Page 82 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

ASPEK LEGAL PERMASALAHAN HUKUM TANAH
HAK PENGELOLAAN YANG DIKELOLA PKK KEMAYORAN DAN
PEMANFAATAN AREAL TANAHNYA

*
Sunaryo Basuki
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Abstrak
Dalam Pasal 18 huruf a yo Pasal 19 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun disebutkan
bahwa “Pemanfaatan barang milik Negara atau Daerah (BMN atau BMD) yang berupa tanah untuk
pembangunan rumah susun seperti yang di maksud pada Pasal 18 huruf a di lakukan dengan cara
sewa atau kerjasama pemanfaatan”. Ketentuan Pasal 18 huruf a yo Pasal 19 ayat (1) tersebut meru-
pakan “antithese” terhadap dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1
Tahun 1977. Mengingat ketentuan tersebut dikehendaki oleh para investor atau pengembang untuk
memberi kemungkinan kepada investor bekerjasama dengan para pengelola tanah Hak Pengelolaan,
sudah waktunya untuk menyatakan berlaku lagi ketentuan semacam Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 1 Tahun 1977 oleh Menteri Agraria. Supaya tanah Hak Pengelolaan itu tidak dibiarkan
tanpa dimanfaatkan (“mangkrak”), sehingga bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan dapat didaya-
gunakan kembali dalam rangka perjanjian kerjasama PPKK dengan para investor.
Kata kunci: Hak Pengelolaan, Pemanfaatan Areal Tanahnya

A. Pendahuluan

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999
tentang “Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelo-
laan” pada tanggal 24 Oktober 1999, PPKK tidak dapat lagi memberikan HGB kepada investor

swasta yang akan bekerjasama memanfaatkan bagian tanah Hak Pengelolaan yang terdaftar
atas nama Sekretariat Negara, dengan pertimbangan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 1 Tahun 1977 (PMDN No. 1/ 1997) dinyatakan tidak berlaku lagi (Pasal 152 PMNA/KA BPN
No. 9/1999) terhitung mulai tanggal 24 Oktober 1999.

Padahal PMDN No. 1/1977 adalah satu-satunya peraturan yang memungkinkan
pemberian HGB atas bagian tanah Hak Pengelolaan kepada investor yang akan membuat
perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah untuk pengembangan properti dalam bentuk BOT

dengan pihak swasta.
Dengan pertimbangan bahwa Hak Pengelolaan memang menyediakan tanah untuk
pengembangan properti, karena Hak Pengelolaan menjadi landasan hukum untuk
mengusahakan perusahaan tanah (land enterprise). Sedang dalam Pasal 1 angka 2 PP No. 40

Tahun 1996, disebutkan bahwa Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang

* Dosen Senior Mata Kuliah Hukum Agraria dan Pendalamannya pada Program S1 Universitas Trisakti
dan S2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Jurusan Planologi Fakultas
Teknik Universitas Tarumanegara dan FAL-TL Usakti. Pensiunan Gol. IV/d. Konsultan Hukum dibidang
Property pada PT. Satyatama Graha Tara in association with King Sturge, Wisma Kodel Lt. 9, Jl. HR. Rasuna
Said Kav. B-4, Jakarta Selatan, Telp. 5222242, Faks. 5222243

74