Page 57 - Stabilitas Edisi 212 Tahun 2025

i tengah kondisi ekonomi
yang belum bersahabat,
industri layanan teknologi
Dkeuangan pun merasakan
dampaknya. Belum lagi, sebelumnya,
pamor industri ini sempat tercoreng
oleh kasus perusahaan bermasalah yang
membuat gerah.
Salah satu dampak yang terlihat
dari situasi ekonomi yang cukup KERJA SAMA DENGAN
memberatkan adalah meningkatnya PENYEDIA DATA KREDIT
pengembalian pinjaman macet di sektor
peer to peer (P2P) lending. Yang terbaru, SEPERTI BIRO KREDIT
salah satu fintech lending PT iGrow LEMBAGA PENGELOLA
Resources Indonesia (iGrow) menjadi INFORMASI
sorotan karena angka TWP90 (tingkat
wanprestasi di atas 90 hari) yang terus PERKREDITAN (LPIP)
meningkat, bahkan mencapai 81,18 MEMBANTU PLATFORM
persen.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan MEMPEROLEH
apakah OJK akan segera mencabut izin INFORMASI YANG
usaha platform tersebut seperti yang
dilakukan pada Investree, sebelumnya. LEBIH KOMPREHENSIF Angel Brigitta, Wakil Ketua
Hal ini tentu menambah pekerjaan MENGENAI PROFIL Bidang External Affairs and
rumah dari otoritas dalam mengawasi Advocacy AFPI
industri pinjaman online. KREDIT CALON
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga PEMINJAM.
Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura,
Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga
Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK,
Agusman mengatakan bahwa iGrow telah
melakukan beberapa upaya penyelesaian
permasalahan tersebut.
Saat ini, OJK terus memantau Bersama Berbasis Teknologi Informasi tunggakan kredit macet atau TWP90
komitmen iGrow termasuk upaya (LPBBTI), penerima dana hanya dapat di atas 5 persen mencapai 22 pemain,
penagihan dan penguatan permodalan. memperoleh pendanaan dari maksimal hingga November 2024. Realitas
“Jika ditemukan pelanggaran terhadap tiga penyelenggara P2P lending. ini menunjukkan satu dari lima
ketentuan yang berlaku, OJK akan “OJK senantiasa melakukan perusahaan berada dalam kondisi
mengambil tindakan pengawasan, pengawasan baik secara langsung kredit bermasalah. Disebutkan
termasuk pemberian sanksi administratif maupun tidak langsung untuk dengan adanya penyelenggara P2P
sesuai dengan peraturan yang berlaku,” memastikan kepatuhan Penyelenggara lending yang mencatatkan TWP90 di
kata Agusman. pinjol terhadap ketentuan. Apabila atas 5 persen, OJK terus melakukan
Menurutnya, langkah selanjutnya dalam proses pengawasan ditemukan monitoring kualitas pendanaan di
akan ditentukan berdasarkan adanya pelanggaran maka penyelenggara industri P2P lending. Adapun faktor
perkembangan implementasi rencana akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang mempengaruhi rasio TWP90
perbaikan yang dilakukan oleh ketentuan yang berlaku,” ungkap antara lain kualitas credit scoring
iGrow. Selain kasus-kasus individual Agusman. penerima dana (borrower) dan proses
tersebut, OJK juga menyoroti kondisi collection pinjaman yang dilakukan oleh
industri fintech lending secara Peringatan TWP90 penyelenggara..
keseluruhan. Berdasarkan SEOJK OJK juga mengungkap dari total Wakil Ketua Bidang External
Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang 97 penyelenggara fintech P2P lending Affairs and Advocacy Asosiasi Fintech
Penyelenggaraan Layanan Pendanaan atau pinjaman online, yang memiliki Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI),

www.stabilitas.id Edisi 212 / 2025 / Th.XX 57