Page 58 - MAJALAH 69

KUNJUNGAN KERJA

tumpahan minyak dari kapal yang seharusnya menjadi perhatian pemadaman bergilir, banyaknya wilayah
pengangkut minyak yang melewati laut Menteri Kehutanan, Menteri yang belum terjangkau, dan keputusan
Kepri yang mengakibatkan Pertambangan dan Menteri menaikan tariff listrik di kota Batam.
terganggunya kehidupan laut. Lingkungan Hidup untuk mengatasi “Proses pemadaman bergilir telah
Sonny menilai pengawasan di masalah tersebut,” ujar Sonny. lama terjadi. Jika sebelumnya
daerah tersebut sangat kurang dari Sonny juga minta Pemprov Kepri pemadaman memakan waktu lama,
pihak Pemprov. Sonny juga mengakui untuk mencegah adanya illegal fishing, sekarang lama pemadaman dikurangi,
harus ada kerjasama dengan pihak karena menurutnya Kepri merupakan namun proses pemadaman terus terjadi
Singapura. “Harus ada langkah untuk daerah yang sangat strategis bagi para hingga kini,” jelas Rudy Chua di
mengatasi pencemaran laut Kepri,” pelaku illegal fishing. hadapan Anggota Komisi VII DPR.
pinta Sonny. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Rudy menambahkan, yang menjadi
Mengenai dampak lingkungan Provinsi Kepri Ismet Abdullah di tanda tanya sekarang adalah, sesuai
yang diakibatkan oleh kegiatan hadapan Komisi VII DPR mengatakan, dengan Kepres 89 tahun 2002 tentang
pertambangan, Sonny menjelaskan, jika pihaknya telah berusaha untuk Tarif Dasar Listrik (TDL) yang isinya
pertambangan minyak dan gas ada memperbaiki kualitas lingkungan hidup PLN wajib mengumumkan Standar
kemungkinan dampak lingkungannya, yang rusak akibat dari kegiaatn Mutu Pelayanan secara berkala setiap
tetapi berdasarkan pengalaman di pertambangan yang banyak terdapat di awal triwulan. Melalui standar mutu
lapangan lebih kecil kemungkinan wilayahnya. “Masalah lingkungan hidup tersebut, masyarakat bisa mengetahui
terjadi, kecuali jika terjadi salah memang menjadi perhatian dari minimal lama gangguan, jumlah
pengeboran. “Pada dasarnya kecil pemerintah provinsi karena gangguan dalam satu periode.
kemungkinan terjadi pencemaran di menyangkut kepentingan bersama,” Terhadap pemadaman listrik
lokasi pertambangan minyak dan gas,” jelas Ismet. dadakan yang sering terjadi ini, menurut
jelasnya. Yang paling mengkhawatirkan Rudy belum ada pengurangan tagihan
Kenyataan yang ada sekarang ini menurut Ismet justru adalah terjadinya listrik kepada masyarakat yang
adalah banyaknya timbul pencemaran air laut akibat adanya direalisasikan pada tagihan bulan
pertambangan inkonvensional yang tumpahan minyak. Untuk mengatasi berikutnya. Hal tersebut juga telah
tidak memiliki standar profesiaonal baik masalah tersebut, Pemprov telah disampaikan dalam pertemuan antara
dari sisi keselamatan pekerja maupun berusaha membersihkan laut dari Pemprov Kepri dengan PLN. Saat
kaitan dengan penataan bekas-bekas tumpahan minyak. pertemuan tersebut, pihaknya telah
lokasi pertambangan. Selain itu, berkurangnya luas lahan menawarkan beberpa alternative, yang
Oleh karena itu, Komisi VII DPR hutan lindung di Kepri yang antara lain menambah daya tetapi harga
meminta Pemprov Kepri untuk diakibatkan oleh penetapan lahan hutan dinaikan melalui penerapan tariff
melakukan pengawasan secara lebih sebagai hutan lindung yang di dalamnya regional. Selain itu, alternative lainnya
intensif terhadap pertambangan- masih terdapat masyarakat yang hidup adalah adanya subsidi dari pemerintah
pertambangan yang ada di Kepri. di hutan tersebut. Akibatnya masyarakat daerah.
Sebenarnya lanjut Sonny, tersebut masih tetap memanfaatkan Berdasarkan perhitungan pihak
kewenangan tersebut tidak hanya milik hutan lindung tersebut untuk swasta menurut Rudy, subsidi yang
Pemprov tetapi juga milik Pemerintah memenuhi kebutuhan sehari-hari. dibutuhkan untuk menambah 10MW
Pusat dalam hal ini Departemen Sedangkan untuk permasalahn dengan memakai mesin MFO (Marine
Kehutanan dalam hal alih fungsi hutan. illegal fishing, pemprov Kepri Fuel Oil) hanya membutuhkan
Karena beberapa kawasan hutan di menghadapi kendala kurangnya armada anggaran sekitar Rp 3 milyar
Kepri terjadi tumpang tindih dengan patroli yang dimiliki oleh TNI berdasarkan tariff multiguna yang
lokasi-lokasi tambang tersebut. Angkatan Laut di wilayahnya. Tetapi diterapkan PLN saat ini untuk
Beberapa diantaranya bahkan sudah banyak juga para pelaku illegal pemasangan saluran baru. Tariff ini
ditetapkan sebagai hutan lindung atau fishing yang sudah tertangkap dan harus diturunkan kembali begitu PLTU
hutan konservasi. menjalani proses hukum di wilayah yang berada di Bintan telah siap
Jika lokasi hutan lindung standarnya Kepri. “Yang mencuri banyak, dibangun sekitar tahun 2009 – 2010.
adalah boleh dilakukan kegiatan patrolinya sedikit,” ujarnya. Terkait masalah tersebut, Anggota
pertambangan asalkan tambang dalam, Komisi VII DPR Agusman Effendi
emadaman Listr
emadaman Listrikik
kecuali beberapa perusahaan yang P P P P Pemadaman Listrik meminta agar Gubernur Kepri dapat
ik
emadaman Listr
emadaman Listrik
melalui Perpu dibebaskan melakukan Mengenai masalah seringnya terjadi segera menurati langsung managemen
kegiatan pertambangan. Sedangkan pemadaman listrik di Provinsi kepri, PLN pusat. Menurutnya saat ini
kawasan hutan konservasi harusnya Ketua Pansus Listrik DPRD Kepri managemen PLN pusat baru saja
tidak boleh dilakukan kegiatan Rudy Chua yang mendampingi mengalami perubahan terutama di
pertambangan. “Persoalan tumpang Gubernur mengatakan, ada tiga tubuh dewan direksi. “Walaupun
tindih lahan ini adalah masalah klasik gambaran yang meliputi proses Pemprov Kepri sudah menyurati PLN
58 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69