Page 49 - Stabilitas Edisi 220 Tahun 2026

ndonesia sedang berada dalam
mode perang melawan pinjaman
online ilegal, pertempuran finansial
Iyang tak terlihat namun brutal. Di
negeri dengan lebih 210 juta pengguna
internet dan kesenjangan literasi
keuangan yang masih menganga, industri
pinjaman online (pinjol) tumbuh dan
hidup di sela-sela regulasi.
Otoritas sejatinya telah mengambil
langkah tegas. Namun setiap aplikasi
ditutup, muncul sepuluh pengganti.
Setiap nomor penagih diblokir, puluhan
nomor baru lahir dalam hitungan jam.
Dan kerugian yang ditimbulkan tidak lagi
berada pada skala ritel. Nilainya telah
menembus triliunan rupiah.
Dalam ekosistem digital yang
semakin terbuka, pinjol ilegal menjadi
epidemi yang menyebar cepat,
memanfaatkan kelemahan struktural—
ketimpangan akses kredit, kegemaran Langkah ini merupakan bagian dari
publik pada pinjaman instan, dan
anonimitas ruang digital. Namun, upaya OJK untuk mewujudkan industri
berbeda dari beberapa tahun lalu, jasa keuangan yang sehat, khususnya
negara kini tampaknya mulai bergerak penyelenggara yang berintegritas, bertata
lebih agresif. Di baris depan, Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) kini memainkan kelola yang baik serta menerapkan
peran bak penjaga keamanan wilayah manajemen risiko yang memadai.
financial dengan melakukan pendataan,
pengawasan, pemblokiran, hingga
penindakan administratif. M Ismail Riyadi, Kepala Departemen Literasi, Inklusi
Dalam laporan terbarunya pada Keuangan, dan Komunikasi OJK
November 2025, Kepala Eksekutif
Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa
Keuangan OJK, Friderica Widyasari
Dewi, memaparkan angka yang rekening resmi diblokir, kerugian terlapor fintech, asuransi, dan entitas keuangan
memprihatinkan. Terdapat 1.556 mencapai Rp7,5 triliun, dan dana lain dipaksa meningkatkan standar tata
entitas pinjaman ilegal dihentikan berhasil dibekukan mencapai Rp383,6 kelola yang selama ini terlalu santai
sepanjang Januari–Oktober 2025, ada miliar. “IASC akan terus meningkatkan dalam urusan perlindungan konsumen.
285 penawaran investasi ilegal diblokir, kapasitasnya,” ujar Friderica. Tetapi OJK juga menegakkan POJK 22/2023
2.422 nomor penagih ilegal diusulkan bahkan angka sebesar itu mungkin terkait laporan literasi–inklusi. Hingga
untuk diblokir Kementerian Komunikasi hanyalah puncak gunung es, mengingat Oktober 2025, 93 sanksi administratif
dan Digital, dan 42.885 nomor telepon banyak korban yang memilih diam. dijatuhkan dengan nilai denda Rp5,22
penipu teridentifikasi oleh Indonesia Namun OJK tidak diam. Dari miliar.
Anti-Scam Centre (IASC). Januari hingga Oktober 2025, otoritas Sejatinya, masalah terbesar industri
Sejak diluncurkan pada 2024, telah menjatuhkan melayangkan 141 fintech Indonesia bukan pada pemain
sistem IASC telah menjadi basis data peringatan tertulis, 33 instruksi tertulis, legalnya, tetapi pada kenyataan bahwa
penipuan terbesar yang pernah dimiliki 43 denda administratif, serta mencatat mereka adalah minoritas ekstrem.
Indonesia. Hingga akhir Oktober 2025 158 kasus penggantian kerugian Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar,
sudah ada 323.841 laporan diterima, konsumen dengan total Rp70,1 miliar. menggambarkan skala perang ini dengan
530.794 rekening ditandai, 100.565 Pelan namun pasti, bank, perusahaan gamblang. Sejak 2017, Satgas PASTI

www.stabilitas.id Edisi 220 / 2026 / Th.XXI 49