Page 17 - MAJALAH 208

LAPORAN UTAMA

dan dengan harga yang terjangkau, rumah sakit kecil yang tersebar di
meskipun pelonggaran telah diterapkan. sekitar masyarakat.
Catatan lainnya yakni ia “(Saya berharap) orang bisa
meminta pemerintah dapat segera opname di puskesmas. Misalkan
memproduksi vaksin dalam negeri. di Yogyakarta, puskesmas itu
Menurutnya hal tersebut guna dilakukan tidak terlalu jauh. Tapi coba kita
guna menjadikan Indonesia sebagai lihat jauh seperti Kalimantan, luas.
negara yang tidak bergantung pada Sehingga pemerintah perlu memberi
pasokan vaksin dari luar negeri. banyak subsidi supaya ini tetap
“Supaya kita tidak bergantung di-handle sama puskesmas. Jangan
dengan vaksin luar dan menyedot besar sampai puskesmas lepas tangan, saya
sekali devisa kita, untuk mengimpor tidak setuju,” terang Sukamto.
vaksin (seperti) pada periode lalu,” lanjut Situasi pelayanan kesehatan
Darul Siska pada puskesmas yang menurutnya
Dirinya juga menyoroti vaksin lansia berada pada lingkup yang sangat
yang menurutnya, hal itu adalah sesuatu “JANGAN dekat dengan masyarakat, masih
yang sangat dibutuhkan bagi mereka. MENINGGALKAN belum baik. Ia menemukan adanya
Terlebih, jika lansia yang merupakan pelayanan pada puskesmas yang
golongan yang rentan tersebut memiliki PROKES, KARENA hingga berjam-jam untuk tiap
komorbid. Namun di lapangan, hasil ANCAMAN VIRUS pasiennya hanya untuk mendapatkan
capaian vaksinasi masih tergolong pelayanan kesehatan yang
rendah menurutnya. Sehingga, dirinya ITU TETAP ADA. JADI sederhana.
mendorong pemerintah, terutama Maka dari itu, dirinya meminta agar
kementerian kesehatan untuk mencari PELONGGARAN ITU fasilitas dan kualitas unit kesehatan
jalan (solusi) yang lebih jitu untuk PERLU DISAMBUT di puskesmas dapat ditingkatkan.
menyelesaikan vaksinasi bagi lansia. “Banyak (masukan) yang masuk
“Nah, mereka sendiri sebetulnya DENGAN POLA ke saya, antre di puskesmas 2-3
ada masalah untuk datang sendiri ke HIDUP YANG BARU jam, akhirnya diberikan obat 10
tempat tempat vaksinasi. Oleh karena butir dan obat batuk kecil, itu
itu, khusus bagi lansia ini. Harus BAHWA KITA TETAP nilainya hanya berapa ribu? Inilah
mendapatkan perhatian khusus dari WASPADA, BAHWA yang harus lebih ditingkatkan,
pemerintah daerah agar puskesmas supaya puskesmas ini tetap meng-
jemput bola gitu, mendatangi rumah ANCAMAN COVID cover dengan adanya endemi,” jelas
rumah lansia itu untuk melakukan politisi Fraksi PKB.
vaksinasi. Jadi jangan hanya menunggu TETAP MENGINTAI Di akhir, ia pun mengusulkan
di puskesmas saja, menunggu orang KITA” pada Kemenkes untuk menindak
orang tua datang,” tegas politisi Fraksi tegas pihak rumah sakit yang tidak
Partai Golkar. mau bekerja sama dengan BPJS
Sementara itu, Anggota Komisi IX Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska. Foto:Mri/Pdt Kesehatan, sehingga masyarakat
DPR RI Sukamto mengungkapkan, tidak terbebani dengan tingginya
dengan persentase rata-rata yang biaya pengobatan. Ia menilai,
mencapai 90 persen pada kesembuhan semua menjadi (PPKM) level 4, kan apabila banyak rumah sakit tidak
masyarakat dalam kasus Omicron, nanti kasihan juga masyarakatnya. mau bekerjasama dengan BPJS,
selayaknya menjadi bagian dari Kita mencoba hidup berdampingan hal tersebut dapat memicu jumlah
pertimbangan pemerintah guna dengan Covid,” kata Sukamto. kemiskinan yang semakin melebar.
melakukan transisi tersebut. sehingga, ia Meski demikian, ia menekankan “Jangan sampai, istilahnya, orang
pun mendukung keputusan Pemerintah bahwa status endemi yang dilakukan yang mau masuk BPJS terbatas
Indonesia untuk mengubah status Indonesia ini belum memiliki regulasi hanya dengan rumah sakit negara,
pandemi Covid-19 menjadi endemi. yang mengaturnya. Sehingga ia akhirnya banyak orang yang masuk
“Dan kedua, sekarang ini tidak semua meminta pemerintah untuk tidak rumah sakit swasta dan bayar sendiri
daerah (tingkat kesembuhan) kayak gitu. lepas tangan begitu saja. Selain itu, (dengan biaya yang) cukup besar,”
Ada daerah yang (PPKM) level 2, level pemerintah perlu meningkatkan tegas legislator daerah pemilihan
3, ada level 4. Sehingga, kalau ini peran puskesmas menjadi seperti (dapil) DI Yogyakarta itu. l hal/es

TH. 2022 EDISI 208 PARLEMENTARIA 17