Page 43 - Stabilitas Edisi 218 Tahun 2025

ehadiran pelaku keuangan
berbasis teknologi harus
diakui telah menjadi simbol
Kinklusi keuangan dan menjadi
jembatan digital yang menghubungkan
jutaan masyarakat yang belum memiliki
rekening bank dengan kredit formal.
Namun, di balik perkembangan yang
terjadi belakangan ini, muncul kenyataan
yang kurang menyenangkan.
Beberapa waktu lalu, Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
mengeluarkan laporan dan tengah
menyelidiki dugaan perilaku kartel di
antara para pemberi pinjaman daring.
Komisi anti monopoli itu menengarai
beberapa penyedia kredit digital
berkolusi untuk menetapkan batas suku
bunga—sebuah langkah yang dapat
melemahkan persaingan dan membuat
peminjam terjebak dalam siklus utang
berbiaya tinggi. Tujuannya bagus, untuk melindungi
Praktik bisnis layanan Financial
Technology di Indonesia sangat pesat. konsumen dan masyarakat dari adanya
Selama lima tahun terakhir, lebih dari suku bunga pinjol ilegal pada saat itu yang
150 pemberi pinjaman peer-to-peer luar biasa tinggi. Fakta menunjukkan ruang
(P2P) berlisensi telah bermunculan,
didorong oleh modal ventura yang besar kompetisi sesuai mekanisme pasar tetap
dan populasi yang menginginkan kredit terbuka.
cepat dan lancar.
Menurut temuan awal komisi
anti monopoli, sejumlah perusahaan Tirta Segara, Anggota Dewan Pengarah IFSoc
fintech terkemuka kemungkinan telah
menyepakati secara informal suku bunga
pinjaman maksimum, yang secara efektif
menciptakan sebuah kesepakatan tidak
tertulis yang membatasi persaingan diperhitungkan. dijelaskan dalam surat OJK kepada AFPI
harga. Menurut para pelaku industri, Anggota Dewan Pengarah IFSoc pada 16 Mei 2025.
tindakan itu adalah sebuah upaya Tirta Segara menegaskan penetapan Menurutnya hal itu mempunyai
kolektif untuk mencegah pinjaman batas suku bunga yang dilakukan pelaku tujuan melindungi konsumen dan
predator dan melindungi konsumen. industri bukanlah praktik kartel. Menurut masyarakat dari suku bunga pinjol ilegal
Namun, para regulator kini khawatir Komisioner OJK pad 2017-2022 itu, pada saat itu yang luar biasa tinggi. Tirta
bahwa koordinasi semacam itu kalau dilihat ke belakang, saat itu OJK menambahkan penting dipahami yang
melampaui batas, dari sekadar kerja memberi arahan kepada AFPI untuk ditetapkan adalah batas atas, bukan
sama menjadi kolusi. menata perilaku pasar lewat code of penyeragaman harga ataupun penetapan
Pelaku industri tentu menolak disebut conduct. batas bawah.
demikian. Indonesia Fintech Society Langkah ini menjadi pijakan awal “Tujuannya bagus, untuk
(IFSoc) berpandangan masalah ini perlu bagi diterbitkannya ketentuan batas melindungi konsumen dan masyarakat
ditempatkan dalam perspektif yang lebih atas manfaat ekonomi pindar yang dari adanya suku bunga pinjol ilegal
luas dan obyektif. Karena ada faktor langsung ditetapkan oleh OJK pada pada saat itu yang luar biasa tinggi.
kepentingan perlindungan konsumen 2023 dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Fakta menunjukkan ruang kompetisi
dan penataan pelaku pasar yang harus 19/SEOJK.06/2023. Hal ini juga telah sesuai mekanisme pasar tetap terbuka.

www.stabilitas.id Edisi 218 / 2025 / Th.XXI 43