Page 21 - Stabilitas Edisi 213 Tahun 2025

Dian optimis, pembentukan Darmawan memastikan hal tersebut
Danantara ini dapat mengoptimalkan tidak akan terjadi karena Himbara
pengelolaan aset negara dan mendorong memiliki loan portfolio guideline (LPG)
investasi strategis di sektor-sektor atau pedoman pinjaman, serta ada Otoritas Jasa
penting seperti hilirisasi, infrastruktur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang Keuangan (OJK)
ketahanan pangan dan energi, industri berwenang mengatur dan mengawasi memastikan tiga bank
substitusi impor, serta digitalisasi. BPI bank. BUMN, yakni Bank
Danantara sendiri merupakan tindak “Kalau kekhawatiran instruksi Mandiri, BRI, dan
BNI, tetap diawasi
lanjut dari pengesahan Perubahan Ketiga kepada bank Himbara gunakan DPK ini meskipun kini berada
UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang untuk hal yang di luar target ataupun risk di bawah pengelolaan
BUMN oleh DPR pada 4 Februari 2025. acceptance criteria yang dimiliki masing- Danantara.
Sementara itu, untuk menepis masing bank, saya sangat optimis itu
sentimen negatif, Direktur Utama Bank tidak akan terjadi,” katanya.
Mandiri Darmawan Junaidi membantah Direktur Grup Riset LPS, Seto
kalau bank-bank di bawah Himbara Wardono mengatakan, sampai saat
diinstruksikan menggunakan dana ini Dana Pihak Ketiga (DPK) bank-
pihak ketiga (DPK) untuk investasi di bank BUMN yang bergabung ke BPI
Danantara setelah berada di bawah Danantara masih terlihat aman alias
naungan badan tersebut. belum ada intensitas penarikan dana
Dana pihak ketiga (DPK) adalah hingga ke level anjlok. “Iya DPK masih
dana yang dihimpun oleh bank dari aman, kan keliatan tuh kalo bank ada
masyarakat. Dana ini berasal dari nasabah yang narik, itu keliatan tuh kalo
simpanan masyarakat, seperti tabungan, anjlok. Tapi kalau bank-bank BUMN
giro, dan deposito. nggak keliatan sih,” katanya.*

www.stabilitas.id Edisi 213 / 2025 / Th.XX 21