Page 64 - MAJALAH 69

KUNJUNGAN KERJA

Rumah Sakit Tidak Boleh Tolak

Pasien Miskin

Pelayanan rumah sakit terhadap masyarakat miskin masih menjadi sorotan Kunjungan Kerja
(Kunker) Komisi IX DPR ke Provinsi Bali. Kunker yang dipimpin Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning (F-
PDIP) dan delapan belas orang anggota yaitu Serta Ginting (F-PG), Maryamah Nugraha Besoes (F-
PG), Faridah Effendy (F-PG), Tisnawati Karna (F-PG), Mariani Akib Baramuli (F-PG), Taufan
Tampubolon (F-PDIP), Elva Hartati (F-PDIP), Rudianto Tjen (F-PDIP), Machfudhoh Aly Ubaid (F-PPP),
Jumaini Andriana (F-PD), Anita Yacoba Gah (F-PD), Rustam Effendi (F-PAN), Fanshurullah Asa (F-
PAN), Anisah Mahfudz (F-PKB), Muhyiddin Arubusman (F-PKB), Arsa Suthisna (F-PKB), Anshory
Siregar (F-PKS) dan Arisman Zagoto (F-PDS) berlangsung dari tanggal 2-6 November 2008.

idak boleh ada satu orang terdaftar sebagai masyarakat miskin, “Undang-Undang Rumah Sakit
pun ditolak di rumah harus tetap diterima dan tidak boleh rohnya tidak boleh ada penolakan
sakit,” tegas Ketua Tim ditolak. Rakyat harus tetap menjadi terhadap pasien,” katanya.
TRibka Tjiptaning saat prioritas,” tegas Ribka Tjiptaning. Jumaini menambahkan, rumah
melakukan pertemuan dengan Hal senada diungkap Jumaini sakit yang mendapat dana dari
Direktur Utama Rumah Sakit Umum Andriana (F-PD) yang menegaskan pemerintah pusat dan daerah harus
Pusat (RSUP) Sanglah IGusti bahwa rumah sakit dilarang menolak lebih mengutamakan pelayanan
Lanang M Rudiarta, Senin
(3/11).
Dalam pertemuan itu,
Ribka menjelaskan bila
sampai terjadi penolakan
terhadap pasien miskin maka
perjuangan yang dilakukan
Komisi IX dan pemerintah
dinilainya gagal. “Kalau
sampai ada yang ditolak
berarti kita semua gagal,”
katanya.
Pendataan rumah tangga
miskin sendiri merupakan
tugas pemerintah daerah
setempat yang kemudian
tersimpan dalam data base.
Namun demikian, menurut
Ketua Tim Kunker, data base
tidak dapat dijadikan patokan
terhadap keadaan ekonomi
suatu rumah tangga.
“Saat di data, rumah
tangga tersebut masih
mampu, namun belum tentu di pasien. Ia menjelaskan saat ini Komisi masyarakat terutama yang tergolong
kemudian hari,” jelasnya. IX tengah membahas Rancangan miskin.
Ia menegaskan meskipun tidak Undang-Undang Rumah Sakit “Saya minta supaya pelayanan
terdaftar dalam data base masyarakat dimana salah satu hal pentingnya kelas III ditingkatkan,” tegasnya.
miskin, rumah sakit tudak boleh dalam RUU tersebut adalah rumah Sementara itu Dirut RSUP
menolak pasien. “Walaupun tidak sakit tidak boleh menolak pasien. Sanglah dalam pertemuan itu

64 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69