Page 63 - MAJALAH 69

KUNJUNGAN KERJA

justru melenggangkan terjadinya dengan semangat Undang-undang Malaysia harus memberantas mafia
perdagangan orang. Mereka membantu tersebut. Yang terjadi di Entikong, pihak- percaloan yang memanfaatkan
para calon TKI melewati perbatasan, pihak yang ingin mengikuti peraturan ketidaktahuan para tenaga kerja, kita
walaupun seringkali tidak memenuhi yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus melindungi warga negara
persyaratan, namun dapat diminta justru biasanya mengalami kesulitan, Indonesia dan ini adalah amanat dari
bayaran. entah dari pihak imigrasi maupun dari UUD 1945. Jadi harus ada sosialisasi
Ita, salah satu TKW asal Kabupaten pihak kepolisian. Ketua Tim Komisi yang gencar, dan kita harus menjaga
Sanggau, menjelaskan bahwa dirinya VIII DPR Abdul Hakam Naja (F- perbatasan dan ini merupakan agenda
masuk melalui Entikong dengan PAN) menegaskan bahwa perdagangan yang tidak mudah, tambahnya. Salah
satu solusinya adalah membangun jalan
pararel dengan perbatasan seperti yang
dilakukan Malaysia. Ini suatu hal yang
tidak terhindarkan, sebab walaupun
anggarannya besar tetapi harus tetap
direncanakan dalam beberapa tahun ini
untuk membangun jalan sepanjang
perbatasan sehingga kita dapat
mengawasi, sehingga orang-orang yang
dikirim dari perbatasan melalui pintu
haram (jalan tikus) bisa dikendalikan dan
demikian pula negara kita dengan
Malaysia harus tegas menindak pihak-
pihak/oknum, apakah itu aparat, calo
atau siapapun yang mencoba bermain-
main dalam wilayah ini dilakukan
tindakan tegas tanpa adanya pandang
bulu,” tegas Hakam. Hakam
menambahkan, bahwa Komisi VIII juga
akan melakukan koordinasi dengan
lintas komisi dan lintas departemen
terhadap masalah hubungan pengiriman
tenaga kerja baik sifatnya lintas batas
maupun sifatnya dalam kaitan mencari
memberikan uang kepada Polisi yang orang ke luar negeri harus dihentikan, suatu formula yang baik, sehingga dapat
berjaga dan diapun diijinkan masuk karena banyak sekali mereka yang di tipu meminimalisir tenaga kerja yang akan
walaupun tanpa memakai paspor. “Saya dan mereka merasa bahwa yang dikirim ke luar negeri termasuk
masuk ke Malaysia melalui Entikong dilakukan selama ini merupakan upaya perbaikan pelatihan yang ada di
dengan menyogok para polisi yang untuk menghidupi keluarga, padahal perbatasan.
berjaga tanpa memakai paspor, dan itu yang dilakukan mereka di negeri Jiran Selain itu, kata Hakam, Komisi VIII
banyak juga yang dilakukan teman- sudah masuk ke jaringan mafia juga akan mencoba untuk menghentikan
teman saya yang bekerja di Malaysia,” perdagangan orang. Hal ini disebabkan tenaga kerja yang tidak mempunyai
ujar Ita. Perdagangan manusia di karena ketidaktahuan mereka sehingga keterampilan sama sekali, apalagi
Entikong terjadi sebagai dampak dari ketika masuk ke Malaysia identitasnya khususnya yang bekerja di rumah tangga,
tidak berjalannya sistem yang telah diambil dan kebanyakan mereka sehingga tenaga kerja Indonesia dapat
ditetapkan oleh pemerintah dalam dipekerjakan di tempat yang tidak bekerja di bidang atau sektor yang lain.
penyelenggaraan ketenagakerjaan. semestinya. “Masalah ini harus “Saya kira ke depan tenaga kerja kita bisa
Sebenarnya Indonesia telah memiliki diperjuangkan, dan harus menjadi dialihkan menjadi tenaga kerja
UU No. 39 tahun 2004 yang mengatur perhatian serius,” tegas Hakam. perkebunan, di pabrik dan pertokoan, itu
mengenai Penempatan dan Menurut Hakam, permasalahan ini saya kira akan lebih baik, mungkin untuk
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia harus ada pembicaraan antar negara yang rumah tangga bisa digantikan oleh
yang bekerja di luar negeri. Selain itu, ada secara serius antara pemerintah dengan negara lain,”kata Hakam terhadap
UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemerintah, untuk menegaskan masalah ini. (rat,si,jay)
Pemberantasan Tindak Pidana bagaimana policy dari pemerintah
Perdagangan Orang. Akan tetapi, Malaysia terhadap tenaga kerja
implementasi Undang-undang tersebut Indonesia. Hakam menambahkan,
di Entikong rupanya tidak sejalan bahwa pemerintah Indonesia dan

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69 63