Page 61 - MAJALAH 69

KUNJUNGAN KERJA

Karena itu, tegasnya, DPR harus berbagai upaya mengeliminir kasus lembaga pendidikan yang dikelola
memperjuangkan tunjangan fungsional KDRT baik yang menyangkut Departemen Agama masih
guru agama. “Guru Depag ini banyak perempuan dan anak dengan melakukan diperlakukan diskriminasi oleh negara
yang swasta bila dibandingkan dengan berbagai konseling terhadap korban jika dibanding dengan lembaga
yang negeri,”katanya. Ia menambahkan, maupun masyarakat pada umumnya. pendidikan yang dikelola Departemen
minimal kesejahteraan guru agama Bimbingan konseling yang telah Pendidikan Nasional. Diskriminasi
minimal 500 ribu-1 juta rupiah/bulan. dilakukan KPP DIY meliputi konseling menyangkut dukungan anggaran,
Sementara untuk haji, paparnya, Depag perkawinan, medis, psikologis, hukum kesejahteraan pengajar, serta unit cost per
Riau telah membuka posko di Kadepag dan konseling sosial. siswa. “Karena itu kita mengharapkan
dan Kawil. “Guru agama harus terus Khusus bagi anak-anak Panti Sosial agar unit cost per siswa antara Diknas
diperjuangkan,”terangnya. Kendala Rekso Dyah Utami, terangnya, juga telah dan Depag bisa disamakan,” terangnya.
pengangkatan guru honorer, kata Gafar, membuka akses konseling gratis bagi Dijelaskan Hilman Rosyad Syihab,
disebabkan kurang lengkapnya publik dengan telepon bebas pulsa kondisi lembaga pendidikan yang berada
persyaratan yang dikirim para guru dengan nama Program TESA (Telepon di bawah naungan Departemen Agama
honorer tersebut. “juga tidak cocoknya sahabat Anak). Diharapkan anak-anak lebih banyak mengelola kegiatan
data yang disediakan dengan berkas yang dapat menyampaikan keluhan kepada pendidikan swasta yang hampir 90
dikirim,” katanya. Yang lain, paparnya, panti sehingga akan ada terapi lebih dini. persen dan negeri hanya 10 persen. Hal
selalu berubah-ubah peraturan yang Untuk menangani seluruh kegiatan ini berbeda dengan yang dikelola Diknas
dikeluarkan oleh Pemerintah pusat. itu Panti Sosial Rekso Dyah Utami tidak dimana 90 persen negeri dan 10
“untuk itu kita meminta kembali pernah memungut biaya dari korban persennya yang swasta. “Karena itu ini
pegawai honor melengkapi ulang tetapi seluruhnya ditanggung oleh Dinas menyebabkan beban tanggung jawab di
persyaratan sesuai dengan ketentuan Sosial. Selain itu juga telah dilakukan Departemen agama menjadi lebih berat,”
yang berlaku,” katanya. kerjasama dengan PKK, PSN dengan terangnya. Masalah lain, lanjut Hilman
Dinas sosial, para pengusaha perempuan adalah anggaran Diknas dialokasikan
Kasus KDRT meningkat serta LSM yang bergabung dalam melalui DAU, DAK sebagai dana
Dalam kunjungan Komisi VIII ke jejaring kerja. dekonsentrasi sementara seluruh
Yogyakarta, khususnya ke Panti Sosial Sementara, anggota Komisi VIII anggaran Depag termasuk untuk
Rekso Dyah Utami, yang merupakan Abdullah Azwar Annas mengharapkan lembaga pendidikan dan operasional
binaan Kantor Pemberdayaan KPP lebih meningkatkan perannya Kanwil-Kanwil masih terpusat. “Kita
Perempuan (KPP) DIY terungkap khususnya dalam penanganan masalah berharap ini bisa dibereskan”, kata
angka kasus dari masyarakat yang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hilman.
dilaporkan ke KPP semakin banyak dan Untuk itu diharapkan agar KPP terus
bervariasi. Setidaknya dalam tahun 2008 mengembangkan kerjasama dengan Segera Tuntaskan Guru Agama
sampai dengan Oktober sudah terjadi media dan sekolah-sekolah untuk Honor
447 kasus kekerasan dalam rumah mensosialisasikan program-program Ketua Komisi VIII DPR Hasrul
tangga (KDRT). KPP. Ia menambahkan, dari sebesar 447 Azwar mengatakan, Komisi VIII DPR
Dijelaskan Kepala Kantor kasus yang terungkap di DIY merupakan telah membentuk Panja Guru Agama
Pemberdayaan Perempuan DIY, Tri bagian kecil dari permasalahan kekerasan honor dan bantu guna menyelesaikan
Hastuti bahwa target dari program KPP terhadap perempuan dan anak yang seluruh peraturan terkait status Guru
DIY adalah agar masyarakat khususnya sebetulnya seperti gunung es. Honor tersebut. “Semua peraturan
kaum lelaki mengetahui bahwa Menanggapi masukan dari Anggota sedang dalam proses karena ini merubah
kekerasan dalam rumah tangga itu ada Komisi VIII Azwar Annas, Kepala regulasi karena itu perlu ada kesabaran
pidananya. Sehingga bisa menimbulkan kantor PP DIY menjelaskan bahwa politik dari semua pihak,”kata Hasrul
effek jera untuk melakukan kekerasan, KPP DIY telah mencoba melakukan saat mengadakan tatap muka dengan
dan bagi perempuan sendiri akan lebih kerjasama dengan berbagai media Kakanwil Depag Provinsi Riau Abdul
berani untuk menyampaikan masalah seperti TVRI, RRI, Koran Kedaulatan Gafar Usman baru-baru ini, di Kantor
KDRT ini ke tetangga atau pihak lain, Rakyat untuk mensosialisasikan Kadepag Provinsi Riau, Pekanbaru
sehingga bisa terlindungi hak-haknya. program program KPP sehingga dapat Menurut Hasrul, Komisi VIII DPR
Dulu para ibu berfikir bahwa kekerasan diketahui oleh masyarakat luas. Selain terus berjuang untuk melakukan
dalam rumah tangga itu hanya urusan dengan media, KPP DIY juga langkah-langkah dalam memacu
internal. Tri mengatakan penyebab melakukan kerjasama dengan Badan perbaikan kesejahteraan guru agama
utama kasus KDRT pada umumnya Informasi Daerah, KPAI. Seusai honor. Bahkan tuturnya, Komisi VIII
sebenarnya bukan hanya faktor kunjungan keberbagai tempat, saat DPR telah memanggil seluruh Kakanwil
pendidikan yang rendah tapi yang lebih diwawancarai Parle, Ketua Tim Kunker Depag seluruh Indonesia guna
dominan adalah masalah faktor mental. Komisi VIII DPR Hilman Rosyad melakukan tatap muka dengan DPR RI.
Untuk itu, KPP DIY telah melakukan Syihab mengatakan, dalam pelaksanaan “Bahkan kita telah membagi menjadi

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69 61