Page 55 - Stabilitas Edisi 213 Tahun 2025
P. 55

ndustri asuransi selalu akan
               memanfaatkan setiap kesempatan
               yang datang untuk mendongkrak
          Ikinerjanya. Maka dari itu ketika
          melihat peluang lini asuransi kredit bisa
          menjadi salah satu solusinya, para pelaku
          industri mulai menaruh harapan besar.
          Namun apa daya, ada aturan yang bisa
          menjadi batu penghalang.
            Adalah Peraturan Otoritas Jasa        AAUI BERKOMITMEN
          Keuangan (POJK) Nomor 20 Tahun                  UNTUK TERUS
          2023 yang salah satunya mengatur
          tentang modal minimum bagi perusahaan              BERDISKUSI
          asuransi baik yang konvensional           DENGAN OJK GUNA
          maupun syariah jika ingin memasarkan   MENEMUKAN SOLUSI
          produk asuransi kredit (askred). Lini
          usaha asuransi kredit digadang-gadang            TERBAIK BAGI
          bisa membuat perusahaan asuransi            KEBERLANJUTAN
          mempertebal koceknya, tetapi syarat
          ekuitas atau modal minimum bisa                INDUSTRI BAIK
          menghalanginya.                             DALAM HAL POJK
            Regulasi yang mulai berlaku pada 13
          Desember 2024 itu mengatur sederet          20/2023 MAUPUN             Budi Herawan, Ketua Umum
          persyaratan baru. Salah satu aturan yang   KETENTUAN LAINNYA           Asosiasi Asuransi Umum
          menarik perhatian, perusahaan asuransi                                 Indonesia (AAUI)
          umum yang hendak memasarkan produk          YANG BERKAITAN
          asuransi kredit dan suretyship diharuskan   DENGAN INDUSTRI
          memiliki ekuitas minimal Rp250 miliar.
            Di sisi lain, aturan tersebut juga                ASURANSI.
          diharapkan mampu memperkuat
          stabilitas keuangan perusahaan asuransi,
          terutama di tengah lonjakan klaim
          asuransi kredit. POJK 20/2023 juga
          mengatur mengenai produk asuransi
          yang dikaitkan dengan kredit atau
          pembiayaan syariah, serta produk
          suretyship atau suretyship syariah.
            Terang saja, pelaku industri asuransi   bahwa terdapat sejumlah tantangan   PAU yang memasarkan asuransi kredit
          keberatan. Pasalnya, banyak perusahaan   terkait implementasi POJK 20/2023   maupun suretyship harus memiliki rasio
          asuransi di Indonesia belum mampu   yang mengatur tentang asuransi kredit.   likuiditas paling rendah 150 persen,” kata
          memenuhi ketentuan yang diterapkan   Tantangan yang perlu disikapi secara   Budi, beberapa waktu lalu.
          yakni modal minimum Rp250 miliar   optimal itu yang membuat AAUI        Tantangan berikutnya terkait Pasal
          bagi mereka yang mau memasarkan   memberikan sejumlah usulan kepada   5 ayat 2 pada POJK 20/2023 bahwa
          produk asuransi kredit. Industri asuransi   regulator.               PAU dan Perusahaan Asuransi Umum
          melalui asosiasi pun menyuarakan     Budi menyatakan tantangan yang   Syariah (PAUS) wajib menetapkan risiko
          aspirasi mereka kepada regulator jasa   dimaksud yakni sesuai dengan POJK No   yang ditanggung kreditur sebagaimana
          keuangan dengan harapan ada relaksasi   20/2023 Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 16 ayat 2   dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
          yang diberikan untuk menstimulasi   disebutkan bahwa Perusahaan Asuransi   25 persen dari nilai saldo kredit atau
          pertumbuhan sektor perasuransian.  Umum (PAU) yang memasarkan        pembiayaan syariah pada waktu
            Ketua Umum Asosiasi Asuransi    produk asuransi kredit dan suretyship   terjadi risiko yang ditanggung untuk
          Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan   wajib memenuhi modal minimum atau   produk asuransi kredit. “Namun jika
          secara terang-terangan membeberkan   paling sedikit Rp250 miliar. “Selain itu   dikaitkan dengan produk asuransi kredit


                                                                              www.stabilitas.id   Edisi 213 / 2025 / Th.XX 55
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60