahnya agak kemiringan sedikit
sekali lagi, tegas Arifin, hal itu sehingga air itu tidak bisa tergenang
dibolehkan namun tetap melalui atau kebanjiran.

56 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69