Page 65 - MAJALAH 69

KUNJUNGAN KERJA

katanya.

agukan Kinerja BLK
agukan Kinerja BLK
agukan Kinerja BLK
agukan Kinerja BLK
R R R R Ragukan Kinerja BLK
D a s a r
pembentukan Balai
Latihan Kerja adalah
untuk menciptakan
tenaga kerja yang
berkompetensi dan ahli di
bidangnya. Namun pada
kenyataannya, BLK
sendiri saat ini belum
sepenuhnya berhasil
mengatasi permasalahan
pengangguran. Berbagai
permasalahan dan dana
yang terbatas menjadi
factor BLK tidak berjalan
maksimal.
Rombongan Tim
Kunjungan Kerja
(kunker) Komisi IX DPR
RI yang diketuai Umar
Wahid Hasjim (F-KB)
menjelaskan bahwa pihaknya tetap Badung dibagi berdasarkan jenis dan Asiah Salekan (F-PG) mendapati
mengutamakan pelayanan terhadap penyakit. Hal itu dikemukakanya usai lemahnya peranan BLK ketika
masyarakat. “Kami tetap meninjau bentuk fisik, jumlah tempat melakukan fungsi pengawasannya
mengutamakan kelas III,” katanya. tidur pasien, dan komitmen pihak saat pertemuan dengan Gubernur
Lebih jauh I Gusti Lanang M rumah sakit. Provinsi Jawa Tengah Bibit Waluyo
Rudiarta menjelaskan guna “Tadi sempat dengar lantai sekian dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan
memperoleh informasi yang akurat untuk bedah, lantai sekian untuk ini. dan Transmigrasi (Kadisnakertrans)
terhadap rumah tangga miskin diluar Memang seharusnya begitu. Di Prov Jateng Siswosoewono, kemarin.
data base, pihaknya mengirim tim RSUD yang harus ada itu perbedaan Anggota rombongan Komisi IX
menghadap bupati. “Bupati kelas-kelas jenis penyakit bukan Ahmad Darodji (F-PG) dalam
menyambut baik dan akan berdasarkan perbedaan kelas kesempatan tersebut menilai hampir
ditanggung,” ujarnya. ekonomi,” tegas Ribka. di seluruh provinsi mempunyai BLK
Ia menilai perbedaan berdasarkan tetapi penerapanya tidak sesuai
ioritaskan Kitaskan Kelas IIIelas III
P P P P Prr rr riorioritaskan Kitaskan Kelas IIIelas III kelas tidak boleh diberlakukan di dengan kenyataannya. Adapun antara
ioritaskan Kelas III
ior
Komisi IX DPR mengingatkan agar RSUD yang mendapatkan dana dari program pembelajaran BLK tidak
RSUD Badung tetap APBN dan APBD. Ketua Tim mendukung terhadap peningkatan
memprioritaskan pelayanan kepada Kunker kuatir akan terjadi perbedaan hasil utama suatu daerah.
masyarakat menengah ke bawah. Saat dan diskriminasi dari dokter. “Kami minta ada sentra-sentra
meninjau RSUD tersebut dalam Lebih jauh, Ribka yang juga Ketua tertentu yang menyesuaikan
kunjungan kerja ke Bali, Komisi IX Komisi IX menyatakan akan keunggulan masing-masing daerah
menentang rencana pembagian memperjuangkan bantuan bagi sehingga keberadaannya optimal,”
pelayanan berdasarkan kelas, seperti RSUD Badung melalui APBN. katanya.
VIP, Kelas I dan Kelas II. Penambahan kapasitas tempat tidur BLK dibentuk salah satunya
“RSUD itu anggaran dari APBN bagi pasien yang baru mencapai lima bertujuan untuk mengurangi
dan APBD yaitu uang rakyat. Kalau puluh persen akan diperjuangkan penggangguran namun dari
mau pakai VIP, Kelas I dan Kelas II hingga mencukupi. keseluruhan BLK yang ada di
maka panggil investor. Tapi tidak Lebih jauh, Tim Kunker Indonesia, menurut Zuber Safawi (F-
boleh pakai APBN dan APBD,” kata mendesak Bupati Badung AA Gde PKS) sangat tidak efektif
Ketua Tim Kunker Komisi IX ke Bali Agung untuk tidak menolak keberadaannya.
Ribka Tjiptaning, Selasa (4/11). masyarakat miskin yang akan berobat. Disamping peralatannya yang
Dalam keterangannya, ia “Jangan sampai ada masyarakat kurang, anggaran untuk program
menyatakan setuju bila RSUD miskin yang ditolak di rumah sakit,” pembelajarannya pun dinilai Zuber

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69 65