Page 44 - Stabilitas Edisi 218 Tahun 2025

diminta mengevaluasi atau mencabut
kebijakannya. Prioritasnya tetap harus
konsumen. Dalam hal ini, Indonesia
memerlukan ekosistem yang melindungi
peminjam dari praktik pinjaman
eksesif sambil menjaga kompetisi
agar mendorong inovasi dan akses
pembiayaan yang lebih luas. “Di sinilah
pentingnya regulatory coherence antara
otoritas sektor keuangan dan otoritas
persaingan usaha,” ucapnya.
OJK sebelumnya sudah
mengisyaratkan bahwa apa yang
dilakukan pelaku industri sudah
sesuai dengan yang arahkan regulator.
“Penetapan batas maksimum manfaat
ekonomi (suku bunga) tersebut ditujukan
demi memberikan pelindungan kepada
masyarakat dari suku bunga tinggi
sekaligus membedakan pinjaman
online legal dengan yang ilegal,” kata
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga
Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura,
Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga
Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman.

Fixing Price atau Kartel?
Penyelidikan dan sidang Sementara itu, pakar Hukum
dugaan kartel terkait Kenyataannya banyak pelaku tidak Persaingan Usaha Universitas Indonesia
penetapan batas atas mematok bunga di level yang sama. (UI) Ditha Wiradiputra menilai istilah
suku bunga di industri Sehingga tidak tepat jika dikatakan kartel yang digunakan dan ditujukan
fintech lending, di saat adanya kartel di industri fintech lending,” dalam kasus pelaku fintech di Tanah
marak aplikasi pinjol kata Tirta, yang saat itu merupakan Air kurang tepat. Pasalnya kartel
ilegal yang menawarkan Komisioner OJK Bidang Perlindungan merupakan tindakan praktik anti
suku bunga sangat Konsumen. persaingan yang dilakukan oleh pelaku
tinggi. Koleganya menggemakan lagi usaha untuk memengaruhi harga dengan
pendapat tersebut. Menurut Anggota cara mengatur produksi yang pada
Dewan Pengarah IFSoc Syahraki Syahrir, akhirnya dapat menyebabkan terjadinya
penetapan batas atas suku bunga ini persaingan usaha yang tidak sehat.
membawa manfaat riil bagi masyarakat Apabila tuduhan yang ditujukan
peminjam. “Kita melihat suku bunga kepada perusahaan pinjaman online di
yang tadinya sangat tinggi akhirnya bisa Tanah Air merupakan penetapan harga
terus diturunkan. Batas atas ini berfungsi atau fixing price maka sebaiknya tidak
sebagai pagar pengaman, sementara menggunakan istilah kartel. Menurut dia,
harga tetap bergerak mengikuti dalam undang-undang yang membahas
mekanisme pasar,” jelasnya. mengenai kartel dan fixing price
Lebih jauh, Syahraki merupakan hal yang berbeda. Kendati
merekomendasikan agar KPPU bisa demikian, harus tetap ada upaya secara
duduk bersama OJK untuk membahas bersama guna menumbuhkan industri
persoalan ini. Apabila terbukti kebijakan pindar tetap sehat dan memberikan efek
tersebut menimbulkan distorsi pasar, positif kepada perekonomian Indonesia
lanjutnya, maka lembaga terkait di masa mendatang.

44 Edisi 218 / 2025 / Th.XXI www.stabilitas.id