Page 51 - MAJALAH 69

KUNJUNGAN KERJA

Perundang-undangan. penetapan calon Ibu Kota Provinsi paham terhadap aturan maupun
Hal itu terungkap saat kunjungan Sulawesi Timur. prosedur yang berlaku merupakan
kerja Komisi II DPR RI yang Tim ini menanyakan kota mana kesulitan utamanya.
berlangsung pada tanggal 5 hingga 7 yang akan dijadikan ibu kota Provinsi Oleh sebab itu dilakukan
November 2008 dipimpin oleh Wakil tersebut tetapi mereka (Pemprov penyuluhan hukum kepada pihak-pihak
Ketua Komisi II Eka Santosa (F-PDIP) Sulteng) mengatakan masih kesulitan yang bersengketa. Kasus yang baru
serta didampingi 9 anggota lainnya yakni menentukannya, ada yang terselesaikan sekitar 30%, dan sebagian
Rustam E. Tamburaka (F-PG), Agus menginginkan Poso dan sejumlah kota- masih dalam proses di pengadilan.
Clarus (F-PDIP), Djuhad Mahja (F- kota lain di wilayah tersebut. Mereka Menanggapi pertanyaan mengenai
PPP), Muhammad Yus (F-PPP), Anwar berkeinginan menyerahkan keputusan kebijakan yang telah diambil dalam
Yunus (F-PD), Andi Yuliani Paris (F- mengenai hal itu pada pemerintah pusat persiapan pelaksanaan program Agraria,
PAN), Saifullah Ma’sum (F-KB), dan DPR pusat. dijelaskan Kakanwil BPN Sulteng
Untung Wahono (F-PKS) dan Pastor Pimpinan Komisi II menyatakan pihaknya telah melakukan beberapa
Saut M. Hasibuan (F-PDS). bahwa mereka siap membicarakannya persiapan diantaranya melakukan
Dalam lawatannya ke Provinsi dengan pemerintah jika mereka koordinasi, memberikan pemahaman
Sulawesi Tengah ini Tim Komisi II DPR memintanya untuk memutuskan dan tentang program Reforma Agraria
RI melakukan pertemuan dengan menjadikannya agenda pada rapat kepada seluruh jajaran kantor pertanahan
Gubernur Sulteng Bandjela Paliudju bersama dengan pemerintah. se-Provinsi Sulteng.
membahas tentang keinginan sebagian Diharapkan nantinya akan dapat Di sisi lain juga menyiapkan calon
masyarakat Sulteng utnuk membentuk diputuskan pada Rapat Paripurna lokasi yaitu 52 lokasi yang tersebar di 8
daerah otonom baru (Provinsi Sulawesi Dewan setelah Pemilu 2009. kabupaten (Donggala, Buol, Poso, Toli-
Timur). Sementara itu, dalam kunjungannya toli, Parigi, Montong, Morowali, Bangai,
Komisi II merespon aspirasi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Bangai Kepulauan). Langkah
masyarakat yang berada di kawasan (BPN) Sulteng, Tim Komisi II DPR RI lainnya memberikan sosialisasi mengenai
timur Sulteng, dan mempertanyakan mempertanyakan tentang kasus-kasus program tersebut kepada seluruh bupati,
mengenai kesiapan persyaratan sengketa tanah yang ada di wilayah DPRD, kepala dinas terkait dan tokoh-
administrasi, teknis dan kewilayahan Sulteng 5 tahun terakhir dan apa tokoh masyarakat.
serta keinginan masyarakat setempat. penyebab terjadinya sengketa tanah BPN juga menerbitkan/merevisi
Ketua Tim Eka Santosa tersebut. Surat Keputusan Gubernur tentang
menambahkan bahwa tim telah Menurut Kakanwil Pertanahan Panitia Pertimbangan Landreform
mendapat masukan dari para bupati yang Sulteng, terdapat 52 kasus sengketa tanah Provinsi dan Surat Keputusan Bupati
ada di wilayah timur Sulteng ini seperti di Sulteng selama 5 tahun terakhir ini tentang Panitia Pertimbangan
Bupati Poso, Morowali, Banggai dan penyebabnya adalah para pemilik Landreform di 8 kabupaten tersebut.
Kepulauan, dan Tojo Unu-Ana. tanah tidak pernah memelihara dengan Mereka menambahkan bahwa telah
Menanggapi pertanyaan Komisi II, baik, tidak dipasangnya batas permanent, dilakukan pengukuran keliling,
Bandjela mengatakan bahwa pada dan lama ditinggalkan pemiliknya. penetapan Tanah Obyek Landreform
prinsipnya ia telah merespon aspirasi Adapun pihak yang bersengketa (TOL) seluas 13.323.4171 ha dengan
masyarakat dan tidak menghalangi- adalah orang dengan orang, orang jumlah 7.912 bidang, dilakukan
halangi keinginan masyarakat yang ada dengan badan hukum, masyarakat penyuluhan di 50 desa yang telah
di kawasan timur Sulteng ini. Ia dengan badan hukum. Untuk ditetapkan sebagai tempat
menambahkan bahwa sepanjang penyelesaian masalah tersebut BPN pelaksanaannya.
persyaratan yang ditentukan telah Sulteng telah melakukan pengumpulan Pihaknya juga melakukan seleksi
terpenuhi dan memenuhi syarat sesuai data secara administratif, identifikasi kepada penerima manfaat terhadap
ketentuan perundang-undangan yang lapangan berkoordinasi dengan instansi 16.260 KK, dengan kriteria yaitu; petani
berlaku, ia akan mengambil langkah- terkait, menggelar kasus dan membuat yang tidak punya lahan, tidak memiliki
langkah kongkrit dengan memanggil jalan penyelesaian melalui mediasi atau pekerjaan tetap, serta terdaftar sebagai
para bupati yang wilayahnya masuk musyawarah untuk perdamaian, dan orang miskin. (tt/nt/bw)
dalam cakupan wilayah calon daerah langkah terakhir melalui lembaga
otonom baru. peradilan.
Dalam pertemuan tersebut Ketua Tim yang juga Wakil Ketua
disepakatinya beberapa hal-hal Komisi II DPR Eka Santosa
diantaranya melaksanakan sosialisasi menanyakan berapa kasus yang telah
kepada masyarakat calon Provinsi terselesaikan. Menanggapi pertanyaan
Sulawesi Timur, melakukan kajian ini Kepala BPN Sulteng mengatakan
akademis, dan adanya kesepakatan dari bahwa masih terbatasnya SDM yang
para bupati dan DPRD mengenai memahami proses mediasi dan tidak

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69 51