Page 59 - Stabilitas Edisi 212 Tahun 2025

Dalam kasus Investree, OJK
mengungkapkan bahwa pihaknya
terus berkoordinasi dengan aparat
penegak hukum terkait upaya hukum
terhadap mantan CEO Investree, Adrian
Gunadi. “OJK telah dan akan terus
melakukan koordinasi dengan Aparat
Penegak Hukum, termasuk mengenai
upaya hukum terhadap Adrian antara
lain melalui penerbitan red notice,
berkoordinasi dengan Interpol serta
otoritas terkait,” kata Agusman.
Selain itu, Investree telah
menyampaikan neraca penutupan yang
saat ini masih dalam proses penelaahan.
Proses penyelesaian hak dan kewajiban
akan dilakukan melalui tim likuidasi yang
telah dibentuk.

Hak Penagihan
Lebih lanjut, OJK juga mengingatkan
pentingnya pelaksanaan hak penagihan
bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan
(PUJK), termasuk penyedia layanan
fintech peer-to-peer (P2P) lending.
Hal tersebut dilakukan di tengah
meningkatnya kasus kredit macet yang
akhir-akhir ini kian membebani industri
fintech di Indonesia.
Friderica Widyasari Dewi, Kepala PT iGrow Resources
Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Indonesia (iGrow)
Edukasi, dan Perlindungan Konsumen menjadi sorotan
karena angka TWP90
OJK, menekankan bahwa peminjam jelasnya lebih lanjut. yang terus meningkat,
di layanan fintech lending, wajib Sementara itu Direktur Ekonomi bahkan mencapai 81,18
mengembalikan pinjaman sesuai Digital Center of Economic and persen.
perjanjian yang telah disepakati. Law Studies (Celios), Nailul Huda
“Kondisi gagal bayar adalah salah satu mengatakan, kebijakan OJK harus
bentuk wanprestasi konsumen yang pada mampu menyesuaikan dengan
akhirnya memberikan hak bagi PUJK kondisi industri, terutama ketika
untuk melakukan penagihan dan bahkan industri memerlukan dorongan untuk
eksekusi jaminan,” ujar Friderica. berkembang lebih pesat. Selain itu,
Mengacu pada undang-undang Huda juga menekankan perlunya
yang ada, Friderica menyatakan bahwa perhatian terhadap perlindungan bagi
OJK memiliki tanggung jawab untuk investor ritel. “Investor ritel juga
memastikan bahwa hak dan kewajiban harus menjadi perhatian oleh regulator
dari PUJK dan konsumen dilaksanakan tentang bagaimana perlindungannya.
dengan benar. “Satu kewajiban Memperkuat permodalan platform
konsumen adalah membayar sesuai merupakan satu langkah yang bagus,
dengan nilai/harga dan/atau biaya tapi juga harus memperhatikan langkah
produk dan/atau layanan yang disepakati yang dapat memperkuat permodalan
dengan PUJK, sedangkan hak PUJK melalui pengaturan-pengaturan lainnya,”
adalah menerima pembayaran tersebut,” tegasnya.*

www.stabilitas.id Edisi 212 / 2025 / Th.XX 59